KPU Manggarai Susun Standar Pelayanan dengan Masukan Publik
Penyusunan standar pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, memasuki tahap konsultasi dengan melibatkan pengawas pemilu, partai politik, insan pers, pemerintah, dan akademisi. Melalui forum yang berlangsung di kantor KPU tersebut, lembaga penyelenggara pemilu ini menghimpun masukan untuk memperjelas prosedur layanan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kepemiluan. Ketua KPU Kabupaten Manggarai, Rikardus Jemi Pentor, memaparkan sembilan ruang lingkup pelayanan yang menjadi bagian dari rancangan standar pelayanan publik (SPP).
Cakupannya meliputi pemutakhiran data pemilih, pencalonan, verifikasi data partai politik, informasi publik, pendidikan pemilih, rekrutmen badan ad hoc, pengadaan, kerja sama, serta sistem pengaduan masyarakat. Rikardus menjelaskan bahwa setiap jenis layanan disusun dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
"Setiap ruang lingkup dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Rikardus Jemi Pentor, Ketua KPU Kabupaten Manggarai.
Dalam pemaparannya, Rikardus menerangkan bahwa layanan pemutakhiran data pemilih diarahkan untuk menjaga keakuratan data. Sementara itu, layanan pencalonan dilengkapi fasilitas helpdesk guna membantu pemenuhan persyaratan, sedangkan layanan verifikasi dan pemutakhiran data partai politik mendukung pembaruan administrasi serta data keanggotaan partai. Rancangan tersebut juga mencakup layanan kerja sama yang membuka kesempatan bagi KPU untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Masukan peserta forum menjadi bahan untuk meninjau kembali kelengkapan dan kejelasan setiap komponen sebelum standar pelayanan ditetapkan.
Anggota Bawaslu Manggarai, Marselina Lorensia, menyoroti perlunya persiapan yang memadai sebelum konsultasi publik dilaksanakan. Menurut dia, draf standar pelayanan sebaiknya dibagikan lebih awal agar peserta memiliki waktu untuk mempelajari dokumen dan menyusun masukan secara terarah. Marselina juga meminta kejelasan mengenai masa berlaku keputusan serta cakupan sembilan jenis layanan yang dirancang KPU. Ia menilai penjelasan tersebut diperlukan agar standar pelayanan dapat dipahami dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Persoalan akses informasi hasil pemilu turut menjadi perhatian Bawaslu Manggarai. Marselina menyampaikan bahwa masyarakat terkadang mendatangi Bawaslu untuk meminta informasi mengenai hasil pemilu, tetapi kemudian diarahkan ke KPU karena lembaga tersebut berwenang memberikan layanan informasi terkait hasil pemilu. Selain itu, Marselina meminta agar seluruh komponen dalam draf disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Penggunaan istilah seperti "pemohon" dan "pengguna layanan" juga perlu diperjelas untuk mencegah perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pelayanan. Forum di Manggarai tersebut sejalan dengan upaya sejumlah KPU daerah lain dalam memperbaiki standar pelayanan dan keterbukaan informasi. Di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, forum konsultasi publik pada 15 Oktober 2026 membahas penyempurnaan standar pelayanan informasi publik, termasuk persyaratan permohonan, prosedur, mekanisme keberatan, dan evaluasi kinerja.
Sementara itu, KPU Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menggelar forum serupa pada 14 Oktober 2026 dengan melibatkan Bawaslu, pemerintah daerah, partai politik, organisasi kepemudaan, dan insan pers. Layanan yang dibahas mencakup pemutakhiran data pemilih, informasi partai politik, pergantian antarwaktu anggota DPR Kabupaten, pendidikan pemilih, serta dokumentasi dan informasi hukum.
Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, forum pada 14 Oktober 2026 juga melibatkan akademisi, organisasi kepemudaan, forum disabilitas, dan perwakilan media untuk membahas standar pelayanan informasi dan dokumentasi. Adapun KPU Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menyediakan layanan elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) sebagai jalur daring bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi dan menyampaikan pengaduan. KPU Manggarai mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan peserta forum untuk penyempurnaan rancangan standar pelayanan. Draf tersebut menjadi bahan evaluasi agar prosedur, cakupan layanan, dan informasi yang diberikan kepada masyarakat tersusun lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow