Jaksa Ungkap Samin Tan Samarkan Uang Korupsi Tambang Rp 17,7 T
Pengusaha Samin Tan didakwa melakukan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) dan pencucian uang dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 17,7 triliun. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/11/2026), jaksa mengungkap dugaan penyamaran hasil penjualan batu bara ilegal melalui sejumlah perusahaan dan aset properti.
Jaksa menyebut penjualan ekspor batu bara dari wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT yang izinnya telah diakhiri mencapai Rp 18.107.370.569.178,90. Penjualan tersebut dilakukan kepada Rescom Mineral Trading FZE (Ltd).
Menurut jaksa, pembayaran hasil ekspor dialirkan melalui sejumlah perusahaan yang memiliki hubungan dengan Samin Tan. Dana tersebut juga digunakan untuk membeli properti atas nama pihak lain, tetapi tetap berada dalam kendalinya.
"Terdakwa Samin Tan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil penjualan batu bara dari wilayah PKP2B PT. AKT yang telah diterminasi dari Rescom Mineral Trading FZE (Ltd) melalui perusahaan-perusahaan sesuai perintah terdakwa Samin Tan, agar uang dari hasil penjualan batu bara tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan terdakwa Samin Tan sejumlah USD 690.503.722,1," ungkap jaksa.
Jaksa memaparkan penggunaan rekening penampung utama yang berubah dalam tiga periode. Pada 2016-2020, rekening PT AKT digunakan untuk menampung pembayaran hasil penjualan batu bara.
Selanjutnya, pada 2020-2023, aliran dana dialihkan melalui rekening PT Beyond Property di Bank BNI Cabang Harmoni. Sementara pada 2023-2025, rekening PT Bagas Bumi Persada di Bank BCA Cabang Pasar Jatinegara menjadi penampung utama.
Sejumlah perusahaan lain juga disebut menerima pemindahan dana. Di antaranya PT Sarana Bakti Angkasa, PT Beyond Property, PT Bagas Bumi Persada, PT Dayak Membangun Pratama, PT Wahana Bangun Kreasi, serta beberapa perusahaan di luar negeri.
Jaksa turut mengungkap transaksi melalui PT Black Diamond yang menerima dana USD 9 juta. Uang tersebut kemudian dicairkan secara bertahap dalam mata uang rupiah melalui Bank Artha Graha Sudirman sebelum diserahkan kepada Samin Tan di kantor PT AKT.
Selain melalui perusahaan, hasil penjualan batu bara tersebut diduga digunakan untuk membeli aset properti. Melalui PT Sarana Bakti Angkasa, Samin Tan disebut membeli 104 bidang tanah, tiga bangunan kantor, dan 174 unit apartemen di Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
Jaksa menjelaskan pengalihan penerimaan ke rekening perusahaan terafiliasi menyebabkan pendapatan tersebut tidak masuk dalam pembukuan PT AKT. Kondisi itu juga membuat penerimaan tidak diperhitungkan sebagai objek pajak maupun dasar penghitungan kewajiban penerimaan negara bukan pajak.
"Terhadap penerimaan tersebut tidak pernah tercatat sebagai pendapatan PT AKT dan tidak muncul dalam pembukuan, sehingga PT AKT tidak dapat dibebankan baik sebagai objek pajak, objek sita, maupun sebagai dasar penghitungan kewajiban penerimaan negara bukan pajak," jelas jaksa.
Dalam dakwaan primer pencucian uang, Samin Tan dijerat Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun dakwaan subsider menggunakan Pasal 607 ayat (1) huruf b dalam undang-undang yang sama.
Selain perkara pencucian uang, jaksa mendakwa Samin Tan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 17.745.627.652.570,30. Nilai tersebut berasal dari aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara secara ilegal di kawasan hutan wilayah tambang PT AKT.
Jaksa merujuk laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, selama periode 2016 sampai dengan 2025.
"Merugikan keuangan negara sebesar Rp 17.745.627.652.570,30 sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2025," ungkap jaksa.
Menurut jaksa, Samin Tan merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner dari sembilan perusahaan induk di sektor pertambangan. Aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara melalui perusahaan-perusahaan tersebut disebut menghasilkan keuntungan hingga Rp 17,7 triliun.
Jaksa juga menyebut aktivitas tersebut memberikan keuntungan kepada 13 pihak di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUKSO atau Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung sebesar Rp 3,9 miliar. Muhammad Juni Eka Wardhana selaku Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama disebut memperoleh keuntungan Rp 170 miliar.
"Telah turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," terang jaksa.
Dalam penjelasan latar belakang perkara, Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Samin Tan sebagai tersangka dalam dugaan penyimpangan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Ia disebut sebagai pemilik manfaat perusahaan tersebut.
Direktur Penyidikan Jampidsus saat itu, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan PT AKT sebelumnya menjalankan kegiatan pertambangan berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Namun, izin perusahaan tersebut telah dicabut pada 2017.
Meski izin operasional telah berakhir, perusahaan itu diduga masih menjalankan kegiatan penambangan dan penjualan batu bara hingga 2025.
"Setelah (izin) dicabut tersebut, PT AKT masih tetap terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan hukum sampai dengan tahun 2025," kata Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (27/3) malam.
Syarief juga menjelaskan dugaan kegiatan ilegal tersebut dilakukan dengan menggunakan perizinan yang tidak sah serta melibatkan oknum penyelenggara negara yang bertugas mengawasi sektor pertambangan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow