Bahlil Hentikan Ekspor Listrik dan Atur Jalur Ekspor SDA RI
Pemerintah Indonesia memperketat kebijakan ekspor energi dan sumber daya alam dengan mengutamakan kebutuhan domestik serta jalur perdagangan langsung ke negara tujuan. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan kebijakan tersebut dalam acara Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Bahlil memastikan Indonesia belum akan mengekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat karena pasokan energi nasional masih dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Ia juga menegaskan bahwa kewenangan pemberian izin ekspor listrik berada di Kementerian ESDM.
Bahlil menyampaikan keputusan pemerintah tersebut dengan menekankan prioritas pemenuhan kebutuhan energi nasional.
"Saya sudah mengumumkan bahwa Indonesia belum bisa mengekspor listrik dalam waktu dekat. Kita masih membutuhkan listrik. Tidak ada," ujar Bahlil.
Ia juga meminta Danantara tidak melakukan pendekatan untuk mengubah keputusan pemerintah. Menurut Bahlil, persetujuan ekspor merupakan kewenangan kementeriannya, bukan lembaga tersebut.
"Saya sudah memberi tahu Danantara, jangan sampai kamu mau dilobi-lobi. Tidak ada. Izin itu ada di Kementerian ESDM, bukan Danantara," tegas Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengaitkan kebijakan energi dengan kedaulatan negara dan kepentingan masyarakat Indonesia.
"Kedaulatan negara saya dahulukan, wibawa negara saya utamakan. Martabat negara adalah martabat 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini," sambungnya.
Sebelumnya, pemerintah masih membuka peluang ekspor listrik ke Singapura apabila kedua negara mencapai kesepakatan yang memberikan keuntungan seimbang. Namun, pembahasan kerja sama tersebut belum menghasilkan kesepakatan mengenai harga jual listrik.
Dalam keterangannya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026), Bahlil menjelaskan bahwa penawaran harga harus menjadi bagian penting dalam penilaian kerja sama tersebut.
"Untuk Singapura, kita juga akan mengekspor, tetapi harganya juga harus masuk akal. Selama kita belum membicarakan kesepakatan yang saling menguntungkan, saya pikir penting untuk melakukan kajian lebih mendalam," ujarnya.
Ia membandingkan rencana tersebut dengan kerja sama kelistrikan Indonesia dan Malaysia. Dalam kerja sama itu, Indonesia mengimpor listrik dari pembangkit listrik tenaga air Malaysia melalui Kalimantan dengan harga yang dinilai sesuai oleh kedua pihak.
"Seperti kerja sama yang kita lakukan antara Malaysia dan Indonesia, kita juga mengimpor listrik dari Malaysia melalui PLTA kita lewat Kalimantan. Itu bagus, harganya sesuai," kata Bahlil.
Selain membatasi ekspor listrik, Bahlil menginstruksikan jajaran direktorat jenderal Kementerian ESDM agar pengiriman sumber daya alam Indonesia tidak lagi melewati negara perantara sebelum sampai ke pembeli akhir.
Dalam arahan kepada para pejabat ESDM di Minerba Convex 2026, ia menyoroti praktik perdagangan komoditas tambang yang menggunakan negara lain sebagai tempat transit sebelum diekspor ke negara tujuan.
"Tidak boleh lagi sumber daya alam kita, kalau dikirim untuk ekspor, harus transit di negara tertentu. Saya tidak mau," ujar Bahlil.
Ia mencontohkan pengiriman komoditas tambang menuju China yang seharusnya dilakukan langsung dari Indonesia. Menurutnya, penggunaan negara perantara berpotensi membuat asal barang dalam perdagangan internasional tercatat sebagai produk negara tersebut.
"Kirim dari Jakarta langsung ke China, tidak boleh dari Jakarta mampir ke negara yang itu. Hanya memberikan stempel, kemudian dia bilang ini ekspor dari negaranya. Dari mana barang kamu? Langsung saja, langsung," tegasnya.
Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi hasil pertambangan, tetapi juga mencakup perdagangan energi, termasuk gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Bahlil secara khusus meminta pengiriman LNG ke Jepang dan Korea dilakukan langsung dari Indonesia.
Ia menilai negara perantara memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas transit, termasuk penerimaan pajak dan pencatatan neraca perdagangan.
"Kenapa harus menggunakan negara lain? Mereka yang mendapatkan pajak, mereka yang memiliki neraca perdagangan. Tetapi baru ada bencana sedikit saja, sudah panik.
Jadi, jangan lagi kita kirim ke sana. Kita kirim langsung," ujar Bahlil.
Bahlil tidak menyebutkan secara terbuka negara yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Namun, ia menyatakan bahwa para peserta forum memahami negara yang dimaksud dalam pernyataannya.
"Saya sudah tahu wartawan akan bertanya kepada saya negara mana. Kalian juga tahu, sesuai isi hati kalian saja. Negara itu jangan hanya mau senangnya saja," tegasnya.
Dalam penjelasan lanjutan, Bahlil kembali menekankan bahwa Indonesia tidak ingin kebijakan perdagangan energinya ditentukan oleh kepentingan negara lain.
"Jangan hanya mau senangnya saja negara-negara itu. Begitu kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai, mereka mulai membuat gerakan tambahan," ucap Bahlil.
ANTARA melaporkan, pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintah mengurangi sebagian pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) untuk menjaga ketersediaan energi dalam negeri.
Bahlil menyebut total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai sekitar 409,5 MMSCFD. Pasokan tersebut berasal dari wilayah Laut Natuna dan Sumatera, sedangkan pengurangan volumenya masih berada dalam batas minimum kontrak yang disepakati dengan pembeli.
Selain gas melalui pipa, Indonesia juga mengirimkan 148 kargo LNG ke Singapura. Bahlil menilai sebagian LNG tersebut kemungkinan diperdagangkan kembali ke negara lain, sementara sebagian lainnya digunakan untuk memenuhi konsumsi domestik Singapura.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow