Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Percepat Reformasi Pasar Modal Hadapi Ancaman MSCI

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) mempercepat pembenahan pasar modal untuk mempertahankan kepercayaan investor global setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengkritisi sejumlah aspek pasar saham Indonesia. Upaya tersebut mencakup transparansi kepemilikan, keterbukaan informasi, tata kelola perusahaan, dan penguatan penegakan hukum.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa reformasi harus menyentuh persoalan mendasar. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi Business Talk Kompas TV di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dradjad mengungkapkan bahwa Presiden telah meminta perbaikan mendasar terhadap kondisi pasar modal nasional.

"Presiden di dalam rapat kabinet, paripurna ya, itu menegaskan kita harus melakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental atas pasar modal kita," ujar Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Dradjad, pembenahan perlu mencakup peningkatan transparansi dan tata kelola, termasuk pencegahan manipulasi harga saham. Pemerintah juga mendorong keterbukaan informasi mengenai pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen.

Ia mengingatkan investor agar tidak menjadikan penilaian penyedia indeks internasional sebagai satu-satunya dasar keputusan investasi.

"Karena itu, yang saya sampaikan kepada investor itu adalah tolong hitung sendiri. Pesan saya sebenarnya cuma itu. Siapapun, nanti kalau FTSE Russell, kemudian Bloomberg atau apa mengeluarkan apapun, itu kita perhatikan.

Tapi, kita yang tahu emiten-emiten kita. Hitung sendiri. Karena ini uang teman-teman sendiri," kata Dradjad.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan investor domestik, kepastian aturan, dan komunikasi ekonomi berbasis data. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen, dengan 17 dari 38 provinsi mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional.

Dalam kesempatan berbeda, Dradjad mengingatkan masyarakat agar tidak bereaksi berlebihan terhadap perkembangan penilaian MSCI. Menurutnya, kondisi ekonomi perlu dinilai secara menyeluruh, termasuk perkembangan sumber devisa dan fundamental nasional.

"Kita juga punya index provider yang lain, index provider yang lain tidak menurunkan status Indonesia. Kalau berpikir rasional begitu, tidak panik, ya tentu tidak akan terlalu goyang," ujar Dradjad.

Perhatian terhadap MSCI meningkat karena adanya ancaman perubahan klasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market pada Juni 2027. Opini Muhammad Syarkawi Rauf yang diterbitkan CNBC Indonesia menyebut potensi arus keluar dana pasif mencapai 5,6 miliar dolar AS.

Menurut data yang dikutip dalam opini tersebut, IHSG merosot 11,57 persen ke level 5.185,10 pada 16 Oktober 2026. Indeks juga sempat menyentuh 4.996,6 pada 19 Oktober 2026, yang disebut sebagai posisi terendah dalam setahun terakhir.

Syarkawi menjelaskan bahwa perubahan klasifikasi berpotensi memengaruhi keputusan investor institusional yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan. Ia mencatat dana kelolaan yang terkait dengan MSCI mencapai 22,8 triliun dolar AS.

Opini tersebut juga mencatat kepemilikan asing di pasar saham Indonesia mencapai sekitar Rp2.805 triliun hingga Juli 2026. Porsinya setara 40,29 persen dari total transaksi BEI, sedangkan investor domestik mencakup 59,71 persen.

Sementara itu, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengungkapkan bahwa Indonesia memperoleh penilaian positif pada sebagian besar indikator klasifikasi pasar MSCI. Dari 18 kategori penilaian, sepuluh mendapatkan nilai plus 2, enam memperoleh plus 1, dan dua lainnya masih negatif.

"Sepuluh kategori kita dapat plus 2, artinya sudah memenuhi sepenuhnya. Enam kriteria kita plus 1, artinya sudah memenuhi tetapi ada ruang untuk perbaikan. Dua kriteria kita negatif," ujar Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI, dalam Capital Market Journalist Workshop Media Gathering 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (31/10/2026).

Jeffrey menjelaskan bahwa salah satu catatan negatif berkaitan dengan kebijakan valuta asing yang berada di luar kewenangan otoritas pasar modal. Persoalan lainnya menyangkut kelengkapan informasi perusahaan tercatat dalam bahasa Inggris.

"Masih ada beberapa informasi yang katanya tidak tersedia dalam bahasa Inggris," ujar Jeffrey.

BEI telah mengingatkan perusahaan tercatat untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketentuan tersebut, menurut Jeffrey, telah tercantum dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Karena itu sudah diatur di dalam POJK sejak tahun 2022 atau 2023. Pengaturan itu sudah ada," ujar Jeffrey.

Selain keterbukaan informasi, BEI meminta emiten menyampaikan data free float serta daftar pihak terafiliasi secara akurat. Surat pengingat mengenai kewajiban tersebut telah dikirimkan kepada seluruh perusahaan tercatat pada pekan sebelumnya.

Jeffrey mengatakan bursa akan memeriksa laporan perusahaan secara acak. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memastikan kesesuaian informasi kepemilikan saham dan pihak terafiliasi yang disampaikan emiten.

"Setelah ini kami akan melakukan random checking. Bila ditemukan ada perusahaan tercatat yang melaporkan free float atau pihak terafiliasi tidak benar, kami akan mengambil tindakan tegas terhadap direksi yang bertanggung jawab," ujar Jeffrey.

Dalam opini yang diterbitkan CNBC Indonesia, Syarkawi juga menyoroti konsentrasi kepemilikan saham dan rendahnya porsi saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan publik. Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan likuiditas dan risiko manipulasi harga saham.

Syarkawi menguraikan sejumlah agenda reformasi, termasuk peningkatan ketentuan free float menjadi 15 persen, keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen, transparansi pemilik manfaat akhir, serta konsistensi penegakan hukum pasar modal.

Di sisi lain, Dradjad mengingatkan bahwa pelemahan rupiah perlu dianalisis berdasarkan fundamental ekonomi, bukan hanya pergerakan harian. Ia menyebut pariwisata dan kontribusi pekerja migran Indonesia sebagai sumber devisa yang perlu diperkuat.

Pemerintah juga mendorong pengawasan OJK terhadap kepatuhan emiten dan penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi merugikan investor. Proses pembenahan pasar modal berlangsung di tengah perhatian MSCI terhadap aksesibilitas, transparansi, dan tata kelola pasar saham Indonesia.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed