Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

RANS Jelaskan Penggunaan APBN Rp 14,69 Miliar

Smallest Font
Largest Font

Penggunaan anggaran negara sebesar Rp 14,69 miliar untuk sejumlah kegiatan promosi yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad menjadi perhatian publik. PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) memberikan penjelasan mengenai pengadaan tersebut setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap alokasi dana dari dua kementerian, dilansir dari Money.

Anggaran tersebut berkaitan dengan kerja sama PT Rans Animasi Indonesia, anak perusahaan RANS, bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025-2026.

Corporate Secretary RANS, Chintami M. Sihombing, menyatakan bahwa seluruh kemitraan perusahaan dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dijalankan berdasarkan prosedur pengadaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut perusahaan, proses pemilihan penyedia dilakukan melalui sarana pengadaan yang bisa diakses masyarakat secara terbuka. RANS juga menyatakan telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial dari masing-masing instansi.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (10/11/2026), Chintami menjelaskan mekanisme pengadaan yang digunakan perusahaan.

"Seperti melalui Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat secara terbuka diakses oleh masyarakat,"

Ia juga mengaitkan mekanisme tersebut dengan penerapan tata kelola perusahaan.

"Ini sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel,"

Rincian kerja sama RANS dengan dua kementerian

RANS menjelaskan bahwa kemitraan dengan Kemendikbud Ristek diarahkan untuk memperkenalkan museum di berbagai wilayah Indonesia. Materi promosi dikemas dalam bentuk konten menarik dan interaktif guna mendorong kunjungan masyarakat.

Sementara itu, proyek bersama KKP berfokus pada penyebaran informasi edukatif mengenai pengelolaan sumber daya laut dan pengembangan industri perikanan. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki peran sebagai penopang perekonomian nasional.

Dalam pelaksanaan kampanye KKP, RANS melibatkan The Dudas-1 untuk menyampaikan materi melalui konsep perjalanan dan tur. Konten tersebut memperlihatkan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan.

Beberapa lokasi dan kegiatan yang ditampilkan meliputi budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan, serta Salt Industry Centre di Rote Ndao.

Materi lainnya memperkenalkan sarana penunjang aktivitas nelayan. Di antaranya gudang pendingin atau cold storage dan pabrik es yang berada di Cemaga Utara, Natuna.

Chintami mengungkapkan bahwa akumulasi nilai kerja sama kedua kementerian mencapai Rp 14,69 miliar. Rinciannya terdiri atas satu kampanye bersama Kemendikbud Ristek senilai Rp 3.900.000.002 dan tiga kampanye bersama KKP sebesar Rp 10.796.955.000.

Penentuan biaya proyek menggunakan commercial rate card yang juga diterapkan perusahaan ketika melayani klien lain. Besaran nilai disesuaikan dengan cakupan pekerjaan, bentuk layanan, jumlah materi, lokasi kegiatan, serta tingkat kesulitan pelaksanaan.

Selain itu, perhitungan kontrak memperhitungkan hasil pekerjaan atau deliverables yang telah disepakati. Dengan demikian, nilai pembayaran tidak hanya berkaitan dengan publikasi materi melalui media sosial.

RANS menyebut komponen biaya juga mencakup pembuatan konten, perjalanan, kebutuhan logistik, kehadiran influencer dalam acara, program luar ruang atau off-air, serta berbagai kegiatan promosi lainnya.

RANS mengklaim menghasilkan lebih dari 150 keluaran

Selama menjalankan empat kampanye tersebut, perusahaan mengaku telah menyelesaikan lebih dari 150 keluaran pekerjaan. Hasil itu meliputi produksi materi kreatif, partisipasi dalam kegiatan, dan berbagai aktivitas digital.

Dari keseluruhan capaian tersebut, lebih dari 120 keluaran berasal dari tiga proyek bersama KKP. Sementara itu, kampanye pengenalan museum bersama Kementerian Kebudayaan menghasilkan lebih dari 25 keluaran lainnya.

Perusahaan juga melaporkan bahwa seluruh kampanye memperoleh akumulasi lebih dari 52,6 juta penayangan di berbagai kanal digital. Angka tersebut dihitung setelah seluruh kewajiban pekerjaan diserahkan kepada masing-masing klien.

Menurut RANS, capaian penayangan itu memperlihatkan kemampuan perusahaan beserta anak usahanya dalam menghasilkan materi yang mendapat perhatian masyarakat melalui platform digital.

RANS menanggapi perhatian mengenai posisi Raffi Ahmad

Selain persoalan nilai kontrak, perhatian publik juga tertuju pada kemungkinan konflik kepentingan. Hal ini berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan sekaligus Utusan Khusus Presiden.

Menanggapi persoalan tersebut, Chintami menjelaskan bahwa RANS telah beroperasi sejak 2018. Perusahaan kemudian berkembang menjadi bisnis berbasis kreator dengan jumlah pengikut lebih dari 140 juta.

RANS menyatakan telah membangun kemitraan dengan berbagai pihak dari sektor swasta maupun lembaga pemerintahan. Sejumlah anak perusahaan dan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) juga dikembangkan sebelum Raffi Ahmad memperoleh jabatan pemerintahan.

Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024. Menurut penjelasan perusahaan, pengembangan sejumlah unit usaha dan IP telah berlangsung sebelum pelantikan tersebut maupun sebelum penunjukan kerja sama oleh kedua kementerian.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah The Dudas-1. Pengembangan kelompok tersebut dimulai pada pertengahan 2024 dan telah menghasilkan sekitar 90 konten sebelum memperoleh penugasan dari KKP.

Jumlah produksi sebelum penunjukan tersebut disebut jauh melampaui materi yang dibuat The Dudas-1 khusus untuk kampanye bersama KKP.

ICW mengidentifikasi delapan paket pengadaan

Sebelumnya, ICW mempublikasikan temuan mengenai alokasi anggaran pemerintah kepada PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun lembaga tersebut, total nilai pengadaan mencapai Rp 14.696.955.002.

Informasi itu bersumber dari data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2023-2026 yang tersedia melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

ICW mencatat terdapat lima paket pengadaan yang dilakukan Kemendikbud Ristek pada 2024. Sementara itu, KKP tercatat mengadakan tiga paket pekerjaan selama periode 2025-2026.

Untuk Kemendikbud Ristek, pengadaan dilaksanakan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Lima paket tersebut berkaitan dengan publikasi digital dan kehadiran dalam kegiatan.

  • Penayangan video YouTube RANS Entertainment dengan anggaran Rp 452.698.902.
  • Publikasi Instagram Reels Raffinagita1717 senilai Rp 205.893.300.
  • Publikasi Instagram Story Raffinagita1717 sebesar Rp 575.655.000.
  • Penayangan konten TikTok Raffinagita1717 senilai Rp 144.423.600.
  • Jasa kehadiran dalam acara atau event attendance sebesar Rp 2.521.329.200.

Adapun tiga paket dari KKP dilaksanakan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Pengadaan tersebut mencakup kegiatan promosi dan keterlibatan influencer dalam program kementerian.

  • Influencer engagement dengan nilai Rp 3.596.955.000.
  • Influencer engagement untuk pembangunan BINS sebesar Rp 3,6 miliar.
  • Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp 3,6 miliar.

ICW juga menyoroti kepemilikan perusahaan yang diketahui bermuara pada Raffi Ahmad. Lembaga tersebut menghubungkan temuan pengadaan dengan posisi Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

"Kepemilikan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad,"

Dalam kajiannya, ICW mengidentifikasi lima persoalan terkait pengadaan tersebut. Salah satunya menyangkut kesesuaian belanja jasa kementerian dengan kebijakan pemerintah mengenai efisiensi anggaran.

Persoalan berikutnya adalah keterbukaan pengukuran manfaat belanja. ICW menilai hasil penggunaan anggaran perlu dapat dinilai secara transparan agar manfaatnya bagi masyarakat bisa diketahui.

Lembaga tersebut juga mempertanyakan spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah kepada satu penyedia. Kondisi itu dianggap dapat membatasi kesempatan pihak lain untuk mengikuti persaingan pengadaan.

Selain itu, ICW menyoroti penggunaan uang negara untuk membangun citra atau menggiring opini melalui figur populer. Pengadaan pemerintah juga dinilai harus memiliki hubungan yang jelas dengan tugas, fungsi, dan rencana strategis kementerian.

Di sisi lain, RANS mempertahankan penjelasan bahwa kerja sama tersebut dilaksanakan melalui prosedur resmi, memiliki ruang lingkup pekerjaan yang telah ditentukan, serta mencakup hasil produksi dan kegiatan promosi yang diserahkan kepada masing-masing kementerian.

Dengan demikian, nilai keseluruhan delapan paket pengadaan yang menjadi perhatian ICW mencapai Rp 14.696.955.002 atau sekitar Rp 14,69 miliar, berasal dari Kemendikbud Ristek dan KKP.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed