Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Muhammad Lutfi Desak Singapura Tindak Perusahaan Terkait Karhutla

Smallest Font
Largest Font

Mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Muhammad Lutfi, mendesak pemerintah Singapura mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dalam pernyataan yang diunggah melalui Instagram resminya pada Senin (19/10/2026), Lutfi menyoroti langkah pemerintah Singapura yang mengirim surat peringatan kepada tujuh perusahaan terkait bencana kabut asap.

Pernyataan tersebut muncul setelah Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengumumkan pengiriman surat peringatan kepada tujuh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Lutfi menilai pemerintah Singapura perlu mengambil langkah penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Dalam unggahannya, Lutfi meminta pemerintah Singapura tidak berhenti pada peringatan tertulis. Ia juga mempertanyakan informasi yang disampaikan pemerintah Singapura kepada masyarakat mengenai perusahaan yang terkait dengan persoalan karhutla.

"Jangan hanya menulis surat untuk membuat konstituen dan pemilih Anda senang. Izinkan saya menjelaskan apa yang tidak dikatakan pemerintah Anda kepada Anda," papar Lutfi.

Lutfi kemudian merujuk laporan Greenpeace Oktober 2026 yang, menurut pemaparannya, mengungkap keterkaitan sejumlah perusahaan dengan pasar modal dan basis usaha di Singapura. Ia menyebut empat dari tujuh perusahaan yang diumumkan Grace Fu, bersama First Resources dan Bumitama Agri, tercatat di Bursa Singapura (SGX) dan berbasis di negara tersebut.

Menurut Lutfi, nilai gabungan perusahaan-perusahaan itu mencapai 10 miliar dolar Singapura atau sekitar Rp 141 triliun. Ia juga menyoroti penggunaan struktur perusahaan induk dan kantor keluarga atau family office yang dinilainya dapat memfasilitasi pengalihan keuntungan serta pengurangan kewajiban pajak.

Dalam penjelasannya, Lutfi menguraikan dugaan mekanisme transaksi komoditas antara Indonesia dan perusahaan perdagangan yang beroperasi di Singapura. Ia mempertanyakan dampaknya terhadap penerimaan pajak Indonesia.

"Mereka mendirikan perusahaan induk dan kantor keluarga di Singapura serta mendaftarkan grup terbesar mereka di Bursa Singapura. Mengapa? Penetapan harga transfer," ungkap Lutfi.

Ia menjelaskan bahwa transaksi komoditas mentah dari Indonesia kepada perusahaan perdagangan yang terafiliasi di Singapura, menurut tuduhannya, dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke luar negeri dan menekan kewajiban pajak di Indonesia.

"Mereka menjual komoditas mentah dari Indonesia kepada perusahaan perdagangan mereka sendiri di Singapura untuk mengalihkan keuntungan ke luar negeri, merancangnya agar efisien dari sisi pajak, membayar pajak penghasilan seminimal mungkin di Indonesia, sementara menyimpan kekayaan mereka di Singapura."

Lutfi selanjutnya menantang pemerintah Singapura membuktikan komitmen penegakan hukum melalui tindakan terhadap perusahaan yang disorot. Ia secara khusus meminta aparat menggunakan kewenangan hukum yang berlaku di Singapura.

"Jangan menulis surat. Jangan mengirimkan peringatan. Geledah kantor mereka berdasarkan hukum Singapura," ujar Lutfi.

Lutfi juga mempertanyakan konsistensi penerapan hukum di Singapura. Ia menujukan kritiknya kepada Presiden Singapura, Perdana Menteri Singapura, serta Menteri Senior Shanmugam, yang disebutnya sebagai arsitek penegakan hukum di negara tersebut.

"Di manakah keadilan? Apakah keadilan di Singapura diperlakukan berbeda tergantung pada rekening bank Anda?" pungkas Lutfi.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed