Satgas PKH Cabut Izin Tambang Emas PT KEL Seluas 3.500 Hektare
Aktivitas pertambangan emas PT KEL di Nabire, Papua Tengah, dihentikan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut seluas 3.500 hektare. Keputusan yang ditetapkan pada 2026 itu diambil setelah pemeriksaan menemukan aktivitas pertambangan tanpa izin penggunaan kawasan hutan yang sah serta pelanggaran kewajiban reklamasi.
Jaksa Agung ST Burhanuddin, selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH, menjelaskan bahwa pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Pengarah Satgas PKH. Keputusan itu tercantum dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 20261012-01-0001 Tahun 2026.
Burhanuddin menyampaikan rincian keputusan tersebut dalam keterangan pada Jumat (23/10/2026).
"Adapun pencabutan IUP tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 20261012-01-0001 Tahun 2026, dengan total luas wilayah mencapai 3.500 hektare," ujar Burhanuddin.
Hasil verifikasi lapangan tim gabungan Satgas PKH menunjukkan PT KEL menjalankan kegiatan pertambangan tanpa melengkapi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Luas kawasan yang digunakan tanpa persetujuan tersebut mencapai 275,9025 hektare, baik di dalam maupun di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
Burhanuddin merinci pembagian luas kawasan yang digunakan tanpa persetujuan itu dalam keterangannya.
"Perusahaan tersebut beroperasi tanpa melengkapi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan total luas mencapai 275,9025 hektare (yang terdiri atas 170,4459 hektare di dalam WIUP dan 105,4566 hektare di luar WIUP)," ungkap Burhanuddin.
Selain pelanggaran perizinan kawasan hutan, PT KEL disebut tidak memenuhi kewajiban penempatan dana jaminan reklamasi untuk menangani dampak kerusakan lingkungan. Perusahaan tersebut juga tidak melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pencabutan IUP mengacu pada Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya. Ketentuan tersebut memungkinkan pencabutan izin apabila pemegangnya tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perizinan atau peraturan perundang-undangan.
Setelah izin dicabut, PT KEL tidak lagi diperbolehkan melakukan penambangan ataupun memasarkan dan menjual hasil tambangnya. Burhanuddin menegaskan bahwa wilayah bekas operasi perusahaan dikembalikan menjadi milik negara.
"Dengan dicabutnya IUP tersebut, PT KEL dilarang keras untuk melakukan kegiatan penambangan maupun memasarkan atau menjual hasil tambang. Seluruh wilayah bekas operasi pertambangan perusahaan kini dikembalikan statusnya menjadi milik negara," tegas Burhanuddin.
Pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan yang masih harus diselesaikan. PT KEL tetap diwajibkan memulihkan kerusakan lingkungan, melunasi tunggakan pajak dan royalti kepada negara, serta membayar hak pesangon mantan pekerjanya.
Penertiban tersebut juga merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai penguasaan kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah berencana mengalihkan pengelolaan lahan bekas tambang kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanisme perizinan yang berlaku, dengan memperhatikan lingkungan hidup dan hak masyarakat adat setempat.
Burhanuddin menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Papua harus memperhatikan manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
"Pengelolaan kekayaan alam di Papua harus mampu memberikan manfaat yang nyata, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua khususnya, serta seluruh rakyat Indonesia pada umumnya," pungkas Burhanuddin.
Kegiatan penertiban di Nabire tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH yang juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Ketua III Pengarah Satgas PKH yang juga Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta jajaran pelaksana Satgas PKH dari 12 kementerian dan lembaga.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow