Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Singapura Panggil 10 Perusahaan Terkait Karhutla Indonesia

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Singapura memanggil pimpinan 10 perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada Rabu, 28 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk menyelidiki hubungan perusahaan dengan kebakaran yang memicu pencemaran kabut asap lintas negara sekaligus memperkuat pertanggungjawaban hukum pihak yang terbukti terlibat.

Pertemuan di gedung The Treasury tersebut dipimpin Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong bersama Menteri Senior K. Shanmugam dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu. Mereka didampingi penasihat hukum senior Davinder Singh serta pejabat dari Kejaksaan Agung, Badan Lingkungan Nasional (NEA), dan Kementerian Hukum Singapura, menurut laporan Channel News Asia (CNA), The Straits Times, dan media Singapura lainnya.

Delapan kelompok perusahaan yang disebut hadir adalah Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group. Franky Oesman Widjaja, Chairman dan CEO Golden Agri-Resources, juga mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).

Menurut CNBC Indonesia, perwakilan perusahaan yang tercatat antara lain Lim Gunawan Hariyanto dari Bumitama Agri, Ciliandra Fangiono dari First Resources, Mark Julian Wakeford dari Indofood Agri Resources, Albert Maknawi dari Kencana Agri, Kelvin Tan Aik Pen dari TSH Resources, Kuok Khoon Hong dari Wilmar International, dan Bernard Tan dari Sinar Mas Group.

Grace Fu menyatakan pemerintah akan mengajukan perubahan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya. Usulan itu ditujukan untuk memberikan landasan hukum lebih kuat bagi proses pemeriksaan serta menetapkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban penyelidikan sebagai tindak pidana.

"Saya akan mengajukan amendemen Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya agar kerangka ini memiliki kekuatan hukum. Perusahaan yang tidak mematuhinya akan dianggap melakukan tindak pidana. Kami akan menggunakan kewenangan kami untuk melindungi kesehatan warga Singapura," ujar Grace Fu kepada wartawan seusai pertemuan, sebagaimana dilaporkan Detikcom.

Dalam laporan CNN Indonesia, Grace Fu juga menegaskan konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

"Perusahaan yang tidak mematuhinya akan melakukan pelanggaran hukum. Kami akan menggunakan kewenangan kami untuk melindungi kesehatan masyarakat Singapura," ujar Grace Fu.

Shanmugam mengatakan perusahaan harus menjalani penilaian independen yang mencakup kegiatan operasional, hubungan korporasi, serta rantai pasok. Pemeriksaan tersebut akan diarahkan NEA dengan melibatkan panel penilai dan firma hukum independen, sementara biaya prosesnya dibebankan kepada perusahaan yang diperiksa.

Dalam keterangannya kepada para eksekutif, Shanmugam menjelaskan bahwa perusahaan yang ditunjuk harus memilih tim pemeriksa dan firma hukum dari panel yang telah ditetapkan sesuai arahan NEA.

"Salah satu perusahaan yang telah diidentifikasi harus menunjuk sebuah tim yang terdiri atas perusahaan investigasi dan firma hukum untuk memberikan nasihat kepada perusahaan investigasi tersebut. Keduanya harus berasal dari panel yang ditetapkan, sesuai arahan NEA," ujar K. Shanmugam kepada para perwakilan perusahaan, menurut CNN Indonesia.

Ia menilai pemeriksaan independen juga dapat membantu perusahaan dengan rantai pasok yang bersih menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembakaran lahan. Menurut laporan CNN Indonesia, Shanmugam menegaskan proses tersebut bukan ditujukan untuk mencari kambing hitam atau menetapkan kesalahan demi kepentingan politik maupun opini publik.

Shanmugam menekankan bahwa pemerintah akan menelusuri penyebab kebakaran yang menimbulkan kabut asap dan meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti bertanggung jawab.

"Kabut asap disebabkan oleh kebakaran," kata K. Shanmugam kepada para perwakilan perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama, ia menghubungkan kejadian kebakaran dengan praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.

"Kebakaran disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan fenomena alam," lanjut K. Shanmugam.

Shanmugam juga mengingatkan perusahaan bahwa kewajiban memberikan informasi kepada NEA telah berlaku berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Kabut Asap. Menurut CNBC Indonesia, pemberitahuan kepada 10 perusahaan tersebut pertama kali diterbitkan pada 23 Oktober 2026, lima hari sebelum pertemuan dengan para menteri.

Ketentuan itu mewajibkan perusahaan menyampaikan informasi mengenai hubungan mereka dengan perusahaan di Indonesia yang diduga berkontribusi terhadap kabut asap. CNBC Indonesia melaporkan bahwa pelanggaran kewajiban tersebut dapat dikenai denda hingga S$5.000 atau sekitar Rp70,77 juta, hukuman penjara hingga satu bulan bagi perwakilan yang tidak kooperatif, atau keduanya.

Dalam transkrip pembicaraan yang dilaporkan The Straits Times, Shanmugam menegaskan bahwa permintaan informasi tersebut merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar prosedur administratif rutin.

"Saya akan mengatakan ini dengan jelas, ketidakpatuhan terhadap Bagian 10 adalah sebuah pelanggaran. Ini bukan permintaan informasi rutin. Kami berharap perusahaan Anda merespons secara penuh, akurat, dan segera," ujar K. Shanmugam.

Ia juga menuntut keterbukaan substantif dari perusahaan selama proses penyelidikan berlangsung.

"Pemerintah Singapura mengharapkan kerja sama dan transparansi yang substantif, bukan hanya sekadar kepatuhan teknis atau tanggapan berdasarkan hukum yang tidak membahas substansinya," tambah K. Shanmugam.

Shanmugam menyatakan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar langkah berikutnya, termasuk apabila bukti menunjukkan perusahaan yang diperiksa tidak melakukan pelanggaran.

"Melanjutkan berdasarkan hal tersebut juga," demikian frasa yang dikutip dalam laporan CNBC Indonesia untuk menjelaskan tindakan pemerintah apabila fakta menunjukkan tidak ada kesalahan.

Setelah pertemuan, Asia Pulp & Paper dan Golden Agri-Resources menyampaikan pernyataan terpisah yang menyatakan kesediaan mereka bekerja sama dengan otoritas Singapura. Shanmugam juga menyampaikan bahwa para perusahaan yang hadir telah menyatakan komitmen untuk mendukung penyelidikan.

"Saya mengatakan kepada mereka bahwa kami mengharapkan kerja sama penuh dari perusahaan mereka, dan dalam pertemuan tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya," ujar K. Shanmugam, menurut CNBC Indonesia.

Di tengah langkah penegakan hukum tersebut, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Menurut laporan Kumparan, isi pembicaraan keduanya belum diketahui secara terperinci.

Sebelumnya, Vivian bertemu Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pertemuan bilateral tersebut membahas penanganan karhutla, penguatan kerja sama kedua negara, dan persiapan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura pada 2027.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi kedatangan Vivian ke Indonesia dan menyebut kunjungan itu dilakukan atas permintaan untuk bertemu Presiden Prabowo.

"Oh iya, sejak kemarin pagi mendadak Menlu Singapura datang ke Indonesia dan mohon waktu sekali bertemu Pak Presiden, nanti sore akan diterima sebentar, tetapi tanya Pak Menlu saja pastinya ya," ujar Teddy Indra Wijaya pada Rabu, menurut Kumparan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed