BGN Rekrut Dua Mantan Pejabat KPK Awasi Program MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan merekrut dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebijakan yang diumumkan pada Jumat (6/11/2026) tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola kelembagaan sekaligus mencegah potensi korupsi dalam pelaksanaan program.
Dua mantan pejabat KPK yang bergabung adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin. Keduanya mendapatkan penugasan pada posisi strategis yang berkaitan dengan pengawasan wilayah serta pengelolaan risiko pemenuhan gizi di lingkungan BGN.
Mungki Hadipratikno sebelumnya menjabat Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK. Kini, dia dipercaya sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Sementara itu, Haerudin merupakan mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Di BGN, dia menjabat Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa penempatan kedua mantan pejabat tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian internal. Pengalaman dan kompetensi mereka diharapkan mendukung penyelenggaraan MBG yang transparan, profesional, akuntabel, serta berintegritas.
"Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ini adalah langkah kami perkuat komitmen antikorupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).
Sudaryono menyatakan BGN juga membuka ruang bagi masukan dan rekomendasi KPK. Hal tersebut mencakup hasil kajian mengenai titik-titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan program, yang akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem kerja lembaga.
BGN menargetkan pengawasan berjalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Setiap proses penyelenggaraan program diharapkan mengikuti ketentuan yang berlaku dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat.
"Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," jelas Sudaryono.
Menurut Sudaryono, luasnya cakupan program MBG membuat BGN membutuhkan kelembagaan yang kuat, tenaga profesional, serta mekanisme pengendalian yang efektif. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program tetap sesuai sasaran dan memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
"Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi," imbuh Sudaryono.
Selain memperkuat pengawasan internal, BGN berkomitmen menerapkan standar tata kelola pemerintahan yang baik. Koordinasi lintas lembaga juga terus dilakukan untuk memastikan berbagai rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti.
Sudaryono menegaskan bahwa pencegahan penyimpangan harus menjadi bagian dari sistem sejak awal, bukan sekadar respons setelah persoalan muncul. Menurutnya, penguatan mekanisme pengawasan dan budaya kerja berintegritas menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
"Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terus kita jaga," pungkas Sudaryono.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow