SKK Migas Pangkas Ekspor Gas ke Singapura 31 BBTUD
Pemerintah Indonesia mulai mengurangi pengiriman gas bumi ke Singapura sebesar 31 BBTUD pada Sabtu, 24 Oktober 2026, melalui penyesuaian pasokan dari Natuna dan Sumatra. SKK Migas menjalankan kebijakan tersebut untuk membuka ruang pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, sejalan dengan rencana pemerintah mengevaluasi alokasi ekspor dan memperkuat industri nasional.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, pengurangan itu terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra. Pasokan dari Sumatra berasal dari Wilayah Kerja Jambi Merang, sedangkan penyalurannya menggunakan jaringan pipa yang terhubung langsung ke Singapura.
Djoko menyampaikan rincian kebijakan tersebut saat ditemui di sela Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM di The Westin, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
"Mulai besok (Sabtu, 23/10/2026, hari ini), kita kurangi (ekspor) gas ke Singapura dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD," ujar Djoko Siswanto.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pengurangan pengiriman ke negara tetangga lainnya, Djoko menjelaskan bahwa penyesuaian kali ini hanya menyasar Singapura karena jalur pipa ekspor yang tersedia mengarah ke negara tersebut.
"Nggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja," ujar Djoko Siswanto.
Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyiapkan evaluasi terhadap komposisi ekspor gas nasional. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku bagi industri domestik, terutama sektor petrokimia yang menjadi bagian dari agenda hilirisasi pemerintah.
Menurut Bahlil, sekitar 30 persen produksi gas nasional masih diekspor, sementara 70 persen digunakan di dalam negeri. Ia menyampaikan angka tersebut di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
"Ekspor (gas) kita kalau migas kan total produksi kita 100%, itu masih ada kurang lebih sekitar 30% yang kita ekspor. 70%-nya itu untuk konsumsi domestik, termasuk di dalamnya adalah untuk produk bahan baku hilirisasi," ujar Bahlil Lahadalia.
Bahlil menyatakan penghitungan ulang diperlukan agar alokasi gas dapat mendukung kebutuhan produksi nasional. Pemerintah juga mempertimbangkan pengembangan industri petrokimia yang menggunakan gas sebagai bahan baku.
"Nah ke depan, saya akan mencoba untuk melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi dalam negeri, termasuk di dalamnya bahan baku. Karena ke depan kita mendorong kan industri hilirisasi di petrokimia. Bahan bakunya adalah gas," ujar Bahlil Lahadalia.
Wacana penyesuaian ekspor muncul di tengah pembahasan ketahanan energi nasional. Pada 21 Oktober 2026, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas kepada negara tetangga demi mendahulukan kebutuhan domestik.
Dalam keterangannya setelah Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Bahlil mengaitkan pendekatan tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya ketahanan negara menghadapi dinamika geopolitik.
"Ya memang harus survival, kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival," ujar Bahlil Lahadalia.
Ia juga menyampaikan kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas kepada negara tetangga sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," ujar Bahlil Lahadalia.
Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendukung rencana pemerintah memprioritaskan kebutuhan domestik ketika mengevaluasi kontrak ekspor yang akan berakhir. Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menilai kebijakan tersebut relevan karena sejumlah sektor industri masih menghadapi persoalan kepastian pasokan gas.
Ma’ruf menegaskan bahwa evaluasi kontrak tidak berarti menolak ekspor atau mengabaikan hubungan ekonomi dengan negara mitra. Menurutnya, kontrak yang masih berlaku perlu dihormati, sementara pemerintah memiliki ruang untuk menentukan kembali alokasi setelah masa kontrak berakhir.
"Kontrak yang sedang berjalan tentu harus dihormati. Tetapi setelah kontrak berakhir, pemerintah mempunyai ruang untuk menentukan kembali prioritas pemanfaatan gas nasional. Bagi HKI, prinsipnya jelas, kebutuhan domestik harus dipastikan aman terlebih dahulu sebelum kontrak ekspor diperpanjang," ujar Akhmad Ma’ruf Maulana.
Data Kementerian ESDM hingga semester I-2026 menunjukkan pemanfaatan gas domestik mencapai 74,55 persen, sedangkan ekspor sekitar 25,39 persen. Volume pemakaian domestik tercatat sekitar 3.972,26 BBTUD dan ekspor mencapai 1.352,9 BBTUD, terdiri atas gas alam cair sebesar 998,77 BBTUD serta gas pipa 354,13 BBTUD.
Industri menggunakan sekitar 1.263,20 BBTUD atau 23,72 persen dari total pemanfaatan gas nasional. HKI menilai ketersediaan gas perlu diperhatikan bukan hanya dari sisi harga, melainkan juga volume, tekanan, dan kesinambungan pasokan untuk menjaga kelangsungan produksi.
Di Jawa bagian barat, realisasi pasokan melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dilaporkan masih berada pada kisaran 88–90 persen dari alokasi pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah pengguna gas dan menekan tingkat utilisasi produksi.
Sektor keramik, kaca, baja, petrokimia, oleokimia, serta makanan dan minuman termasuk industri yang membutuhkan pasokan gas berkelanjutan. Gangguan ketersediaan energi dapat menurunkan produksi sekaligus meningkatkan biaya operasional perusahaan.
Ma’ruf meminta pemerintah memperhitungkan nilai tambah ekonomi yang dapat dihasilkan jika gas dimanfaatkan oleh industri nasional. Ia juga menekankan pentingnya memastikan pasokan domestik sebelum pemerintah memperpanjang perjanjian ekspor.
"Jangan sampai gas Indonesia ikut memperkuat daya saing industri negara lain, sementara industri Indonesia sendiri harus berjuang mendapatkan pasokan energi. Kalau pilihannya adalah memperkuat industri negara lain atau memperkuat industri nasional, maka posisi HKI jelas, industri Indonesia harus didahulukan," ujar Akhmad Ma’ruf Maulana.
HKI mendorong penerapan prinsip industri domestik sebagai prioritas dalam evaluasi kontrak ekspor yang mendekati masa berakhir. Organisasi tersebut juga mengusulkan penyusunan neraca gas jangka panjang yang memperhitungkan produksi nasional, kontrak ekspor aktif, kebutuhan industri, pembangkit listrik, pupuk, serta permintaan dari investasi baru di kawasan industri.
Dalam pernyataan terpisah pada 22 Oktober 2026, Bahlil mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara yang dinilai tidak menghargai Indonesia. Ia menyampaikan sikap tersebut saat peresmian penerimaan gas JNE#6 dan fasilitas produksi Lapangan Maha–South Hub.
"Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia," ujar Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengatakan persoalan dengan negara mitra seharusnya dapat dibicarakan melalui komunikasi dan prinsip saling menghormati. Ia menilai hubungan kerja sama perlu mempertimbangkan sikap kedua pihak ketika menghadapi perbedaan kepentingan.
"Jangan di saat mereka butuh, baru mereka datang untuk memohon. Di saat ada persoalan lain, yang sesungguhnya itu mampu dibicarakan, seperti saudara yang tidak tahu adat saja. Ini yang kami tidak mau," ujar Bahlil Lahadalia.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow