Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DPR Dorong ASEAN Power Grid Beri Manfaat bagi Daerah Perbatasan

Smallest Font
Largest Font

Pengembangan jaringan interkoneksi listrik antarnegara di kawasan Asia Tenggara diharapkan mampu membuka peluang investasi dan meningkatkan perekonomian wilayah perbatasan Indonesia. DPR RI meminta pemerintah memastikan proyek ASEAN Power Grid (APG) tidak hanya berfungsi sebagai jalur perdagangan listrik, tetapi juga memberikan keuntungan langsung kepada masyarakat lokal, dilansir dari Money.

Wilayah yang memiliki peluang strategis dalam pengembangan jaringan tersebut meliputi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Kawasan-kawasan ini berpotensi menjadi pusat pembangunan infrastruktur energi, investasi pembangkit listrik, serta pengembangan industri yang memanfaatkan energi bersih.

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Yulisman, menilai keberadaan APG harus memberikan dampak ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat di sekitar wilayah proyek. Menurutnya, daerah perbatasan perlu memperoleh manfaat lebih luas daripada sekadar menjadi lokasi lintasan jaringan listrik antarnegara.

Ia mengaitkan pengembangan kerja sama tersebut dengan arahan Presiden Prabowo mengenai pentingnya kemandirian energi Indonesia.

"Arahan Presiden Prabowo mengenai kemandirian energi harus menjadi pijakan dalam setiap kerja sama internasional. ASEAN Power Grid perlu memberikan manfaat nyata bagi Indonesia, termasuk bagi masyarakat di daerah perbatasan," ujar Yulisman dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Selain memperkuat konektivitas energi kawasan, proyek APG diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi di daerah yang dilalui jaringan tersebut. Yulisman menyoroti peluang penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri lokal sebagai bagian dari manfaat yang perlu diperhatikan pemerintah.

Di sisi lain, perdagangan listrik lintas negara harus tetap mempertimbangkan kebutuhan domestik. Integrasi sistem kelistrikan ASEAN tidak boleh mengurangi prioritas pemenuhan pasokan energi bagi masyarakat maupun sektor industri Indonesia.

Yulisman menegaskan bahwa orientasi kerja sama regional perlu sejalan dengan kepentingan nasional.

"Kerja sama ASEAN Power Grid harus menjadi instrumen untuk memperkuat sistem kelistrikan Indonesia, bukan sekadar membuka perdagangan listrik antarnegara Kepentingan masyarakat dan industri nasional harus tetap menjadi pertimbangan utama," kata Yulisman.

Untuk memastikan kerja sama berlangsung secara seimbang, pemerintah juga diminta memperkuat posisi tawar Indonesia. Aspek yang menjadi perhatian mencakup penetapan harga perdagangan listrik, pembagian keuntungan investasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Penguatan infrastruktur menjadi perhatian pemerintah

Kesiapan sistem kelistrikan nasional merupakan bagian penting dalam pelaksanaan APG. Pemerintah bersama PT PLN (Persero) diminta memastikan ketersediaan pasokan listrik, meningkatkan keandalan jaringan transmisi, dan memperluas pemerataan akses energi.

Perhatian khusus diperlukan bagi wilayah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan layanan listrik. Penguatan infrastruktur domestik dinilai perlu berjalan seiring dengan rencana integrasi jaringan listrik antarnegara ASEAN.

Yulisman juga mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan dalam pembahasan proyek tersebut.

Menurut Yulisman, pemerintah perlu memastikan Indonesia memperoleh keuntungan yang sepadan dari perdagangan listrik dan investasi infrastruktur.

"Pemerintah harus memiliki posisi tawar yang kuat, terutama dalam menentukan harga perdagangan listrik, pembagian manfaat investasi, serta pengembangan infrastruktur. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pemasok listrik murah bagi pertumbuhan industri negara lain," tegasnya.

Ketahanan energi dalam agenda ASEAN

Pengembangan ASEAN Power Grid juga berkaitan dengan agenda penguatan ketahanan energi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada 15 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya ketahanan energi bagi Indonesia. Ia turut memaparkan rencana pengembangan energi surya dengan kapasitas 100 gigawatt sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed