Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Prabowo Ungkap Lima IUP Miliki Cadangan Rp5.400 Triliun

Smallest Font
Largest Font

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menerima laporan mengenai lima izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia yang memiliki cadangan terbukti senilai US$300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun. Dalam sambutannya pada Rakornas TKPAD 2026, Kamis (22/10/2026), Prabowo menyatakan cadangan tersebut telah didasarkan pada studi, tetapi belum dirinci jenis komoditasnya.

Prabowo menyoroti potensi ekonomi dari konsesi yang belum dimanfaatkan dan pentingnya penertiban pemberian izin tambang. Pernyataan itu disampaikan di tengah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai ribuan izin pertambangan yang belum terpantau dalam pelaksanaan pembukaan lahan dan reklamasi.

Prabowo menjelaskan laporan yang diterimanya mencakup lima konsesi dari ratusan IUP yang ada. Nilai cadangan terbukti tersebut merupakan hasil studi atas lima area konsesi, sedangkan komoditas yang terkandung di dalamnya belum diumumkan secara terperinci.

"Baru saja saya menerima laporan bahwa ada 5 konsesi, IUP, dari sekian ratus IUP, 5 ini memiliki cadangan proven yang sudah didasarkan atas studi, nilainya itu adalah Rp5.400 triliun atau US$300 miliar, 5 konsesi," kata Prabowo dalam sambutannya di Rakornas TKPAD 2026.

Menurut Prabowo, besarnya nilai cadangan itu belum memberikan kontribusi langsung kepada negara selama sumber daya tersebut masih berada di bawah tanah. Ia menilai pemberian konsesi perlu dilakukan secara selektif, terutama karena ada pemegang izin yang tidak mengembangkan area tambangnya.

Prabowo juga menyoroti praktik pengajuan izin oleh pihak yang tidak memiliki keahlian atau pemahaman mengenai operasional pertambangan. Ia menyatakan pemerintah sedang menertibkan konsesi yang tidak dimanfaatkan selama bertahun-tahun.

"Inilah yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu spekulasi, minta saja konsesi, dia bukan ahli tambang, dia bukan, enggak mengerti operasi tambang, tetapi dia minta saja. Begitu dikasih dia pakai entah untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa di mana, ujungnya ya kita juga rugi sebai bangsa. Puluhan tahun tidak dikerjakan," tegasnya.

Temuan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 memperlihatkan persoalan pengawasan izin pertambangan. Dari 1.890 IUP operasi produksi aktif untuk komoditas mineral logam dan batu bara dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), sebanyak 1.146 izin atau 60,63% belum terpantau realisasi pembukaan lahan dan reklamasi.

BPK juga mencatat 443 IUP terindikasi telah melakukan pembukaan lahan, tetapi belum melaporkan perkembangannya melalui basis data Laporan Pengelolaan Lingkungan Reklamasi dan Rencana Pascatambang (PELITA). Lembaga tersebut menilai pemantauan pembukaan lahan dan pelaksanaan reklamasi belum berjalan sesuai ketentuan.

Dalam laporan yang sama, BPK menemukan pemegang IUP belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi perbaikan berdasarkan evaluasi dan verifikasi reklamasi. Laporan mengenai keberhasilan reklamasi juga dinilai tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaannya di lapangan.

BPK memperingatkan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bagi pemerintah untuk memulihkan area reklamasi yang tidak diselesaikan oleh pemegang izin. Temuan itu menjadi bagian dari evaluasi terhadap pengawasan dan kepatuhan pengelolaan lingkungan di sektor pertambangan.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan jumlah izin tambang aktif per Februari 2026 mencapai 4.052, turun dari 4.252 izin pada November 2025. Jumlah tersebut terdiri atas 26 kontrak karya (KK), 74 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), 3.818 IUP, 27 IUP khusus (IUPK), 15 izin pertambangan rakyat (IPR), dan 92 surat izin penambangan batuan (SIPB).

Dari total 3.818 IUP, sebanyak 1.667 izin mencakup mineral logam dan batu bara, sedangkan 2.151 izin berkaitan dengan mineral nonlogam dan batuan. Rincian izin mineral logam dan batu bara meliputi 841 IUP mineral logam dan 826 IUP batu bara.

Untuk IUP mineral logam, data ESDM mencatat 15 izin eksplorasi dan 826 izin operasi produksi. Sementara itu, pada sektor batu bara terdapat 811 IUP operasi produksi dan 15 IUP eksplorasi.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed