Suahasil Catat Defisit APBN Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga 31 Oktober mencatat defisit Rp379,3 triliun. Kementerian Keuangan menyebut angka tersebut setara 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas defisit tahunan sebesar 2,85 persen.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurut dia, kondisi fiskal pemerintah masih mengikuti sasaran yang ditetapkan dalam APBN 2026.
"Defisit 1,47% dari PDB, ini on track dari target defisit 2,85% dari PDB," kata Suahasil Nazara dalam konferensi pers tersebut.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu. Jumlah itu meningkat 15,6 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, pendapatan negara terkumpul Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target tahunan. Penerimaan tersebut tumbuh 23,9 persen secara tahunan, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan belanja negara.
Suahasil meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat penyelesaian program prioritas menjelang penutupan tahun anggaran. Pemerintah masih harus merealisasikan belanja Rp945,2 triliun selama November hingga Desember 2026.
"Ini sekaligus kesempatan kami untuk menyampaikan kepada seluruh yang menggunakan belanja APBN, kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, namun tetap dengan menjaga efisiensi," ujar Suahasil Nazara.
Rincian belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.343,6 triliun dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat tersebut tumbuh 24,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Suahasil menegaskan percepatan penyerapan anggaran harus tetap memperhatikan kualitas penggunaan uang negara. Pemerintah menginginkan program berjalan tepat waktu tanpa mengabaikan efisiensi pengeluaran.
"Bukan berarti Rp945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja. Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul," tegas Suahasil Nazara.
Dalam rincian belanja pemerintah pusat, belanja barang mencapai Rp543,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran Rp173,21 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Belanja pegawai tercatat Rp320,4 triliun, antara lain untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, penyesuaian tunjangan sejumlah kementerian/lembaga, serta tunjangan profesi guru non-ASN.
Selanjutnya, belanja modal mencapai Rp248,6 triliun. Anggaran ini digunakan terutama untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan irigasi serta pengadaan peralatan dan mesin.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp124,9 triliun untuk bantuan sosial reguler, meningkat 6,5 persen secara tahunan. Penyalurannya mencakup Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan nontunai.
Pembayaran pensiun PNS, TNI, dan Polri mencapai Rp159,8 triliun. Sementara itu, realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi tercatat Rp415,8 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat.
Penyaluran transfer ke daerah mencapai Rp653,2 triliun berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, setara sekitar 90 persen dari pagu terbaru Rp726,3 triliun. Dalam laporan lainnya, realisasi transfer tercatat Rp653,6 triliun atau 94,3 persen dari target awal Rp693 triliun setelah pemerintah melakukan penyesuaian alokasi.
Suahasil memperkirakan penyerapan belanja kementerian/lembaga akan meningkat menjelang akhir tahun. Penyelesaian pembayaran pekerjaan yang kontrak dan pelaksanaannya telah berjalan menjadi salah satu faktor pendorong.
"Beberapa belanja kementerian/lembaga ini akan mengalami akselerasi penyerapan di bulan Desember karena memang biasanya kontraknya sudah jalan, pekerjaannya sudah jalan, pembayarannya diselesaikan pada bulan Desember," ujar Suahasil Nazara.
Dari sisi penerimaan, pajak menyumbang Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target APBN 2026.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Secara keseluruhan, pemerintah masih perlu mengumpulkan pendapatan Rp590,1 triliun selama November dan Desember, termasuk penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun.
Hingga akhir Oktober 2026, pemerintah juga mencatat keseimbangan primer APBN masih positif. Defisit sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47 persen PDB tetap berada di bawah target tahunan 2,85 persen PDB.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow