Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Tito Serahkan Jabatan Kepala BNPP kepada Maruli Simandjuntak

Smallest Font
Largest Font

Pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil mendapat perluasan mandat setelah Jenderal TNI Maruli Simandjuntak dipercaya memimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan jabatan Kepala BNPP kepada Maruli di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (19/10/2026), dengan harapan pengelolaan wilayah perbatasan semakin efektif.

Penyerahan jabatan tersebut menyusul pelantikan Maruli oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026). Saat itu, Maruli dilantik sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT, sementara Jenderal Tandyo Budi Revita yang sebelumnya menjadi Wakil Panglima TNI ditunjuk sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Perubahan nomenklatur dari BNPP menjadi BNPPDT memperluas cakupan tanggung jawab lembaga tersebut, termasuk pengelolaan daerah terpencil. Menurut Tito, pengalaman Maruli di lingkungan TNI diharapkan mendukung pelaksanaan tugas tambahan itu.

Tito menyampaikan harapannya terhadap kepemimpinan Maruli dalam menjalankan mandat baru lembaga tersebut.

"Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal (terpencil) akan lebih efektif," ujar Tito Karnavian.

Tito menjelaskan bahwa BNPP bertugas mendorong pembangunan kawasan perbatasan agar masyarakat setempat memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Lembaga itu juga menangani persoalan perbatasan dengan negara tetangga serta mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) agar dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi.

Menurut Tito, peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan juga berkaitan dengan penguatan nasionalisme. Wilayah tersebut diharapkan mampu menjadi zona penyangga untuk menghadapi infiltrasi dari luar negeri melalui jalur darat maupun laut.

Sementara itu, Maruli menyatakan akan melanjutkan program yang sudah berjalan sekaligus meningkatkan pelaksanaan tugas lembaga. Ia juga menekankan pengelolaan kawasan perbatasan dan terpencil dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, didukung perangkat kerja yang tersedia serta bimbingan dari Mendagri.

Maruli menjelaskan arah kerjanya setelah perubahan struktur dan mandat lembaga tersebut.

"Kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah [dan] sedang proses pengerjaan, dan juga apa yang perlu-perlu ditingkatkan," ujar Maruli Simandjuntak.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pertukaran posisi Maruli dan Tandyo Budi Revita sebagai bagian dari penyegaran organisasi TNI. Dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Jumat (16/10/2026), ia menyebut rotasi jabatan sebagai praktik yang lazim di lembaga pemerintahan maupun militer.

Adi menjelaskan bahwa pergantian posisi dapat membuka ruang bagi pembaruan dalam organisasi.

"Ini kan perkara biasa di sejumlah tempat ataupun kementerian, termasuk juga di TNI. Ganti dari posisi ke posisi yang lain, pasti tujuannya adalah untuk melakukan penyegaran dan refresh," kata Adi Prayitno.

Ia juga menyoroti pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian Panglima TNI di tengah sejumlah perubahan pimpinan lembaga negara. Adi menyebut pergantian Kapolri sebagai salah satu peristiwa yang mendorong munculnya pertanyaan publik mengenai perubahan kepemimpinan di institusi lain.

Dalam pembahasan mengenai dinamika tersebut, Adi menyatakan bahwa isu suksesi Panglima TNI menjadi perhatian sejumlah pihak.

"Persoalan siapa yang akan mengganti Panglima TNI, posisinya harus seperti apa, itu adalah pembicaraan yang per hari ini juga menjadi sesuatu yang sifatnya menarik," kata Adi Prayitno.

Adi menambahkan bahwa pergantian pimpinan di sejumlah institusi dapat memunculkan pertanyaan mengenai waktu dan pihak yang akan mengisi jabatan berikutnya.

"Karena ada sejumlah pergantian hal-hal yang sifatnya signifikan, misalnya Kapolri sudah diganti, pasti banyak pihak yang bertanya-tanya, kapan misalnya pergantian Panglima TNI, kemudian kejaksaan, dan seterusnya," ucap Adi Prayitno.

Meski demikian, Adi menegaskan bahwa keputusan mengenai pergantian Panglima TNI merupakan kewenangan Presiden. Ia menilai rotasi jabatan merupakan hal yang wajar karena setiap posisi kepemimpinan memiliki masa jabatan dan pada waktunya akan ditinggalkan oleh pejabat yang mendudukinya.

Dalam serah terima jabatan di Kantor BNPP, Jakarta, turut hadir Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, jajaran deputi BNPP, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed