Suahasil Bantah PPN Otomatis untuk Transfer Bank dan Dompet Digital
Rencana perluasan pemungutan pajak digital pada 9 November 2026 tidak berarti pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara otomatis terhadap seluruh transfer bank dan dompet digital. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan klarifikasi di Jakarta pada Selasa (3/11/2026), dengan menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya berkaitan dengan transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan.
Penjelasan ini sekaligus meluruskan pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengenai rencana pelibatan bank, perusahaan teknologi finansial, dan e-commerce dalam pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026.
Suahasil menjelaskan bahwa kebijakan yang menjadi perhatian publik sebenarnya merupakan implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Juli 2026.
Dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Suahasil menegaskan bahwa tidak ada ketentuan baru yang membebankan PPN atas setiap perpindahan uang masyarakat.
"Saya tegaskan tidak ada kebijakan pajak baru mengenakan PPN tiap transfer antarbank dan dompet digital," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.
Ia juga membedakan pengenaan pajak terhadap jasa keuangan digital dengan pemajakan atas nominal uang yang dikirimkan masyarakat. Ketentuan mengenai jasa tertentu sebelumnya telah tercantum dalam PMK Nomor 69 Tahun 2022.
"Dan ini bukan mengenakan pajak seluruh perpindahan dana masyarakat. transfer, dan dompet digital. PPN jasa tertentu sudah diataur PMK 69 di 2022," ujar Suahasil Nazara.
Dalam penjelasan lainnya, Suahasil kembali menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak menciptakan kewajiban pajak otomatis untuk setiap transaksi masyarakat.
"Saya ingin menegaskan di sini, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital," ujar Suahasil Nazara.
Menurut ketentuan PMK Nomor 69 Tahun 2022, PPN dikenakan atas imbalan jasa tertentu yang diberikan penyelenggara teknologi finansial, bukan berdasarkan keseluruhan nilai uang yang ditransfer. Dengan demikian, biaya administrasi yang memenuhi ketentuan perpajakan dapat menjadi objek PPN.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa SPP-TDLN ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) digital dari luar negeri.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menegaskan bahwa penerapan sistem tersebut tidak mengubah tarif PPN maupun memperluas objek pajak menjadi seluruh transaksi keuangan.
"Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri," ujar Inge Diana Rismawanti.
Inge juga menjelaskan bahwa pengiriman uang pribadi dan aktivitas remitansi tidak otomatis menjadi objek pemungutan PPN melalui sistem tersebut.
"Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," ujar Inge Diana Rismawanti.
DJP turut mengantisipasi kemungkinan pemungutan pajak berganda. Produk digital yang sudah dikenakan PPN melalui mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah memulai penerapan SPP-TDLN sejak 25 September 2026. DJP menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN, yakni BRI, BNI, BSI, Mandiri, BTN, dan LinkAja.
Penambahan lembaga pemungut masih dipersiapkan melalui proses pengujian dan stabilisasi sistem. Inge menyampaikan bahwa calon pemungut lainnya belum seluruhnya menyelesaikan tahapan tersebut.
"Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP," ujar Inge Diana Rismawanti.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana perluasan pemungutan pajak digital dalam acara Pembukaan Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta pada 29 Oktober 2026. Pernyataannya menyebut bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial, dan platform perdagangan elektronik sebagai pihak yang akan dilibatkan.
"Yang namanya digital taxation, pajak digital, ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GOTO, dan sebagainya harus-harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," ujar Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia.
Hashim sebelumnya mengaitkan perluasan pemungutan pajak digital dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan cakupan penerimaan pajak nasional. Sementara itu, DJP menyatakan penunjukan lembaga pemungut tambahan akan dilakukan setelah seluruh tahapan persiapan SPP-TDLN selesai.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow