Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BGN Klaim Hemat Rp 44 Triliun dalam Program MBG

Smallest Font
Largest Font

Pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian di tengah keterbatasan ruang fiskal pemerintah. Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim berhasil melakukan efisiensi Rp 44 triliun selama 100 hari kepemimpinan Sudaryono, dengan penyesuaian belanja operasional dan pengadaan pada program tersebut. Menurut data yang disampaikan BGN, dari alokasi anggaran Rp 268 triliun, kebutuhan dana MBG pada 2026 diperkirakan cukup Rp 229 triliun.

Angka alokasi tersebut sebelumnya juga telah mengalami penyesuaian dari rencana awal sebesar Rp 335 triliun. Sejumlah kebijakan penghematan turut dilakukan. BGN mengubah skema insentif dapur dari Rp 6 juta per dapur per hari menjadi Rp 2.000 per porsi serta membatasi biaya operasional maksimal Rp 3.000 per porsi.

Selain itu, pembenahan mencakup penertiban rekening virtual account dan pembatalan pengadaan lampu LED senilai Rp 535,3 miliar.

Besarnya klaim penghematan tersebut perlu dilihat berdasarkan rincian perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai pengembalian dana ke kas negara, belanja yang benar-benar dibatalkan, serta penghematan operasional yang masih berupa proyeksi merupakan komponen berbeda. Di sisi lain, kondisi keuangan negara menunjukkan perlunya pengendalian belanja. Berdasarkan realisasi APBN hingga September 2026, defisit anggaran tercatat Rp 319 triliun atau setara 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah memperkirakan defisit APBN hingga akhir 2026 mencapai sekitar 2,8% PDB. Kondisi tersebut menjadi latar penting bagi pengelolaan anggaran program pemerintah, termasuk MBG. Efisiensi program juga berkaitan langsung dengan kualitas pelaksanaan. Pengurangan pengeluaran perlu diarahkan pada komponen yang tidak produktif tanpa mengurangi mutu makanan, keamanan pangan, maupun ketepatan distribusi kepada penerima manfaat.

Tujuan utama MBG adalah meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur berdasarkan besarnya anggaran yang berhasil dikurangi, tetapi juga manfaat yang dihasilkan dari penggunaan dana negara. Evaluasi belanja pemerintah juga perlu mencakup pengeluaran administratif kementerian dan lembaga yang kurang produktif.

Penyesuaian anggaran tidak semestinya hanya dibebankan kepada satu program atau mengurangi belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pengawasan anggaran, BGN perlu menyajikan data terperinci mengenai klaim efisiensi Rp 44 triliun agar perhitungannya dapat diperiksa dan diaudit. Rincian tersebut diperlukan untuk membedakan penghematan aktual dari perubahan alokasi maupun rencana pengeluaran yang belum direalisasikan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed