Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Satgas PKH Kuasai Kembali Hutan Ilegal Terafiliasi Arif Kurniawan

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah mulai mengambil alih kawasan hutan yang diduga dikuasai secara ilegal oleh sejumlah perusahaan terafiliasi Arif Kurniawan (AK). Penertiban dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di berbagai wilayah Indonesia setelah rapat pimpinan pada Rabu (4/11/2026) sore di Jakarta.

Keputusan tersebut mencakup penguasaan kembali kawasan hutan, penertiban kegiatan usaha, penagihan denda administratif, hingga kemungkinan penindakan pidana apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan, keputusan diambil setelah pimpinan satuan tugas menggelar rapat yang dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin.

"Pimpinan Satgas PKH memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK, termasuk seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Republik Indonesia," kata Barita di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026).

Penertiban tersebut didasarkan pada hasil penelaahan dan verifikasi awal. Satgas menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan, pengurusan perizinan, serta pemanfaatan kawasan hutan tanpa hak.

Barita menyebut kewenangan Satgas PKH mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Regulasi tersebut memberikan dasar bagi satuan tugas untuk mengambil alih kawasan hutan yang dikuasai secara melawan hukum dan memulihkan aset negara.

Ketentuan mengenai penagihan denda administratif dan pemulihan aset juga menjadi bagian dari langkah penertiban tersebut.

"Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 3 Perpres Nomor 5 Tahun 2025, Satgas Penertiban Kawasan Hutan juga akan melakukan penagihan denda administratif, pemulihan aset, sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dari hasil pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan," tutur Barita.

Selain sanksi administratif, proses penertiban dapat berlanjut ke ranah pidana apabila ditemukan dugaan tindak kejahatan. Penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas PKH.

"Sehingga apabila dalam proses penertiban itu terdapat dugaan adanya perbuatan-perbuatan pidana, maka Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang ada di dalam Satgas untuk dilakukan penindakan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Barita.

Satgas PKH juga menyoroti kemungkinan penggunaan jaringan perusahaan dan struktur pengendalian usaha berlapis untuk menyamarkan penguasaan kawasan hutan. Pemerintah menegaskan penertiban tetap dilakukan terhadap perusahaan yang terafiliasi maupun berada dalam kendali AK.

"Satgas Penertiban Kawasan Hutan menegaskan bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi praktik penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara melawan hukum, termasuk apabila dilakukan melalui jaringan perusahaan maupun struktur pengendalian usaha yang berlapis," imbuh Barita.

Barita menambahkan, seluruh proses penertiban akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Satgas akan terus mengejar secara profesional, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum yang akuntabel untuk memastikan hak dan kewenangan negara tegak di atas kekayaan alam kita, di atas kawasan hutan kita, dan di atas kekayaan sumber daya alam kita sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengungkapkan bahwa penertiban terhadap jaringan perusahaan AK turut menyasar komoditas pertambangan nikel. Namun, komoditas lain juga berpotensi masuk dalam pemeriksaan.

"Tadi Pak Barita menyampaikan salah satunya adalah nikel juga di dalamnya. Tetapi nanti kan bisa yang lain-lain, karena rupanya kan perusahaannya bukan yang satu. Atas nama AK ini beberapa perusahaan," ujar Anang.

Anang menjelaskan, perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Meski demikian, jumlah perusahaan dan luas kawasan yang dikuasai belum dapat dipastikan.

Satgas PKH masih melakukan validasi untuk memastikan cakupan konsesi yang menjadi objek penertiban.

"Saya tidak tahu pasti (berapa luasannya). PKH nanti kan, kan nanti kan divalidasi dulu berapa luasnya, seperti apa," ujar Anang.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed