Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Suriah Bantah Kirim Pasukan ke Yaman di Tengah Kerja Sama Saudi

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Suriah membantah laporan mengenai pengerahan tentaranya ke Yaman untuk membantu Arab Saudi menghadapi kelompok Houthi. Damaskus menegaskan bahwa kerja sama pertahanan dengan Riyadh saat ini berfokus pada pelatihan, konsultasi militer, dan pertukaran keahlian, bukan keterlibatan langsung dalam konflik Yaman.

Dilansir Xinhua pada Minggu (8/11/2026), seorang sumber diplomatik Suriah menyebut laporan pengiriman pasukan tersebut tidak memiliki dasar pada tahap ini. Pemerintah Suriah masih memprioritaskan penguatan keamanan dalam negeri, pembangunan kembali negara, dan pemulihan ekonomi setelah bertahun-tahun dilanda konflik.

Penegasan tersebut muncul setelah laporan vietnam.vn menyebut Suriah dan Arab Saudi telah menyepakati pengerahan awal sekitar 3.000 tentara. Sumber dari Kementerian Pertahanan Yaman bahkan memperkirakan jumlah personel dapat melampaui 10.000 orang melalui penambahan pasukan secara bertahap.

Tiga sumber militer Yaman dan seorang pejabat pertahanan juga mengklaim ratusan tentara Suriah telah ditempatkan di kedua sisi perbatasan Arab Saudi-Yaman. Seorang pejabat militer Yaman menyebut personel Suriah yang berada di wilayah Yaman turut mengarahkan operasi pesawat nirawak terhadap posisi pasukan Houthi.

Namun, klaim pengerahan tersebut bertentangan dengan keterangan sumber diplomatik Suriah. Menurut sumber yang dikutip kantor berita negara Suriah, SANA, kesepakatan terbaru dengan Arab Saudi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan militer Suriah melalui program pelatihan. Delegasi Saudi dijadwalkan memulai kunjungan koordinasi ke Suriah pada Desember.

Saudi Press Agency melaporkan kedua negara menandatangani kesepakatan kerja sama pertahanan di Riyadh pada Rabu (4/11/2026), bertepatan dengan kunjungan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa. Kerja sama tersebut berpotensi berkembang menjadi kesepakatan pertahanan bersama atau keikutsertaan Suriah dalam pakta pertahanan Makkah, bergantung pada kepentingan kedua negara.

Di tengah perkembangan hubungan militer tersebut, Arab Saudi juga memperluas dukungan finansial untuk rekonstruksi Suriah. Saudi Fund for Development (SFD) menandatangani enam perjanjian pinjaman pembangunan lunak senilai lebih dari 403 juta USD pada 6 November 2026.

Menurut pengumuman SFD yang dilansir ANTARA, pendanaan itu mencakup 90 juta USD untuk rehabilitasi pembangkit listrik Aleppo, 30 juta USD untuk pemasangan 300.000 meteran pintar air, serta 105 juta USD untuk pembangunan dan rehabilitasi 25 pusat pertahanan sipil.

Selain itu, sebanyak 60 juta USD dialokasikan untuk memperbaiki hingga 10.000 rumah, 100 juta USD untuk rehabilitasi rumah sakit dan pusat kesehatan, serta 18 juta USD untuk transformasi digital dan pengembangan kelembagaan Kementerian Keuangan Suriah.

Proyek-proyek tersebut diperkirakan mendukung pemulihan layanan bagi jutaan penduduk. SFD menyebut rehabilitasi pembangkit listrik Aleppo berpotensi memperbaiki pasokan listrik bagi sekitar 5 juta orang, sedangkan proyek meteran air ditujukan untuk meningkatkan pelayanan bagi sekitar 1,5 juta orang.

Di bidang pertahanan sipil, pembangunan 25 pusat baru dan rehabilitasi fasilitas yang ada ditujukan untuk memperkuat penanganan bencana bagi lebih dari 7 juta orang. Sementara itu, bantuan perumahan diarahkan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal masyarakat yang terdampak perang.

Kerja sama Riyadh dan Damaskus berlangsung ketika ketegangan regional meningkat. Laporan vietnam.vn menyebut Arab Saudi kembali menghadapi serangan rudal dan pesawat nirawak Houthi yang menyasar bandara serta fasilitas minyak kerajaan tersebut.

Pejabat senior Amerika Serikat memperingatkan bahwa keterlibatan langsung tentara Suriah dalam konflik Yaman berisiko menyeret Damaskus ke dalam konfrontasi regional yang lebih luas. Pengerahan berkepanjangan juga berpotensi membebani militer Suriah yang masih menjalani restrukturisasi.

Selain persoalan Yaman, Suriah menghadapi ketegangan dengan Israel. Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menyatakan dalam forum Manama Dialogue 2026 di Bahrain pada 31 Oktober bahwa Israel telah menyerang Suriah lebih dari 1.000 kali dalam waktu kurang dari dua tahun dan menewaskan puluhan orang.

Menurut laporan Arrahmah.id yang mengutip Anadolu dan SANA, al-Shaibani mendesak Israel kembali ke garis sebelum 8 Desember 2024. Ia juga menuntut pelaksanaan perjanjian pelepasan pasukan 1974 serta menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah Suriah berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 497.

Sejak pemerintahan Bashar al-Assad runtuh pada 8 Desember 2024, Israel dilaporkan menduduki zona penyangga berdasarkan perjanjian 1974 dan membangun posisi militer di dalam maupun di luar wilayah tersebut. PBB menyebut langkah itu melanggar perjanjian yang berlaku.

Al-Shaibani juga menyebut Suriah mencatat 147 kasus penahanan warga negaranya oleh pasukan Israel sepanjang 2026, dengan 49 orang masih ditahan. Pemerintah Suriah, menurut laporan tersebut, tetap mengupayakan penyelesaian diplomatik melalui mediasi Amerika Serikat.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed