Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Proyek WtE Siapkan Transparansi Data Jelang Standar 2027

Smallest Font
Largest Font

Percepatan investasi pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia mendorong kebutuhan terhadap transparansi informasi lingkungan. Perusahaan dan konsorsium pengembang perlu mempersiapkan sistem pencatatan data sebelum standar pengungkapan keberlanjutan mulai diterapkan pada 2027, dilansir dari Money.

Persiapan tersebut menjadi bagian penting dari perkembangan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Selain membangun fasilitas, para pelaku usaha perlu memastikan informasi mengenai dampak lingkungan dan kinerja operasional dapat disajikan secara terukur serta dipertanggungjawabkan.

Percepatan sektor ini tidak terlepas dari inisiatif proyek strategis yang difasilitasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga tersebut memasang target melibatkan 17 mitra proyek hingga akhir 2026.

Sejumlah konsorsium dari dalam maupun luar negeri telah ditetapkan untuk mengembangkan proyek PSEL. Pada tahap pembangunan infrastruktur, beberapa proyek di Bali, Bekasi, dan Bogor bahkan sudah memasuki pengerjaan fisik.

Fasilitas pengolahan sampah menjadi energi tersebut ditargetkan mulai menjalankan kegiatan komersial pada 2028. Perkembangan pembangunan ini sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap informasi lingkungan yang memiliki dasar pengukuran dan dapat diverifikasi.

Kesiapan pelaporan menjadi perhatian karena regulator Indonesia berencana memberlakukan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 mulai 2027. Kedua ketentuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas informasi mengenai keberlanjutan dan iklim.

ESG & Sustainability Services Partner BDO di Indonesia Johan Sebastian menilai pemberlakuan standar tersebut memiliki keterkaitan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan mengurangi risiko investasi.

Dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026), Johan menyampaikan bahwa penerapan ketentuan baru tersebut mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola proyek.

"Pemberlakuan PSPK 1 dan 2 pada tahun 2027 sangat sejalan dengan langkah penguatan tata kelola dan de-risking proyek yang diinisiasi oleh pemerintah," ujar Johan.

Menurut Johan, penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 dapat mengubah pendekatan pelaporan perusahaan di sektor waste-to-energy. Informasi keberlanjutan tidak lagi sebatas pernyataan komitmen, tetapi perlu dilengkapi indikator lingkungan yang terukur dan bisa diperiksa secara objektif.

Karena itu, kesiapan infrastruktur data perlu menjadi perhatian sejak awal. Konsorsium pengembang dan berbagai pemangku kepentingan perlu membangun sistem informasi yang mendukung proses pelaporan sesuai ketentuan yang akan berlaku.

"Para pemangku kepentingan dan konsorsium pengembang dapat mulai menyiapkan infrastruktur data mereka secara proaktif untuk memastikan transisi pelaporan berjalan lancar," kata Johan.

Data operasional dan pembagian risiko proyek

Informasi yang perlu disiapkan perusahaan mencakup sejumlah aspek penting dalam kegiatan pengolahan sampah menjadi energi. Cakupannya bukan hanya dampak lingkungan, melainkan juga kondisi operasional dan aspek keuangan proyek.

Beberapa komponen yang perlu masuk dalam pengungkapan keberlanjutan meliputi:

  • Jejak emisi dari kegiatan operasional.
  • Kinerja teknologi yang digunakan dalam fasilitas pengolahan.
  • Rantai nilai atau value chain pengelolaan sampah.
  • Struktur biaya pelaksanaan proyek.
  • Langkah mitigasi risiko lingkungan.

Penggabungan informasi tersebut menjadi salah satu unsur pendukung penerapan skema pembagian risiko atau share of risk. Skema ini melibatkan investor, Denera, dan Danantara dalam kerangka pengelolaan risiko proyek.

Pengelolaan risiko juga berkaitan dengan upaya pemerintah memberikan kepastian yang lebih terukur kepada mitra investor. Ketersediaan informasi yang menyeluruh menjadi salah satu bagian dari kebutuhan tersebut.

Melalui platform Denera, Danantara menjalankan inisiatif de-risking proyek. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kepastian pasokan sampah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.

Ketersediaan sampah merupakan faktor yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional fasilitas. Tanpa kepastian pasokan, kegiatan pengolahan sampah menjadi energi membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan risiko proyek.

BDO siapkan pendampingan perusahaan

Menghadapi pemberlakuan standar keberlanjutan pada 2027, BDO di Indonesia menyatakan kesiapan untuk membantu perusahaan memenuhi kebutuhan kepatuhan dan pelaporan. Pendampingan tersebut mencakup beberapa bidang yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan pengelolaan proyek.

Layanan yang disiapkan meliputi pengungkapan keberlanjutan, valuasi proyek, penguatan pengendalian internal, serta kesiapan asurans atau assurance readiness. Aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari persiapan perusahaan dalam membangun sistem pelaporan.

Melalui dukungan tersebut, perusahaan di sektor waste-to-energy diharapkan mampu menyesuaikan proses pengungkapan informasi dengan standar keberlanjutan yang mulai berlaku pada 2027.

BDO di Indonesia juga menempatkan diri sebagai mitra strategis bagi perusahaan dalam meningkatkan mutu pelaporan keberlanjutan. Penyediaan informasi yang andal dan mengacu pada standar global menjadi bagian dari upaya mendukung kepercayaan investor terhadap proyek pengolahan sampah menjadi energi.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed