Singapura Siapkan Langkah Hukum atas Kabut Asap Indonesia
Pemerintah Singapura mempertimbangkan penyelidikan dan langkah hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia yang menyebabkan kabut asap di Singapura, dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyatakan pemerintah dapat menggunakan aturan tersebut jika diperlukan. Pernyataan itu disampaikan dalam unggahan media sosialnya, seperti dilansir Channel News Asia, Jumat (16/10/2026).
Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas mulai berlaku pada September 2014 dan memungkinkan otoritas Singapura mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap polusi kabut asap di Singapura.
Ketentuan tersebut juga dapat diterapkan meski kegiatan perusahaan yang menjadi tanggung jawab berlangsung di luar negeri, berdasarkan penjelasan mengenai aturan itu dalam laporan Channel News Asia.
"Jika diperlukan, kami akan mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) Singapura, serta menjajaki langkah bersama dengan negara-negara lain," tulis Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura.
Wong menyebut kondisi kabut asap kali ini diperburuk oleh periode musim kemarau yang berkepanjangan. Singapura, menurut dia, telah menawarkan bantuan kepada Indonesia dan akan terus bekerja sama dengan Indonesia serta mitra lain di ASEAN.
Kualitas udara Singapura memburuk tajam pada Rabu. Menurut data yang disampaikan Wong, konsentrasi PM 2.5 per jam di wilayah barat mencapai 288 pada pukul 15.00 waktu setempat.
Angka PM 2.5 tersebut menjadi yang tertinggi yang tercatat di Singapura sejak 2015. Pada Kamis, Indeks Standar Polusi (PSI) 24 jam di wilayah barat juga mencapai 212, rekor tertinggi baru Singapura tahun ini.
Pemerintah Singapura kemudian menyediakan masker N95 dan masker setara secara gratis bagi warga yang rentan. Tempat berlindung berpendingin udara juga disediakan di pusat komunitas serta sejumlah lokasi yang dikelola jaringan warga dan komite warga setempat.
Wong menegaskan pemerintah akan mempertahankan dukungan bagi warga yang membutuhkan di tengah memburuknya kualitas udara.
"Kami akan memastikan dukungan tersedia bagi mereka yang membutuhkannya," ujar Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura.
Wong juga mengatakan Singapura menghadapi keterbatasan dalam mengendalikan faktor di luar wilayahnya, termasuk kondisi cuaca dan arah angin. Pemerintah tetap menyatakan akan berupaya melindungi warga sambil bekerja sama dengan negara-negara tetangga.
"Kita tidak bisa mengendalikan cuaca atau angin, ataupun apa yang terjadi di luar perbatasan kita. Namun, kami akan melakukan segala upaya untuk melindungi warga Singapura, sembari bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menangani akar penyebab kabut asap tersebut," tambah Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu mengatakan opsi penegakan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas masih terbuka. Pemerintah Singapura juga terus mengumpulkan dan meninjau data mengenai kondisi kabut asap.
Fu berharap Indonesia dapat mengendalikan kebakaran meski menghadapi kondisi cuaca yang menantang. Ia juga menyatakan tawaran bantuan Singapura kepada Indonesia tetap tersedia.
"Tawaran bantuan kami tetap ada, dan kami dengan senang hati akan mendiskusikannya dengan pihak terkait jika mereka menginginkannya," ujar Grace Fu, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow