Bupati Bekasi Lantik 154 Kades dan Ingatkan Bahaya Korupsi
Sebanyak 154 kepala desa terpilih di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, resmi mengemban jabatan untuk periode 2026–2034 setelah dilantik Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (04/11/2026). Dalam pelantikan tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan tanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta korupsi dana desa.
Pelantikan serentak tersebut menjadi awal masa kepemimpinan baru bagi ratusan desa di Kabupaten Bekasi. Asep meminta seluruh kepala desa menjalankan pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia secara khusus mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan maupun keuangan desa.
"Jaga amanah dan integritas. Jalankan tugas dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi," kata Asep.
Selain menjaga integritas pribadi, para kepala desa diminta memastikan penggunaan dana desa, alokasi dana desa, serta pengelolaan aset milik desa berjalan tertib. Seluruh sumber daya tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan warga, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok.
Dalam pemberitaan BeritaCikarang.com, Asep juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik dan perhatian terhadap persoalan sosial masyarakat.
"Jadilah pemimpin yang responsif terhadap kebutuhan warga, serta berkomitmen dalam penanganan kemiskinan, peningkatan sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, dan kualitas pelayanan publik," ujarnya.
Penegasan mengenai pemanfaatan keuangan desa juga disampaikan dalam pemberitaan ANTARA. Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta seluruh kepala desa memastikan pengelolaan anggaran dan aset memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pengelolaan keuangan dan aset desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," kata Asep.
Dalam kesempatan yang sama, Asep kembali mengingatkan pentingnya menjaga amanah dan menghindari praktik korupsi. Pengelolaan pemerintahan desa, menurut arahan yang disampaikan saat pelantikan, harus berlandaskan kejujuran dan pertanggungjawaban.
"Jaga amanah dan integritas. Jalankan tugas dengan jujur, transparan dan akuntabel. Hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi," kata Asep.
Ia juga meminta kepala desa mengarahkan program pembangunan agar sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Peran pemerintah desa dinilai penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama melalui peningkatan fasilitas dan pelayanan masyarakat.
Selain agenda pemerintahan tingkat kabupaten, pelantikan tersebut membawa harapan baru bagi desa-desa yang dipimpin pejabat terpilih. Salah satunya Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, yang kini dipimpin Ayatulloh, 41 tahun.
Ayatulloh mengaku bersyukur setelah resmi dilantik sebagai kepala desa. Ia menyebut kehadiran keluarga, saudara, dan warga yang memberikan dukungan menjadi penyemangat untuk menjalankan tanggung jawab barunya.
"Alhamdulillah, keluarga, saudara, dan para simpatisan hadir menyaksikan pelantikan ini. Saya sangat bersyukur atas dukungan yang diberikan. Mereka semua datang untuk menyaksikan langsung pelantikan saya," ujar Ayatulloh.
Salah satu kebutuhan yang menjadi prioritas Ayatulloh adalah penyediaan tempat pemakaman umum (TPU). Selama ini, warga Desa Pahlawan Setia yang membutuhkan lokasi pemakaman harus mencari tempat di luar wilayah desa.
Ia menilai persoalan tersebut cukup mendesak karena sebagian masyarakat tidak mempunyai lahan sendiri untuk pemakaman anggota keluarga.
"Visi-misi saya sebenarnya banyak, tetapi salah satu yang ingin saya wujudkan adalah membangun tempat pemakaman umum untuk masyarakat. Kondisinya sekarang cukup memprihatinkan," ungkapnya.
Ayatulloh menjelaskan, keterbatasan lahan pemakaman membuat warga harus menghadapi kesulitan ketika anggota keluarga meninggal dunia. Kebutuhan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan program pemerintahannya.
"Masih banyak masyarakat yang tidak punya tanah sendiri. Jadi, ketika ada keluarga yang meninggal dunia, mereka tidak memiliki tempat untuk memakamkannya dan selama ini harus mencari tempat pemakaman ke luar desa," jelas Ayatulloh.
Program penyediaan TPU menjadi bagian dari rencana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Desa Pahlawan Setia. Ayatulloh berharap dukungan warga dapat terus terjaga selama pelaksanaan pembangunan dan program pemerintahan desa.
Ia juga menempatkan tanggung jawab kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan bersama masyarakat.
"Ini menjadi amanah sekaligus tanggung jawab yang harus saya jalankan. Saya berharap dengan dukungan keluarga dan seluruh masyarakat, kita bisa bersama-sama membangun Desa Pahlawan Setia menjadi lebih baik dan memenuhi kebutuhan warga," pungkas Ayatulloh.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow