BGN Hentikan Operasional 58 SPPG di Wilayah Sukabumi
Ketidakpatuhan administrasi pelaporan dana membuat 58 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sukabumi harus menghentikan kegiatan operasional mulai 2 November 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi administratif kepada 54 unit di Kabupaten Sukabumi dan empat unit di Kota Sukabumi karena tidak memenuhi ketentuan laporan penggunaan dana harian. Berdasarkan surat Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dr.
Ketut Sumedana, sanksi diberikan kepada SPPG yang tidak mengunggah Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) atau hanya melaporkan maksimal lima dari sepuluh Hari Pelayanan Efektif selama periode 5–28 Oktober 2026. BGN menetapkan penghentian operasional khusus sekaligus menghentikan seluruh hak operasional bagi unit yang tercantum dalam daftar sanksi. Pencabutan status penghentian hanya dapat dilakukan setelah masing-masing SPPG menyelesaikan penyusunan dan pengunggahan LPDH sesuai ketentuan.
Dalam aturan tersebut, setiap Hari Pelayanan Efektif, Pengawas Keuangan SPPG bersama Kepala SPPG dan perwakilan yayasan atau mitra wajib menyusun laporan penggunaan dana. Dokumen tersebut harus diunggah melalui portal SIPGN dengan memperhatikan kesesuaian format dan substansi laporan.
Di Kabupaten Sukabumi, unit yang terkena sanksi tersebar di sejumlah kecamatan. Wilayah tersebut meliputi Sagaranten, Bojonggenteng, Cisaat, Gegerbitung, Lengkong, Ciracap, Cibadak, Kabandungan, Surade, Palabuhanratu, Cicurug, Jampangkulon, Ciemas, hingga Nagrak. Sementara itu, empat SPPG di Kota Sukabumi berada di Kecamatan Cikole, Gunung Puyuh, dan Lembursitu. BGN memasukkan seluruh unit tersebut dalam daftar pemberhentian operasional khusus.
Selain kewajiban pelaporan, surat BGN mengatur penyelesaian seluruh proses pembayaran melalui Virtual Account (VA). Kepala SPPG diwajibkan menuntaskan pembayaran untuk periode operasional sebelum surat diterbitkan dalam waktu 1 x 24 jam. Setelah memperoleh izin untuk kembali beroperasi, Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, serta perwakilan yayasan atau mitra tetap diwajibkan menyusun dan mengunggah LPDH secara tertib pada setiap Hari Pelayanan Efektif.
Penghentian tersebut merupakan sanksi administratif yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan. Kebijakan BGN ini tidak secara otomatis menunjukkan adanya penyalahgunaan dana oleh SPPG yang masuk dalam daftar pemberhentian.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow