Transaksi Saham BYAN Soroti Transparansi Pasar Modal Indonesia
Transaksi saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) oleh Jhonlin Baratama pada 7 Oktober 2026 menjadi sorotan setelah perusahaan tersebut membeli saham dari Low Tuck Kwong dan putrinya dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Transaksi ini mengangkat persoalan keterbukaan informasi, struktur kepemilikan saham, dan pengawasan pasar modal Indonesia. Berdasarkan artikel yang diterbitkan Kompasiana pada 19 Oktober 2026, Jhonlin Baratama membeli 10,08 miliar saham BYAN dengan harga Rp2.588 per lembar.
Sementara itu, harga pasar saham tersebut pada waktu transaksi disebut mencapai Rp11.200 per lembar, sehingga terdapat selisih Rp8.612 atau diskon 76,9 persen. Bhima Yudhistira dari CELIOS mempersoalkan transparansi transaksi tersebut serta dampaknya terhadap investor kecil. Artikel itu tidak memuat tanggapan langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi BYAN untuk menanggapi persoalan tersebut.
Selain transaksi BYAN, artikel tersebut menyoroti penggunaan saham sebagai jaminan pinjaman oleh perusahaan terafiliasi dengan Haji Isam. Pada September 2026, sebanyak 7,99 miliar saham JARR, setara dengan 86,64 persen saham beredar, serta 5,3 miliar saham PGUN disebut dijaminkan kepada Bank Mandiri.
Artikel Kompasiana menyebut analis Mirae Asset mengingatkan risiko yang berkaitan dengan penurunan harga saham yang dijaminkan. Apabila nilai jaminan turun tajam, bank berpotensi menjual saham untuk mengurangi risiko kredit, yang dapat menambah tekanan jual di pasar. Perhatian terhadap pasar modal Indonesia juga muncul setelah MSCI mengumumkan konsultasi mengenai kemungkinan reklasifikasi status pasar Indonesia. Menurut artikel tersebut, isu yang disorot mencakup transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan yang dikondisikan, serta penegakan aturan pasar modal.
Artikel itu menyebut MSCI memberikan tenggat hingga Juni 2027 dalam proses evaluasi tersebut. Namun, uraian yang tersedia tidak menyertakan dokumen resmi MSCI untuk memerinci tahapan, kriteria, maupun keputusan akhir terkait klasifikasi pasar Indonesia. Persoalan keterbukaan kepemilikan juga dikaitkan dengan RANS Entertainment. Artikel tersebut menyebut Raffi Ahmad pernah menyatakan pada saat perusahaan itu melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) pada Juli 2026 bahwa Haji Isam merupakan mentornya dan memiliki saham di atas 1 persen.
Namun, menurut artikel yang sama, nama Haji Isam tidak tercantum dalam prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Dugaan penggunaan pemegang saham nominee turut disinggung, tetapi artikel tersebut tidak menyajikan bukti resmi yang memastikan adanya pelanggaran. Di luar persoalan pasar modal, artikel itu menguraikan perjalanan bisnis Haji Isam, pengusaha asal Batulicin, Kalimantan Selatan, yang memimpin Jhonlin Group.
Kegiatan usahanya disebut mencakup pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, biodiesel, gula, penerbangan, dan proyek pangan nasional. Artikel tersebut juga mengangkat tuduhan mengenai persaingan bisnis pertambangan di Kalimantan Selatan, termasuk kasus Haji Bachrullah dan Haji Amir Nasarudin yang disebut ditangkap atas tuduhan menambang di hutan lindung tanpa izin. Penulis mengaitkan perkara itu dengan pengelolaan lahan oleh Jhonlin Baratama setelah keduanya dipenjara, sementara Haji Isam disebut membantah keterlibatannya dalam penangkapan tersebut.
Riwayat hubungan politik Haji Isam turut dibahas dalam artikel itu. Ia disebut pernah menjadi wakil bendahara tim kampanye Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 dan menerima Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo pada 2024.
Sejumlah tuduhan dan penilaian dalam tulisan Kompasiana tersebut belum disertai dokumen pendukung atau tanggapan lengkap dari seluruh pihak terkait. Karena itu, klaim mengenai transaksi saham, hubungan bisnis, dan dugaan pelanggaran perlu dibedakan dari fakta yang telah dikonfirmasi melalui keterbukaan informasi resmi dan keterangan otoritas berwenang.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow