Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Prabowo Sebut Lima IUP Miliki Cadangan Rp 5.400 Triliun

Smallest Font
Largest Font

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi cadangan sumber daya alam dari lima izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia mencapai Rp 5.400 triliun atau setara US$ 300 miliar. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jiexpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026), ia menekankan perlunya pengelolaan kekayaan alam secara optimal, meski cadangan tersebut belum dimanfaatkan melalui kegiatan pertambangan, dilansir dari Detik Finance.

Nilai tersebut berasal dari laporan yang diterima Prabowo mengenai lima konsesi pertambangan dari ratusan IUP yang ada. Menurut laporan itu, cadangan kelima konsesi telah didasarkan pada studi cadangan.

Prabowo menyampaikan angka tersebut di hadapan peserta Rakornas TPAKD. Setelah peserta memberikan tepuk tangan, ia mengingatkan bahwa nilai cadangan yang besar tidak berarti sumber daya tersebut sudah menghasilkan manfaat ekonomi bagi negara.

"Jangan tepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah. Tapi yang saya maksud adalah negara kita sangat kaya," ujar Prabowo.

Presiden meminta pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa memahami tanggung jawab masing-masing dalam mengelola kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan perlunya evaluasi sebelum izin pertambangan diberikan kepada perusahaan atau pihak tertentu.

Menurut Prabowo, pemberian konsesi harus mempertimbangkan kemampuan penerima izin dalam mengembangkan potensi tambang. Pemerintah juga tengah menertibkan konsesi yang telah diberikan selama puluhan tahun, tetapi tidak kunjung dikerjakan.

"Masalahnya banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan, inilah yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu berspekulasi. Minta saja konsesi. Dia bukan ahli tambang, dia tidak mengerti operasi tambang, tapi dia minta saja," ujar Prabowo.

Prabowo menilai pemberian izin kepada pihak yang tidak memiliki kemampuan operasional dapat membuka peluang pemanfaatan konsesi untuk kepentingan spekulatif. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang disorot dalam upaya penertiban perizinan pertambangan.

Ia menjelaskan bahwa sebagian konsesi yang tidak dikelola sebagaimana mestinya justru digunakan untuk kepentingan lain, bukan untuk menjalankan kegiatan pertambangan. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merugikan negara karena potensi sumber daya alam tidak dimanfaatkan secara produktif.

"Begitu diberikan, digunakan untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa-bursa di mana. Ujungnya kita rugi sebagai bangsa," ujar Prabowo.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed