Golden Agri Bantah Keterlibatan dalam Kebakaran Hutan Indonesia
Golden Agri-Resources Ltd (GAR), induk usaha PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), membantah bahwa kegiatan bisnis kelompok usahanya menyebabkan atau berkontribusi terhadap kabut asap lintas negara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dalam pernyataan kepada otoritas bursa Singapura pada Sabtu, 17 Oktober 2026, perusahaan menyatakan telah menjalankan kebijakan tanpa pembakaran sejak 1997 dan kebijakan tanpa gambut sejak 2010.
GAR menyampaikan bahwa perusahaan memperkuat upaya mitigasi dan deteksi dini kebakaran di wilayah operasionalnya, termasuk di sejumlah kawasan Indonesia. Perusahaan juga menyatakan memantau serta memverifikasi insiden kebakaran dan akan bekerja sama dengan otoritas terkait sesuai kebutuhan.
Dalam keterangan resminya yang dikutip Bloomberg Technoz, GAR menyatakan, "Grup tidak mengetahui adanya informasi yang menunjukkan bahwa operasi atau aktivitasnya telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas yang terjadi baru-baru ini." Pernyataan tersebut disampaikan ketika sejumlah perusahaan perkebunan mendapat perhatian dari otoritas Singapura terkait kebakaran yang memicu pencemaran udara regional.
GAR juga menyebut perusahaan dan anak-anak usahanya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai penyelidikan, tindakan penegakan hukum, atau tuduhan regulator terkait karhutla yang menyebabkan kabut asap lintas negara. Perusahaan menyampaikan status tersebut dalam pernyataan yang diterbitkan pada Sabtu.
Persoalan karhutla turut menjadi perhatian pemerintah Singapura. Menurut laporan Bloomberg News, Badan Lingkungan Nasional Singapura telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada tujuh perusahaan yang dinilai berkaitan dengan kebakaran hutan di Indonesia. Surat itu meminta perusahaan mencegah penyebaran api dan menyerahkan rencana terperinci mengenai langkah penanganan kebakaran.
Badan tersebut menggunakan peta, data meteorologi, dan citra satelit untuk mengidentifikasi perusahaan yang menjadi sasaran pemberitahuan. Dua perusahaan yang disebut adalah PT Bumi Andalas Permai dan PT Bumi Mekar Hijau, yang mengelola perkebunan di Sumatra Selatan dan tercatat sebagai pemasok APP Group.
Menanggapi persoalan tersebut, APP menyatakan pada Sabtu bahwa seluruh pemasoknya mematuhi kebijakan tanpa pembakaran. Sementara itu, PT Bumi Andalas Permai dan PT Bumi Mekar Hijau belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar melalui telepon sebagaimana dilaporkan Bloomberg Technoz.
Sejumlah perusahaan perkebunan lain juga melaporkan kondisi kebakaran di wilayah konsesi mereka. Kencana Agri Ltd. dan Bumitama Agri Ltd. menyampaikan kepada bursa bahwa api telah meluas ke area konsesi yang mereka kelola dan upaya pemadaman sedang dilakukan.
Wilmar International Ltd. menyatakan telah memadamkan kebakaran di beberapa area kecil dalam konsesinya. Perusahaan tersebut mengatakan api berasal dari luar perkebunan mereka.
Kondisi kering yang diperburuk oleh fenomena El Niño turut meningkatkan risiko kebakaran di kawasan tersebut. Singapura dan Malaysia mengalami kabut asap yang dikaitkan dengan kebakaran hutan di Indonesia, sementara praktik pembukaan lahan menggunakan teknik tebang dan bakar telah lama menjadi persoalan selama musim kemarau.
Pada Jumat, 16 Oktober 2026, pukul 19.00 waktu setempat, Indeks Standar Pencemar (PSI) 24 jam di berbagai wilayah Singapura berada pada rentang 94 hingga 175. Menurut klasifikasi yang dikutip Bloomberg Technoz, kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat ketika indeks mencapai 201 atau lebih, sedangkan angka di atas 300 tergolong berbahaya dan dapat memicu penutupan sekolah.
Singapura memberlakukan undang-undang kabut asap lintas batas pada 2014. Aturan tersebut memungkinkan denda hingga S$100.000 atau US$78.000 untuk setiap hari pencemaran bagi perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran atau membiarkannya terjadi ketika kabut asap menyebabkan PSI berada pada tingkat tidak sehat selama sedikitnya 24 jam.
Singapura pernah berupaya menegakkan aturan itu pada 2015, tetapi Kementerian Lingkungan Hidup Singapura ketika itu menyatakan kesulitan memperoleh informasi dari mitra di Indonesia mengenai perusahaan yang diduga melakukan pembakaran ilegal. Satu dekade kemudian, empat perusahaan masih berada dalam penyelidikan, menurut laporan Bloomberg Technoz.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong berjanji menyelidiki perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran dan memperingatkan bahwa pihak yang terbukti bersalah dapat menghadapi tindakan hukum. Penyelidikan tersebut berlangsung di tengah upaya regional menangani kabut asap yang melintasi perbatasan negara.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow