Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Kejar Kekurangan Pajak Rp 514 Triliun pada 2026

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Indonesia masih menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026. Hingga Oktober, penerimaan baru mencapai Rp 1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengumpulkan tambahan Rp 514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini, dilansir dari Money.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pencapaian penerimaan pajak tersebut menjadi tantangan besar bagi DJP. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Suahasil menilai pengumpulan penerimaan dalam jumlah tersebut membutuhkan upaya besar dari seluruh jajaran perpajakan.

"Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Realisasi penerimaan pajak berasal dari beberapa komponen, yakni pajak penghasilan (PPh) nonmigas, PPh migas, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

Berdasarkan data yang dipaparkan Suahasil, PPh nonmigas menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan realisasi Rp 893,19 triliun. Angka tersebut tumbuh 16,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 793,55 triliun atau meningkat 39,1 persen secara tahunan. Penerimaan PPh migas juga mencatat pertumbuhan 84,7 persen menjadi Rp 48,88 triliun, seiring kenaikan harga minyak bumi.

Berbeda dengan sejumlah komponen tersebut, penerimaan PBB justru turun 3,7 persen menjadi Rp 20,52 triliun. Pos penerimaan pajak lainnya tercatat Rp 7,1 triliun atau mengalami kontraksi 9 persen.

Penerimaan dari deposit pajak juga mengalami penurunan cukup besar. Hingga Oktober 2026, nilainya mencapai Rp 33,6 triliun atau berkurang 49,8 persen.

Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM didukung oleh konsumsi domestik serta daya beli masyarakat yang kuat. Adapun penurunan penerimaan PBB dipengaruhi pergeseran waktu pembayaran.

Ia juga menjelaskan bahwa penurunan deposit pajak tidak berarti wajib pajak berhenti memenuhi kewajibannya. Perubahan tersebut berkaitan dengan pola pembayaran yang kini lebih banyak langsung masuk ke pos penerimaan sesuai jenis pajak.

"Artinya para wajib pajak kita telah membayarkan pajaknya langsung kepada pos-pos penerimaan pajak yang di atasnya. Tidak lagi terlalu banyak menggunakan rekening deposit pajak lainnya yang memang belum teridentifikasi jenis pajaknya nanti apa," jelas Suahasil.

Dengan demikian, penerimaan melalui rekening deposit pajak berkurang karena pembayaran semakin banyak tercatat langsung pada kategori penerimaan masing-masing.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed