Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Saksi Travel Ungkap Setoran Kuota Haji Tambahan ke Kemenag

Smallest Font
Largest Font

Kesaksian sejumlah pengelola biro perjalanan haji dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026), mengungkap pembayaran biaya percepatan hingga 6.000 dollar AS per jemaah. Para saksi juga menerangkan pengalihan kuota petugas untuk jemaah biasa serta pengembalian uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam persidangan yang diberitakan Kompas.com, Kompas.id, dan Detikcom, sejumlah pengelola travel menyebut Ridwan Kurniawan, mantan tenaga honorer atau staf pada bagian pendaftaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, berperan membantu pengurusan administrasi keberangkatan jemaah.

Direktur Utama PT Al Muchtar Tour & Travel, Mahmud Muchtar Syarif, mengaku membayar 6.000 dollar AS per jemaah kepada Ridwan untuk keberangkatan 28 jemaah pada 2023. Menurut Mahmud, mereka semula direncanakan berangkat menggunakan visa furoda sebelum Ridwan menawarkan kuota ketika dirinya berada di Riyadh, Arab Saudi.

Mahmud menjelaskan perubahan rencana keberangkatan tersebut dalam persidangan.

"Awalnya memang ini furoda. Tiba-tiba lagi saya di Saudi di Riyadh ditelepon sama Pak Ridwan Kurniawan untuk ditawarkan," kata Mahmud.

Selain kelompok tersebut, Mahmud membenarkan pembayaran dengan nominal serupa untuk 86 jemaah Cahaya Madinah Makassar. Ia menyatakan Ridwan menangani dokumen administrasi yang diperlukan untuk keberangkatan.

"Itu Ridwan yang buat semua. Surat-suratnya Ridwan yang buat semua. Tinggal bayar saja ke dia," ujar Mahmud.

Komisaris PT Shafira Lintas Semesta, Mohammad Ansor Alamsyah, mengakui perusahaannya memberangkatkan 23 jemaah menggunakan kuota petugas haji pada 2024, meskipun mereka bukan petugas sebenarnya. Dari total 758 jemaah yang diberangkatkan perusahaan itu pada tahun tersebut, 40 orang tercatat sebagai petugas.

Jaksa mendalami penggunaan kuota petugas untuk calon jemaah biasa dalam pemeriksaan terhadap Ansor.

"Apakah ada calon jemaah yang dibuat seolah-olah dia adalah petugas haji?" tanya jaksa.

Ansor membenarkan praktik tersebut dan menyatakan 23 orang tetap membayar biaya perjalanan sesuai paket yang dipilih.

"Iya, benar, 23 orang," jawab Ansor.

Ansor juga menyebut tidak ada biaya percepatan bagi 12 jemaah yang baru memperoleh nomor porsi dan berangkat pada 2024. Ia menambahkan bahwa 572 jemaah perusahaan tersebut pada 2023 menggunakan kuota reguler, bukan kuota tambahan.

Direktur dan pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas'ud, memberikan keterangan mengenai biaya percepatan yang disebut berkaitan dengan pengurusan kuota tambahan kategori T0. Ia menyebut nominal 4.500 dollar AS per jemaah berdasarkan informasi dari Ridwan Kurniawan.

Ketika ditanya mengenai sumber informasi dan peruntukan uang tersebut, Ibnu menerangkan bahwa Ridwan menghubungkannya dengan pihak di lingkungan Kementerian Agama.

"Saya tanya Ridwan ini sebenarnya uang untuk siapa? Ia mengatakan untuk lantai dua katanya," kata Ibnu.

Ibnu kemudian memastikan bahwa lokasi yang dimaksud adalah kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.

"Kemenag RI," jawab Ibnu.

Jaksa melanjutkan pemeriksaan untuk mengetahui identitas pihak yang disebut menerima uang tersebut. Ibnu mengatakan Ridwan tidak memberikan nama ataupun jabatan secara terperinci.

"Ridwan mengatakan itu untuk tim katanya," ujar Ibnu.

Menurut keterangan Ibnu, informasi yang diterimanya tidak menjelaskan secara spesifik siapa anggota tim tersebut. Kesaksian itu belum mengungkap identitas penerima akhir uang yang dimaksud.

Direktur Utama PT Patuna Mekar Jaya sekaligus Ketua Asosiasi SAPUHI, Syam Resfiadi, menerangkan pengembalian uang terkait pengurusan kuota tambahan haji khusus pada 2024. Menurut Syam, pembayaran awal mencapai 108.000 dollar AS untuk 36 jemaah, dengan biaya 3.000 dollar AS per orang.

Dari jumlah itu, 500 dollar AS per jemaah atau total 18.000 dollar AS dipotong untuk operasional. Sisa 90.000 dollar AS, yang disebut sebagai biaya atau fee pengurusan, kemudian dikembalikan melalui adik Syam, Budi Darmawan, mantan Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji.

Syam menjelaskan pengembalian berlangsung setelah perkara tersebut mulai mencuat ke publik.

"Jadi, setelah tahun 2025, kalau tidak salah, beliau bertanya bagaimana sebab ada laporan di KPK bahwa kasus ini terungkap. Kemudian beliau datang menemui saya di kantor untuk mengembalikan uang tersebut," kata Syam.

Syam mengatakan dirinya menerima uang tersebut, membuat tanda terima, lalu menyetorkannya ke bank sebelum meneruskan dana ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi atas permintaan penyidik.

"Sudah saya transfer ke KPK," ujar Syam.

Direktur Pengembangan Bisnis PT Nur Rima Al Waali, Muhammad Atsiir Abdul Aziz, mengakui pembayaran biaya percepatan sebesar 102.000 dollar AS untuk 34 jemaah yang memperoleh nomor porsi dan berangkat pada 2024. Nilainya mencapai 3.000 dollar AS per jemaah.

Atsiir mengonfirmasi nominal pembayaran tersebut ketika jaksa meminta penjelasan mengenai biaya per paket.

"Nilainya 3.000 dollar AS per paket," ujar Atsiir.

Jaksa kemudian memastikan jumlah keseluruhan pembayaran yang diterangkan saksi.

"Totalnya 102.000 dollar AS?" tanya jaksa.

Atsiir membenarkan jumlah tersebut.

"Betul," jawab Atsiir.

Dalam pemeriksaan yang sama, Atsiir mengungkap satu orang yang semula masuk kelompok 35 jemaah kategori T0 dialihkan menggunakan kuota petugas setelah diketahui telah menunaikan ibadah haji pada 2018.

Atsiir menjelaskan alasan perubahan kategori keberangkatan orang tersebut.

"Setelah saya cek tahun 2018 sudah berangkat, akhirnya dia kita pakaikan di kuota petugas begitu," ujar Atsiir.

Kesaksian mengenai biaya percepatan juga muncul dalam pemeriksaan Ibnu Mas'ud. Ia menyebut terdapat perbedaan nominal antara kategori T2 dan T0 berdasarkan informasi yang diterimanya dari Ridwan.

Jaksa menanyakan apakah terdapat biaya percepatan untuk kelompok yang terdiri atas 60 orang.

"60 pax, baik. 60 ini ada fee percepatannya nggak, Pak?" tanya jaksa.

Ibnu membenarkan adanya pembayaran tersebut.

"Ada, Pak," jawab Ibnu.

Jaksa kemudian meminta penjelasan mengenai besaran biaya untuk masing-masing kategori.

"Ada? Berapa nilainya?" tanya jaksa.

Ibnu menyebut nominal berbeda untuk kedua kategori itu.

"Beragam, Pak. Ada yang T2 itu (USD) 2.500, T0-nya (USD) 4.500," jawab Ibnu.

Untuk memastikan asal informasi mengenai nominal tersebut, jaksa kembali meminta penjelasan dari Ibnu.

"4.500 itu dapat angka dari mana, Pak?" tanya jaksa.

Ibnu menyebut Ridwan sebagai sumber informasi tersebut.

"Dari Ridwan, Pak," jawab Ibnu.

Jaksa selanjutnya menggali pemahaman Ibnu mengenai tujuan pembayaran 4.500 dollar AS per jemaah.

"Uang (USD) 4.500 itu dari yang Saudara tangkap dari Ridwan peruntukannya apa sih sebenarnya?" tanya jaksa.

Ibnu menerangkan bahwa uang itu disebut sebagai biaya untuk pihak tertentu.

"Untuk fee katanya," jawab Ibnu.

Jaksa memperjelas apakah uang tersebut ditujukan kepada orang, biaya, atau kegiatan tertentu.

"Tujuan tertentu akan diberikan kepada orangkah atau kepada biaya atau kepada kegiatan?" tanya jaksa.

Ibnu menjawab bahwa uang tersebut disebut diperuntukkan bagi orang.

"Orang," jawab Ibnu.

Jaksa kemudian menanyakan asal lingkungan pihak yang dimaksud.

"Orang itu dari lingkungan mana, Pak?" tanya jaksa.

Ibnu kembali mengaitkan informasi tersebut dengan keterangan Ridwan mengenai sebuah tim.

"Ridwan bilang itu untuk tim, katanya," ujar Ibnu.

Ketika jaksa menanyakan apakah nama anggota tim pernah disebutkan, Ibnu menyatakan tidak ada identitas khusus yang disampaikan.

"Tim itu menyebut nama?" tanya jaksa.

Ibnu menjelaskan bahwa dirinya pernah meminta kejelasan kepada Ridwan, tetapi tidak memperoleh nama penerima yang spesifik.

"Dia tidak sebutkan. Ini di BAP saya juga ada, Pak. Saya sampai saya tanya, 'Ridwan, ini sebenarnya uang untuk siapa?' Dia bilang, 'Untuk lantai dua', katanya," jawab Ibnu.

Jaksa kemudian memastikan lokasi gedung yang dimaksud dalam keterangan tersebut.

"Lantai dua gedung mana, Pak?" tanya jaksa.

Ibnu menyatakan Ridwan tidak menyebutkan secara spesifik orang atau jabatan yang dimaksud di lantai dua kantor Kementerian Agama.

"Tidak menyebutkan nama spesifik?" tanya jaksa.

Jaksa juga menanyakan apakah Ridwan pernah menjelaskan kualifikasi pihak yang dimaksud.

"Kualifikasi tertentu?" tanya jaksa.

Ibnu mengatakan dirinya tidak melanjutkan pertanyaan untuk memperoleh rincian lebih lanjut.

"Tidak. Saya juga enggak bertanya lagi," jawab Ibnu.

Dalam perkara ini, KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Para terdakwa didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 622,09 miliar. Angka tersebut merujuk pada laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada 2023–2024.

Dakwaan tersebut merupakan tuduhan yang masih harus dibuktikan melalui proses peradilan. Kesaksian para pengelola travel menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengungkap mekanisme pengurusan kuota tambahan, aliran uang, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed