Prabowo Perintahkan Evaluasi Kontrak Distribusi BBM di Bali
Antrean panjang pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Bali mendorong Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi kontrak distribusi untuk mengatasi keterlambatan pasokan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (23/10/2026), Prabowo menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan kekosongan stok nasional, melainkan hambatan penyaluran, dilansir dari Detik Finance.
Prabowo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Danantara, serta badan usaha milik negara (BUMN) terkait memeriksa kembali kontrak distribusi BBM. Langkah tersebut diarahkan untuk menelusuri kendala penyaluran yang memicu antrean di Bali.
Dalam sidang kabinet yang sama, Prabowo menyampaikan instruksi langsung kepada jajaran pemerintah dan perusahaan negara untuk meninjau kembali perjanjian distribusi BBM.
"Jadi saya perintahkan Menteri ESDM, saya perintahkan Dirut Pertamina ya, saya perintahkan Danantara, kemudian BUMN-BUMN yang ada itu untuk memeriksa lagi kontrak-kontrak (distribusi BBM) itu," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa keterlambatan pasokan dari Jawa Timur menjadi penyebab antrean BBM di Bali. Kapal pengangkut yang dijadwalkan tiba pada pukul 05.30 WITA baru merapat pada malam hari sehingga distribusi mengalami keterlambatan.
Bahlil juga melaporkan perkembangan persediaan BBM di Bali kepada Presiden. Menurut dia, stok di wilayah tersebut telah mencapai kebutuhan untuk 12 hari, meskipun kondisi cuaca dan pendangkalan sungai di sejumlah wilayah masih perlu diantisipasi.
"Alhamdulillah hari ini di Bali, Bapak Presiden, stoknya sudah mencapai 12 hari. Cuma memang kita harus antisipasi di beberapa wilayah yang akibat daripada cuaca ini pendangkalan sungai," ujar Bahlil kepada Prabowo.
Untuk tingkat nasional, Bahlil menyatakan cadangan BBM masih berada dalam kondisi aman. Namun, persediaan Pertalite, bahan bakar bersubsidi dengan angka oktan RON 90, berada pada kisaran 16 hingga 18 hari.
Menurut Bahlil, cadangan untuk jenis BBM lainnya masih berada di atas standar minimum nasional. Ia menjelaskan kondisi persediaan tersebut dalam laporan kepada Presiden pada sidang kabinet.
"Untuk cadangan BBM kita sekarang, untuk Pertalite, Bapak Presiden, di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi, RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional," terang Bahlil.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow