Pemda Perluas Aktivasi IKD untuk Dukung Penyaluran Bansos
Pemerintah daerah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, memperluas layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung program perlindungan sosial. Melalui pelayanan langsung dan pendampingan calon agen, kedua daerah berupaya memperkuat pemutakhiran data kependudukan agar pengusulan penerima bantuan pemerintah sesuai dengan kondisi masyarakat.
Di Kabupaten Tanah Bumbu, sebanyak 100 calon Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) mengikuti aktivasi IKD di Kecamatan Kusan Hulu pada Kamis, 8 Oktober 2026. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi memfasilitasi aktivasi identitas digital bagi personel Brimob di Markas Korps Brimob Batalyon D Pelopor, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, melalui pelayanan pada akhir pekan.
Menurut laporan Patroli Cyber, kegiatan di Tanah Bumbu diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Sosial (Dinsos). Sebanyak 15 petugas Disdukcapil dan enam petugas Dinsos diterjunkan untuk membantu aktivasi serta memberikan pembekalan mengenai pendaftaran, verifikasi data, dan tugas calon agen.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Damanhuri, menjelaskan bahwa layanan bagi personel Brimob mendukung persiapan mereka dalam membantu masyarakat mengakses program bantuan pemerintah.
"Kegiatan ini untuk mendukung kesiapan personel Brimob menjadi agen perlindungan sosial yang akan bertugas membantu masyarakat mengakses program bantuan pemerintah," ujar Damanhuri, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Bekasi.
Pelayanan di Bekasi dilaksanakan atas permintaan Brimob Batalyon D Pelopor. Pemerintah kabupaten juga melibatkan petugas dari 23 kecamatan untuk memperluas jangkauan layanan aktivasi IKD bagi instansi yang membutuhkan.
Damanhuri menyatakan bahwa jaringan petugas kecamatan memungkinkan pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.
"Petugas kami tersebar di 23 kecamatan. Jika ada instansi yang butuh pelayanan aktivasi IKD, kami siap berkolaborasi dan menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan di lapangan," ujar Damanhuri.
Camat Cikarang Pusat Ganda Sasmita mengatakan pelayanan langsung di markas Brimob ditujukan untuk memudahkan personel mengurus administrasi kependudukan tanpa harus meninggalkan lokasi tugas untuk mendatangi kantor pelayanan.
"Melalui pelayanan ini, personel tidak perlu datang langsung ke kantor disdukcapil maupun kecamatan untuk melakukan aktivasi IKD. Kami hadir langsung agar pelayanan lebih mudah dijangkau dan dapat menyesuaikan dengan aktivitas mereka," ujar Ganda Sasmita, Camat Cikarang Pusat.
Selain aktivasi identitas digital, layanan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi kependudukan lainnya. Ganda menyebut pengurusan perpindahan domisili ke Kabupaten Bekasi termasuk layanan yang tersedia bagi personel Brimob.
"Personel Brimob yang ingin mengurus perpindahan domisili ke Kabupaten Bekasi juga dapat memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang tersedia ini," ujar Ganda Sasmita.
Kasi Pelayanan Kecamatan Cikarang Pusat In In Agustiani menjelaskan bahwa petugas tidak hanya membantu proses pengaktifan akun, tetapi juga mendampingi peserta memahami penggunaan aplikasi untuk kebutuhan administrasi.
"Dalam pelayanan ini, kami membantu proses aktivasi sekaligus memberikan panduan kepada personel agar dapat menggunakan aplikasi IKD dengan baik. Setelah aktivasi, personel diharapkan memahami sehingga dapat memanfaatkan identitas digital itu untuk keperluan administrasi kependudukan," ujar In In Agustiani, Kasi Pelayanan Kecamatan Cikarang Pusat.
Di Tanah Bumbu, Kepala Disdukcapil Gento Hariyadi menjelaskan bahwa pembaruan data kependudukan diharapkan membantu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Tanah Bumbu Aida Fitriyana juga menerangkan bahwa calon agen menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), PIN, dan verifikasi wajah dalam proses pendaftaran.
Setelah terdaftar, agen dapat mengusulkan warga yang membutuhkan bantuan sesuai mekanisme yang berlaku. Aida menekankan perlunya pemutakhiran data secara berkelanjutan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah, sehingga informasi penerima manfaat harus tetap sesuai dengan keadaan di lapangan.
Aktivasi IKD juga memerlukan verifikasi identitas. Panduan Ditjen Dukcapil menyebut pendaftaran dapat dimulai melalui aplikasi pada ponsel dengan menyiapkan e-KTP fisik, alamat email, nomor ponsel aktif, dan koneksi internet. Setelah pengisian NIK serta verifikasi wajah, pemohon perlu menjalani pemeriksaan kode QR oleh petugas Dukcapil atau kecamatan, kemudian memasukkan kode aktivasi yang dikirim melalui email dan membuat PIN enam digit.
Dalam kegiatan di Kusan Hulu, Camat Ismail berharap peserta memahami prosedur aktivasi dan dapat meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat. Pembekalan itu juga mencakup peran agen dalam membantu pemutakhiran data perlindungan sosial serta pengusulan warga sesuai ketentuan program.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow