Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Eisenkot Ajak Netanyahu Masuk Koalisi dan Klaim Kursi PM Israel

Smallest Font
Largest Font

Perebutan kekuasaan di Israel memasuki babak baru setelah Gadi Eisenkot mendapat kesempatan pertama membentuk pemerintahan, menyusul hasil pemilu yang tidak menghasilkan mayoritas parlemen. Pada Minggu (8/11/2026), mantan panglima militer tersebut mengajak Benjamin Netanyahu dan sejumlah tokoh sayap kanan bergabung dalam koalisinya, sembari menegaskan dirinya harus menjadi perdana menteri.

Presiden Israel Isaac Herzog memberikan kesempatan kepada Eisenkot setelah pemilu pada 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan satu blok pun yang menguasai mayoritas minimal 61 dari 120 kursi Knesset. Keputusan Herzog didasarkan pada rekomendasi 67 anggota parlemen yang mendukung Eisenkot, sedangkan Netanyahu memperoleh dukungan 46 anggota dan tujuh lainnya tidak memberikan rekomendasi.

Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, koalisi empat partai yang dipimpin Eisenkot memiliki 48 kursi. Sementara itu, blok Netanyahu menguasai 53 kursi dan partai-partai Arab memiliki 11 kursi, sehingga Eisenkot masih membutuhkan dukungan tambahan untuk membentuk pemerintahan.

Dalam pidatonya di kantor Presiden Israel, Eisenkot secara terbuka menawarkan kerja sama kepada anggota Partai Likud dan Partai Zionis Religius, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

"Jika anggota Likud dan Partai Zionis Religius benar-benar percaya, ini adalah saatnya untuk persatuan," kata Eisenkot, seperti dikutip CNN Indonesia dari Al Jazeera.

Dia juga menegaskan bahwa tawaran tersebut harus diwujudkan melalui pemerintahan yang berada di bawah kepemimpinannya. Eisenkot menyatakan siap mewakili seluruh lapisan masyarakat Israel.

"Seperti yang mereka sampaikan kepada presiden, saya tidak bisa membayangkan alasan mengapa mereka tidak akan mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan saya dan prinsip-prinsip yang telah saya sampaikan," ujar Eisenkot.

Presiden Herzog memberikan waktu 28 hari kepada Eisenkot untuk menyelesaikan pembentukan pemerintahan. Masa tersebut dapat diperpanjang hingga 14 hari apabila diperlukan.

Jika upaya itu gagal, Netanyahu berpeluang memperoleh mandat berikutnya untuk membentuk pemerintahan. Apabila kedua tokoh tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu.

Selama proses negosiasi berlangsung, Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara. Situasi ini membuat posisi politiknya belum langsung berakhir meskipun Eisenkot telah memperoleh kesempatan pertama membentuk pemerintahan.

Kontributor Al Jazeera di Ramallah, Nour Odeh, menilai penolakan Netanyahu untuk bergabung dengan koalisi Eisenkot memperlihatkan bahwa mantan perdana menteri tersebut masih memiliki ruang untuk menghambat pembentukan pemerintahan baru.

"Netanyahu masih memiliki waktu untuk menggagalkan upaya Gadi Eisenkot membentuk pemerintahan dan menyabotase upaya untuk memperoleh mosi tidak percaya," kata Nour Odeh.

Menurut Odeh, kegagalan Eisenkot akan membuka jalan bagi Netanyahu untuk kembali mencoba memperoleh dukungan mayoritas parlemen.

"Jika Eisenkot gagal, Netanyahu secara alami akan menjadi orang kedua yang ditugaskan untuk membentuk pemerintahan," ujar Odeh.

Di luar persaingan politik, rekam jejak Eisenkot sebagai mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF) juga menjadi perhatian. Ia memimpin militer Israel pada Februari 2015 hingga Januari 2019 dan terlibat dalam sejumlah kebijakan operasi militer yang menuai kontroversi terkait dampaknya terhadap warga Palestina.

Salah satu peristiwa penting terjadi selama demonstrasi Great March of Return di perbatasan Gaza pada 2018. Menurut laporan Komisi Penyelidikan Independen PBB yang diterbitkan Februari 2019, sebanyak 189 warga Palestina meninggal dunia sepanjang demonstrasi 30 Maret hingga 31 Desember 2018. Sebanyak 183 korban tewas akibat tembakan peluru tajam pasukan Israel.

Laporan tersebut juga mencatat 35 anak-anak, tiga petugas medis, dan dua jurnalis termasuk di antara korban meninggal akibat peluru tajam. Selain itu, 6.106 warga Palestina mengalami luka akibat tembakan peluru tajam.

Komisi PBB menemukan alasan kuat untuk menduga bahwa pasukan Israel menembaki sejumlah demonstran yang tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap nyawa orang lain. Komisi tersebut menyebut sebagian tindakan pasukan Israel berpotensi merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Israel menolak temuan tersebut dengan alasan pasukannya menghadapi ancaman keamanan di perbatasan Gaza.

Kontroversi lainnya berkaitan dengan Doktrin Dahiya yang dikemukakan Eisenkot pada 2008. Pendekatan tersebut merujuk pada penggunaan kekuatan militer besar-besaran terhadap wilayah yang digunakan kelompok bersenjata untuk melancarkan serangan. Eisenkot pernah memperingatkan bahwa desa-desa Lebanon yang menjadi basis Hizbullah dapat mengalami kehancuran serupa kawasan Dahiya di Beirut setelah serangan Israel dalam Perang Lebanon 2006.

Meski memiliki dukungan rekomendasi lebih besar dari anggota parlemen, Eisenkot belum mengamankan mayoritas yang diperlukan. Proses negosiasi dengan partai-partai lain selama masa mandat 28 hari akan menentukan apakah Netanyahu benar-benar kehilangan kesempatan mempertahankan kekuasaan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed