Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Albanese Dorong Indonesia Bentuk Multilateralisme Baru di PBB

Smallest Font
Largest Font

Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, mendorong Indonesia mengambil peran utama dalam pembaruan sistem multilateralisme sekaligus mempertahankan dukungan terhadap hak rakyat Palestina. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026, ia menyoroti lemahnya respons internasional terhadap situasi di Gaza dan memperingatkan agar keterlibatan Indonesia dalam mekanisme perdamaian tidak mengesampingkan hukum internasional.

Menurut Albanese, ketidakmampuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan respons yang kuat selama genosida di Gaza mencerminkan krisis sistem kerja sama internasional. Ia menilai Indonesia memiliki landasan untuk berkontribusi melalui prinsip politik luar negeri dan komitmennya terhadap perdamaian.

Dalam konferensi pers tersebut, Albanese menyatakan keyakinannya terhadap pentingnya kerja sama antarnegara dan peran Indonesia dalam membentuk tatanan internasional yang baru.

"Saya sungguh meyakini bahwa multilateralisme diperlukan. Saya sungguh percaya bahwa negara-negara seperti Indonesia dapat dan harus memainkan peran utama dalam membentuk multilateralisme baru," ujar Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina.

Ia menilai krisis di Gaza telah memperlihatkan kelemahan sistem internasional yang ada. Albanese juga mengangkat prinsip Ubuntu dari Afrika Selatan, yang menekankan keterhubungan antarmanusia, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai yang relevan untuk mendorong kerja sama global. Ia berharap Indonesia bergabung dengan Hague Group, kelompok yang disebutnya sebagai salah satu titik awal pembahasan mengenai pembaruan multilateralisme.

Selain mendorong peran Indonesia di PBB, Albanese mengkritik keterlibatan negara-negara dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Ia menilai Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang menjadi dasar pembentukan mekanisme tersebut tidak sejalan dengan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Albanese mengingatkan bahwa niat baik negara-negara yang bergabung tidak otomatis menjamin tercapainya keadilan bagi Palestina.

"Saya tahu beberapa negara bergabung dengan Dewan Perdamaian dengan niat baik. Namun, seperti kata pepatah, jalan menuju neraka dipenuhi niat baik," ujar Albanese dalam konferensi pers setelah diskusi yang diselenggarakan Amnesty International Indonesia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Ia memperingatkan bahwa melemahnya penghormatan terhadap hukum internasional dapat mengurangi perlindungan bagi warga sipil. Menurut Albanese, tekanan negara-negara berpengaruh berpotensi memperburuk krisis tatanan multilateral.

"Perasaan saya, kita sedang jatuh ke jurang. Kita benar-benar sedang menukik ke dalamnya, menuju dunia ketika warga sipil tidak lagi dilindungi, tetapi justru menjadi sasaran," ujarnya.

Albanese juga merujuk pada putusan Mahkamah Internasional mengenai ketidakabsahan pendudukan Israel di wilayah Palestina. Ia menyebut konsekuensi hukum yang mencakup penarikan pasukan Israel, pembongkaran permukiman, penghentian eksploitasi sumber daya Palestina, dan pemberian kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkan sejak 1967.

Menurut Albanese, kewajiban tersebut tidak semestinya menjadi objek tawar-menawar politik. Ia juga menilai proses hukum terkait para pemimpin Israel dan perkara dugaan genosida di Mahkamah Internasional perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan negara-negara yang berhubungan dengan konflik Palestina.

Indonesia sendiri mengumumkan pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030 pada Sidang Umum ke-81 Majelis Umum PBB di New York, 26 September 2026. Pencalonan itu membawa komitmen Membina Persatuan, Memajukan Perdamaian.

Sementara itu, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace masih ditangguhkan. Presiden Prabowo bergabung dengan lembaga tersebut pada Januari 2026, dengan tujuan membantu pemulihan Gaza dan menjadi penyeimbang bersama sejumlah negara Muslim.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan penangguhan pembicaraan mengenai Board of Peace pada Maret 2026 setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rencana pengiriman hingga 8.000 personel Indonesia ke pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza juga ditunda tanpa batas waktu pada 17 Maret 2026.

Survei yang dikutip Foreign Policy pada Maret 2026 menunjukkan 50,9 persen responden menolak keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace. Hingga laporan Mina News pada 21 Oktober 2026, pemerintah Indonesia belum mengumumkan kapan penangguhan akan dicabut atau apakah Indonesia akan keluar dari lembaga tersebut.

Albanese menekankan bahwa dukungan historis Indonesia terhadap Palestina perlu disertai konsistensi dalam pelaksanaan hukum internasional.

"Saya mendorong pemerintah Indonesia untuk selalu berpedoman pada hukum internasional secara konsisten dan dalam setiap tindakannya," kata Albanese.

Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam acara Amnesty International Indonesia bertema dukungan terhadap perlawanan rakyat Palestina di tengah genosida. Acara itu dibuka oleh Marzuki Darusman, Jaksa Agung RI periode 1999–2001, pendiri Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN, serta Ketua Misi Pencari Fakta Independen PBB untuk Myanmar pada 2017.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed