Pemerintah Genjot Pembangunan PLTS 100 GWp dalam Tiga Tahun
Pengembangan energi surya berskala besar menjadi salah satu agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun, dengan kebutuhan investasi sekitar 73 miliar dollar AS, dilansir dari Money.
Program tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), terutama diesel, sekaligus menekan emisi karbon. Namun, realisasi target membutuhkan kesiapan infrastruktur, pembiayaan, regulasi, serta pengawasan proyek yang memadai.
Program PLTS 100 GWp diluncurkan pada 25 Agustus 2026 dengan 14 proyek awal yang memiliki kapasitas sekitar 5,3 GWp. Angka tersebut merupakan kapasitas proyek yang diumumkan, bukan keseluruhan pembangkit yang telah beroperasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan pengembangan tersebut berpotensi menghemat konsumsi diesel hingga 6 juta kiloliter dan memangkas emisi sekitar 140,16 juta ton karbon dioksida (CO2) per tahun.
Meski demikian, satuan GWp menggambarkan kapasitas puncak panel surya. Angka tersebut tidak berarti pembangkit dapat menghasilkan pasokan listrik secara konstan sepanjang waktu.
Salah satu persoalan mendasar yang perlu diselesaikan adalah dominasi pembangkit berbahan bakar fosil dalam sistem kelistrikan. Infrastruktur yang sudah tersedia, kebijakan penetapan harga energi, serta kontrak pembangkit berjangka panjang turut mempertahankan ketergantungan tersebut.
Fenomena ini dikenal sebagai penguncian energi fosil atau fossil fuel lock-in. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia (UI) bersama Greenpeace.
Melalui laporan berjudul Fossil Fuel Lock-in and the 100 GW Solar Imperative: Structural Constraints and Reform Pathways for Indonesia’s Energy Transition yang diterbitkan pada Juli 2026, kedua lembaga menyoroti ketimpangan pertumbuhan kapasitas energi terbarukan dan pembangkit fosil.
Dalam sistem kelistrikan PLN selama 2015-2024, tambahan kapasitas energi terbarukan tercatat sebesar 4,4 GW. Sebaliknya, pembangkit berbahan bakar fosil mengalami peningkatan kapasitas mencapai 25,9 GW.
Data tersebut secara khusus menggambarkan sistem kelistrikan PLN, bukan keseluruhan kapasitas pembangkit listrik di Indonesia. Perbedaan pertumbuhan ini menunjukkan besarnya tantangan dalam mempercepat pemanfaatan energi bersih.
Persoalan serupa masih terlihat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dokumen tersebut masih memuat rencana penambahan pembangkit gas sebesar 10,3 GW dan pembangkit batu bara 6,3 GW.
Peneliti LPEM FEB UI Roes Regi Lutfi menilai keberadaan rencana pembangkit fosil tersebut dapat menjadi penghambat pencapaian target energi surya pemerintah.
“Rencana 100 GW sendiri itu berpotensi terhambat oleh gejala penguncian karbon, yang tercermin dalam RUPTL sekarang,” kata Roes.
Pembiayaan menentukan daya saing energi surya
Selain persoalan struktur pembangkit, besarnya biaya modal turut memengaruhi kecepatan pembangunan PLTS. Penurunan biaya pendanaan dinilai dapat meningkatkan kemampuan energi surya untuk bersaing dengan pembangkit konvensional.
Simulasi LPEM FEB UI-Greenpeace memperlihatkan bahwa penurunan biaya modal PLTS dari 10 persen menjadi 5 persen berpotensi meningkatkan kapasitas pembangkit surya hingga 70 persen dibandingkan skenario bisnis seperti biasa.
Namun, kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) diperkirakan relatif tidak mengalami perubahan. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah harga batu bara yang masih rendah.
Temuan lain berasal dari penelitian INDEF, Institute for Essential Services Reform (IESR), Energy Transitions Commission, dan Systemiq. Hasil pemodelan mereka memperkirakan percepatan pengembangan energi terbarukan dapat menghasilkan biaya sistem kelistrikan 5 hingga 15 persen lebih rendah pada 2035 dibandingkan jalur RUPTL saat ini.
Perhitungan tersebut menggunakan skenario pengembangan energi terbarukan yang disertai penyimpanan energi. Dalam skenario pemodelan itu, kebutuhan pembangunan pembangkit batu bara maupun gas baru tidak diperlukan.
Jaringan transmisi dan penyimpanan energi perlu diperkuat
Ketersediaan jaringan listrik menjadi faktor penting karena produksi energi surya mengikuti intensitas cahaya matahari. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas PLTS perlu disertai penguatan transmisi dan pengembangan fasilitas penyimpanan energi.
Tanpa kesiapan infrastruktur tersebut, tambahan kapasitas pembangkit surya akan menghadapi tantangan dalam menyalurkan listrik ke sistem kelistrikan. Jaringan transmisi harus mampu menampung sekaligus mendistribusikan pasokan tambahan.
Dalam RUPTL 2025-2034, PLN memasukkan rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.700 kilometer sirkuit. Pengembangan tersebut juga mencakup pembangunan gardu induk dengan kapasitas 107.900 megavolt ampere (MVA).
Total kebutuhan investasi untuk jaringan transmisi dan gardu induk tersebut mencapai Rp 392,1 triliun. Anggaran ini menjadi bagian penting dari kebutuhan pengembangan infrastruktur kelistrikan.
Selain jaringan transmisi, PLN merencanakan fasilitas penyimpanan energi dengan kapasitas keseluruhan 10,3 GW. Rencana tersebut terdiri dari baterai berkapasitas 4,3 GW dan pumped storage sebesar 6 GW.
Sinkronisasi antara target pemerintah dan perencanaan perusahaan listrik juga menjadi pekerjaan penting. RUPTL yang berlaku saat ini mencantumkan rencana tambahan kapasitas PLTS sekitar 17,1 GW, sementara target pemerintah mencapai 100 GWp.
Marketing Manager Environment CCEPC Indonesia Fadhil Fahreza Sani menyoroti perlunya kepastian regulasi, proses perizinan, dan mekanisme pengadaan. Ketiga aspek tersebut diperlukan agar investasi dapat terlaksana dengan baik.
Kepastian kebijakan juga berkaitan dengan kemampuan industri dalam negeri untuk mengambil bagian dalam proyek pembangunan PLTS. Dengan demikian, pengembangan kapasitas pembangkit perlu diselaraskan dengan kesiapan industri nasional.
KPK soroti risiko korupsi proyek transisi energi
Besarnya nilai investasi dan cakupan pembangunan infrastruktur membuat tata kelola menjadi aspek lain yang harus diperhatikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa proyek transisi energi memiliki sejumlah potensi penyimpangan.
Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha mengungkapkan adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan proyek berdasarkan kajian lembaga tersebut sepanjang 2016-2025.
Permasalahan yang teridentifikasi meliputi perencanaan yang kurang memadai, penetapan harga tidak wajar, kolusi dalam pengadaan, konflik kepentingan, hingga aset proyek yang akhirnya mangkrak.
Karena itu, penyusunan landasan regulasi dinilai perlu dilakukan sebelum program PLTS 100 GWp mulai dijalankan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terulangnya permasalahan dalam proyek transisi energi sebelumnya.
“Kalau nanti program ini (program PLTS 100 GWp) berjalan, jangan sampai pola korupsi seperti itu terjadi berulang,” tutur Aida.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan, KPK telah menyusun Energy Transition Governance Framework. Kerangka tersebut dirancang untuk menjadi acuan tata kelola dalam pelaksanaan program transisi energi.
Kerangka tata kelola itu mencakup kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik dan kesetaraan, serta perlindungan terhadap pemangku kepentingan.
Berbagai aspek tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan PLTS 100 GWp. Selain membutuhkan pendanaan besar, program ini juga memerlukan pembenahan sistem kelistrikan, penguatan infrastruktur, kepastian kebijakan, dan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan sesuai perencanaan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow