Pramono Tunda IPO PAM Jaya dan Bank Jakarta hingga 2027
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan waktu pelaksanaan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) PAM Jaya dan Bank Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih menunggu kondisi pasar modal membaik sebelum membawa kedua badan usaha milik daerah tersebut melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan target pelaksanaan pada 2027.
Dilansir dari IDXChannel, Pramono menyampaikan bahwa kondisi pasar saham yang masih lesu menjadi pertimbangan utama penundaan IPO. Meski demikian, persiapan dari kedua perusahaan daerah tersebut diminta tetap berjalan.
Dalam keterangannya di Balai Kota Jakarta, Selasa (3/11/2026), Pramono menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menunggu situasi pasar yang lebih mendukung.
"Untuk IPO karena pasarnya lagi lesu dan juga lagi seperti ini, tentunya menunggu momen yang tepat," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Dia memastikan rencana penawaran saham kedua BUMD tidak boleh terhenti hanya karena kondisi pasar modal belum kondusif. Arahan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan perusahaan terkait.
"Tapi saya sudah minta kepada Dirut dan juga Direksi Pam Jaya bahwa rencana ini tetap diteruskan, jangan berhenti," ujar Pramono.
Pramono juga berharap aktivitas pasar modal mengalami perbaikan pada tahun depan. Jika kondisi tersebut terwujud, PAM Jaya dan Bank Jakarta berpeluang melanjutkan rencana IPO pada 2027.
Menurut Pramono, keputusan membawa kedua perusahaan ke bursa akan mempertimbangkan perkembangan kondisi pasar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan waktu pasti pelaksanaan penawaran saham tersebut.
"Nanti momentumnya pasti mudah-mudahan harapannya tahun depan pasarnya sudah membaik, dan kalau pasarnya sudah membaik, saya akan mempersilakan untuk di-IPO-kan," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Selain mempertimbangkan waktu pelaksanaan, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan tetap memegang kendali atas kedua perusahaan setelah IPO. Pemerintah daerah akan mempertahankan posisi sebagai pemegang saham mayoritas.
Kebijakan tersebut dimaksudkan agar kewenangan pengelolaan PAM Jaya dan Bank Jakarta tetap berada di bawah kendali Pemprov DKI Jakarta meskipun kedua BUMD telah menjadi perusahaan terbuka.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow