Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Bekasi dan Tanah Bumbu Perluas Aktivasi IKD untuk Bansos

Smallest Font
Largest Font

Perluasan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, diarahkan untuk memperkuat pendataan calon penerima bantuan sosial. Melalui pelayanan langsung dan pendampingan calon agen perlindungan sosial, pemerintah daerah berupaya menjaga akurasi data kependudukan serta mendukung pengusulan bantuan sesuai kondisi masyarakat.

Di Tanah Bumbu, sebanyak 100 calon Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) mengikuti aktivasi IKD di Kecamatan Kusan Hulu pada Kamis, 8 Oktober 2026. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan layanan aktivasi kepada personel Brimob di Markas Korps Brimob Batalyon D Pelopor, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, melalui pelayanan akhir pekan.

Menurut laporan Patroli Cyber, kegiatan di Tanah Bumbu diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Sosial (Dinsos). Sebanyak 15 petugas Disdukcapil dan enam petugas Dinsos dilibatkan untuk membantu aktivasi serta membekali peserta mengenai pendaftaran, verifikasi data, dan tugas calon agen.

Di Kabupaten Bekasi, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil, Damanhuri, menjelaskan bahwa layanan bagi personel Brimob merupakan bagian dari persiapan mereka untuk membantu masyarakat mengakses bantuan pemerintah.

"Kegiatan ini untuk mendukung kesiapan personel Brimob menjadi agen perlindungan sosial yang akan bertugas membantu masyarakat mengakses program bantuan pemerintah," ujar Damanhuri, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Bekasi.

Pelayanan tersebut dilaksanakan atas permintaan Brimob Batalyon D Pelopor. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga melibatkan petugas dari 23 kecamatan untuk menjangkau instansi yang membutuhkan aktivasi IKD.

Damanhuri menyebut jaringan petugas kecamatan memungkinkan pelaksanaan layanan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

"Petugas kami tersebar di 23 kecamatan. Jika ada instansi yang butuh pelayanan aktivasi IKD, kami siap berkolaborasi dan menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan di lapangan," ujar Damanhuri.

Camat Cikarang Pusat Ganda Sasmita mengatakan pelayanan di markas Brimob memudahkan personel mengurus dokumen kependudukan tanpa harus meninggalkan lokasi tugas untuk mendatangi kantor pelayanan.

"Melalui pelayanan ini, personel tidak perlu datang langsung ke kantor disdukcapil maupun kecamatan untuk melakukan aktivasi IKD. Kami hadir langsung agar pelayanan lebih mudah dijangkau dan dapat menyesuaikan dengan aktivitas mereka," ujar Ganda Sasmita, Camat Cikarang Pusat.

Selain aktivasi IKD, pelayanan tersebut mencakup kebutuhan administrasi kependudukan lainnya, termasuk pengurusan perpindahan domisili ke Kabupaten Bekasi bagi personel Brimob.

Ganda menjelaskan bahwa personel dapat memanfaatkan layanan administrasi yang tersedia untuk mengurus perubahan domisili.

"Personel Brimob yang ingin mengurus perpindahan domisili ke Kabupaten Bekasi juga dapat memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang tersedia ini," ujar Ganda Sasmita.

Kasi Pelayanan Kecamatan Cikarang Pusat In In Agustiani mengatakan petugas turut mendampingi peserta memahami penggunaan aplikasi setelah proses aktivasi, sehingga identitas digital dapat dimanfaatkan untuk keperluan administrasi kependudukan.

"Dalam pelayanan ini, kami membantu proses aktivasi sekaligus memberikan panduan kepada personel agar dapat menggunakan aplikasi IKD dengan baik. Setelah aktivasi, personel diharapkan memahami sehingga dapat memanfaatkan identitas digital itu untuk keperluan administrasi kependudukan," ujar In In Agustiani, Kasi Pelayanan Kecamatan Cikarang Pusat.

Di Tanah Bumbu, Kepala Disdukcapil Gento Hariyadi menjelaskan bahwa pembaruan data kependudukan diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Tanah Bumbu Aida Fitriyana menerangkan bahwa calon agen menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), PIN, dan verifikasi wajah dalam proses pendaftaran.

Setelah terdaftar, agen dapat mengusulkan warga yang membutuhkan bantuan sesuai mekanisme yang berlaku. Aida menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkelanjutan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah, sehingga data penerima bantuan perlu mencerminkan keadaan di lapangan.

Panduan Ditjen Dukcapil menyebut aktivasi IKD dimulai melalui aplikasi pada ponsel dengan menyiapkan e-KTP fisik, alamat email, nomor ponsel aktif, dan koneksi internet. Pemohon mengisi NIK, menjalani verifikasi wajah, lalu meminta petugas Dukcapil atau kecamatan memeriksa kode QR sebelum memasukkan kode aktivasi dari email dan membuat PIN enam digit.

Di Kecamatan Kusan Hulu, Camat Ismail berharap peserta memahami prosedur aktivasi dan dapat meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat. Pembekalan juga mencakup peran agen dalam memperbarui data perlindungan sosial dan mengusulkan warga sesuai ketentuan program.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed