SKK Migas Beri Insentif Fiskal untuk Dorong Investasi Hulu Migas
Sejumlah proyek minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia masih menghadapi kendala kelayakan investasi karena tingkat pengembaliannya belum memenuhi target kontraktor. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memberikan insentif fiskal dan fleksibilitas kontrak kerja sama guna menjaga pengembangan lapangan serta meningkatkan produksi migas, dilansir dari Money.
Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menjelaskan, fasilitas tersebut terutama ditujukan bagi proyek dengan tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) di bawah target keekonomian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah diskusi pada Rabu (11/11/2026).
Menurut Rikky, kebijakan pemberian insentif dijalankan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 199.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
"Saat ini kami bersama dengan Kementerian ESDM dan dengan Pak Dirjen juga kita membantu tingkat pengembalian minimum yang menarik atau tingkat pengembalian investasi dari para kontraktor kontrak kerja sama," ujar Rikky Rahmat Firdaus.
Rikky memberikan gambaran bahwa kontraktor dapat menetapkan target IRR sebesar 15 persen. Namun, perhitungan biaya, harga, dan skema insentif yang tersedia terkadang belum menghasilkan tingkat pengembalian sesuai target tersebut.
Dalam situasi demikian, pemerintah dapat memberikan dukungan fiskal untuk memperbaiki perhitungan keekonomian proyek. Kebijakan ini juga berlaku bagi pengembangan lapangan baru maupun lapangan migas yang telah memasuki tahap matang atau mature field.
Selain dukungan fiskal, pemerintah menyediakan pilihan skema kontrak kerja sama berupa gross split dan production sharing contract (PSC) cost recovery. Rikky menilai fleksibilitas tersebut dapat memperkuat daya saing investasi sektor hulu migas Indonesia.
"Saya kira ini juga optimisme yang luar biasa untuk memastikan 118 wilayah kerja bisa mendapatkan daya saing dibandingkan negara lain," jelas Rikky.
Di luar persoalan keekonomian proyek, SKK Migas juga menyoroti potensi eksplorasi migas di wilayah perbatasan dan kawasan yang belum banyak dieksplorasi atau frontier area. Pemerintah menawarkan 118 wilayah kerja kepada calon investor untuk mengembangkan potensi tersebut.
"Ada 118 wilayah kerja yang kami tawarkan untuk bisa mengeksplorasi wilayah perbatasan yang masih belum dieksplorasi," kata Rikky.
Menurut Rikky, produksi migas Indonesia saat ini masih terkonsentrasi di 20 cekungan migas yang sudah berproduksi atau producing basin. Jumlah tersebut berpotensi bertambah melalui pengembangan proyek, termasuk Lapangan Abadi di Blok Masela dan Blok Tuna di Laut Natuna Utara.
Untuk memperluas eksplorasi, pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan informasi geologi dan data seismik. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan investor dalam memperkirakan potensi cadangan serta risiko kegiatan eksplorasi sebelum menentukan investasi.
SKK Migas mencatat Indonesia memiliki 168 wilayah kerja migas, yang terdiri dari 108 wilayah kerja eksploitasi dan 58 wilayah kerja eksplorasi. Selain itu, terdapat dua wilayah kerja yang akan dikembalikan.
Penyediaan data eksplorasi dikoordinasikan bersama Kementerian ESDM, Badan Geologi, dan Pusat Survei Geologi (PSG). Langkah tersebut ditujukan untuk memudahkan calon investor memperoleh informasi mengenai potensi wilayah kerja yang ditawarkan pemerintah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow