Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Alokasikan Rp59,35 Triliun untuk Penanganan Bencana 2026

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah telah mengalokasikan Rp59,35 triliun untuk penanggulangan bencana sepanjang 2026. Namun, hingga 10 November 2026, penyerapan anggaran tersebut baru mencapai Rp33,69 triliun, terutama untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Indonesia.

Dilansir dari Money, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa peningkatan anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025. Kebutuhan pemulihan wilayah tersebut kemudian dimasukkan dalam APBN 2026.

Dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), Suahasil memaparkan perkembangan alokasi dan penyerapan anggaran penanggulangan bencana.

"Anggaran penanggulangan bencana pada 2026 meningkat pesat. Pada akhir 2025 terjadi bencana di wilayah Sumatera dan anggaran penanganannya kemudian dimasukkan dalam APBN 2026," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Secara khusus, pemerintah menyediakan Rp50,84 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara. Berdasarkan data hingga 31 Oktober 2026, realisasi penggunaannya sudah mencapai Rp30,78 triliun.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp20,06 triliun anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus direalisasikan pada November hingga Desember 2026.

Suahasil merinci bahwa alokasi Rp50,84 triliun tersebut terdiri atas Rp30,9 triliun untuk pembiayaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi, sekitar Rp8,5 triliun untuk kegiatan di luar rencana induk, serta tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun.

Tambahan transfer ke daerah tersebut telah disalurkan kepada pemerintah daerah yang terdampak bencana di kawasan Sumatera bagian utara.

Menjelang penutupan tahun anggaran, Suahasil meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat penggunaan sisa anggaran. Meski demikian, percepatan belanja harus tetap mengikuti kebutuhan prioritas dan mempertimbangkan efisiensi.

"Kami berharap anggaran dapat diserap dengan cepat, dilaksanakan sesuai prioritas yang telah dirancang, tetapi tetap memperhatikan efisiensi selama dua bulan ke depan," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Selain pemulihan wilayah Sumatera, pemerintah juga menyediakan Rp5,11 triliun untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga Oktober 2026, realisasi anggaran tersebut tercatat Rp1,17 triliun atau setara 22,8 persen dari total pagu.

Menurut penjelasan Kementerian Keuangan, anggaran penanganan karhutla tersebar di tujuh kementerian/lembaga. Alokasi tersebut juga mencakup dana siap pakai yang digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemerintah turut mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Total pagu yang disediakan mencapai Rp970 miliar, dengan realisasi sebesar Rp320 miliar atau sekitar 33,3 persen.

Dari total anggaran penanganan bencana di NTT tersebut, Rp770 miliar disalurkan melalui delapan kementerian/lembaga. Sementara itu, Rp200 miliar lainnya dialokasikan melalui Bantuan Presiden (Banpres).

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed