Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Suahasil Pertahankan Transfer Gaji PNS di Tengah Usulan Kopdes

Smallest Font
Largest Font

Mekanisme pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui transfer tetap berlaku meskipun pemerintah mengkaji keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dalam penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN). Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober 2026.

Penegasan itu muncul setelah Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan rencana pelibatan koperasi dalam pembayaran gaji ASN. Wacana tersebut juga memicu perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena berpotensi memengaruhi sumber pendanaan murah bagi bank daerah.

Suahasil menyatakan mekanisme yang berjalan saat ini tidak mengalami perubahan. Pemerintah tetap menyalurkan gaji ASN melalui transfer, sementara pembahasan mengenai peran koperasi belum menghasilkan perubahan pada sistem pembayaran yang berlaku.

"(Pembayaran gaji ASN) akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer seperti sekarang," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Sebelumnya, Ferry Juliantono menyampaikan bahwa usulan pembayaran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Menurut laporan CNN Indonesia pada 20 Oktober 2026, mekanisme teknisnya masih menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.

Pada 19 Oktober 2026, Ferry menyatakan bahwa skema tersebut ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun ini. Namun, jadwal pelaksanaan, tata cara pembayaran, dan koperasi yang akan dilibatkan belum dirinci secara lengkap dalam laporan CNN Indonesia.

Besarnya anggaran penggajian menjadi salah satu aspek penting dalam wacana tersebut. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025, realisasi belanja pegawai pada 2025 mencapai Rp 501,04 triliun, atau 96,09 persen dari anggaran APBN sebesar Rp 521,45 triliun.

Angka tersebut meningkat Rp 36,18 triliun atau 7,78 persen dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar Rp 464,85 triliun. Dari keseluruhan belanja pegawai pada 2025, gaji dan tunjangan PNS mencapai Rp 94,90 triliun, sedangkan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tercatat Rp 12,55 triliun.

Belanja pensiun dan uang tunggu mencapai Rp 166,50 triliun pada 2025, naik dari Rp 160,52 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito mencapai Rp 106,98 triliun, dibandingkan Rp 95,60 triliun pada 2024, berdasarkan data yang dilaporkan CNBC Indonesia.

Di Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono meminta pemerintah pusat mengevaluasi rencana tersebut. Adhy, yang juga menjabat Komisaris Bank Jatim, menilai perpindahan jalur pembayaran gaji ASN perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap bisnis bank daerah dan kontribusinya kepada pendapatan asli daerah.

Menurut Adhy, rekening penggajian ASN menjadi salah satu sumber dana murah bagi bank pembangunan daerah. Bank Jatim tercatat memiliki 419.053 akun penggajian ASN di seluruh Jawa Timur, berdasarkan laporan Memorandum pada 19 Oktober 2026.

"BPD itu adalah dana murah yang captive, karena payroll-nya, RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dari PNS. Tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya bank yang sedang diperkuat,” ujar Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adhy juga meminta pemerintah mempertimbangkan keberlangsungan Bank Jatim ketika menyusun kebijakan pembayaran gaji. Ia menyoroti perlunya memastikan kesiapan sistem operasional, manajemen, akuntabilitas, dan tingkat kepercayaan pegawai sebelum koperasi menjalankan layanan keuangan dalam skala besar.

"Mohon diperhatikan bagaimana kelangsungan dari bank daerah, terutama Bank Jatim yang memang tertumpu dari pendapatan dana murahnya dari ASN," ujar Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

Di Jawa Timur, sebanyak 8.494 Kopdes Merah Putih telah berbadan hukum dan tersebar di 38 kabupaten/kota. Namun, status badan hukum tersebut belum dengan sendirinya memastikan kesiapan setiap koperasi untuk menangani pembayaran gaji ASN.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa pelibatan koperasi diarahkan untuk memperluas pilihan layanan keuangan masyarakat. Ia menyatakan koperasi dipersiapkan sebagai mitra pembayaran, seperti yang telah dilakukan PT Pos Indonesia dan perbankan, bukan sebagai pengganti fungsi bank pembangunan daerah.

Dalam pembahasan terpisah, usulan penguatan peran koperasi juga dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang sedang dibahas di DPR. Rancangan tersebut mencakup rencana pembentukan badan pengawas koperasi di luar Otoritas Jasa Keuangan serta pemberian fungsi baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melindungi simpanan masyarakat di koperasi.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed