BGN Aktifkan 953 Dapur MBG untuk 1,5 Juta Penerima
Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 34 provinsi pada 4 November 2026 untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penambahan fasilitas tersebut ditargetkan melayani sekitar 1,5 juta penerima manfaat, terutama masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pembukaan dapur baru dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan operasional setiap wilayah. Infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, kemampuan produksi, serta distribusi makanan menjadi persyaratan sebelum sebuah SPPG diizinkan beroperasi.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/11), Agustina menegaskan bahwa perluasan layanan tidak dilakukan semata-mata untuk menambah jumlah dapur.
"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," ujar Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN.
BGN juga menetapkan standar kesiapan fasilitas dan personel untuk menjaga kelancaran produksi serta penyaluran makanan. Setiap unit harus memenuhi tata kelola keamanan pangan sebelum melayani masyarakat.
"Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan," jelas Agustina.
Kelompok prioritas dalam perluasan layanan mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren. Pada Oktober 2026, BGN sebelumnya telah menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi dengan sasaran wilayah 3T dan daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi maupun sangat tinggi.
"Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita serta santri di lingkungan pesantren," kata Agustina.
Selain persyaratan operasional, setiap SPPG wajib mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga merencanakan aktivasi SPPG baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya.
Agustina mengingatkan calon mitra agar mengikuti prosedur pendaftaran dan aktivasi melalui sistem resmi BGN. Seluruh proses tersebut tidak memerlukan pembayaran kepada perantara maupun pihak yang mengatasnamakan lembaga.
"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," tegas Agustina.
Di Provinsi Riau, penambahan unit pelayanan turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi meminta kepastian informasi mengenai 87 SPPG baru agar pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan, menyiapkan dukungan, serta mengawasi kesiapan operasional sebelum peresmian.
Syahrial menyatakan koordinasi antara Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan Satuan Tugas (Satgas) MBG diperlukan untuk memperjelas pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan program.
"Pemerintah daerah terus berkomitmen memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," ujar Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
Ia menyebut pemetaan tugas dan komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mengawal penambahan fasilitas pelayanan di daerah.
"Kita melakukan pemetaan bidang tugas secara jelas melalui koordinasi yang intensif antara pihak KPPG dengan seluruh jajaran Satgas MBG di daerah. Kami tentu menyambut baik adanya penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru-baru ini dilakukan," jelas Syahrial.
Syahrial secara khusus meminta data dan lokasi pasti 87 unit baru disampaikan kepada pemerintah provinsi sebelum peresmian agar alokasi dukungan daerah dapat dipersiapkan.
"Dengan begitu, kami meminta agar data dan kepastian lokasi penambahan 87 SPPG tersebut dapat dikonfirmasikan kepada kami sebelum peresmian resmi dilakukan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat ikut mengawal hingga memastikan kesiapan alokasinya," ungkap Syahrial.
Persyaratan sanitasi juga menjadi perhatian pemerintah provinsi. Syahrial meminta Dinas Kesehatan mengawal penerbitan SLHS dan mengidentifikasi kendala yang menghambat pemenuhan persyaratan tersebut.
"Terkait dengan perizinan seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kami tentu meminta perhatian khusus dari Kepala Dinas Kesehatan untuk mengawal poin-poin penting yang selama ini menjadi hambatan di lapangan," harap Syahrial.
Kepala KPPG Riau Ranto menegaskan bahwa sertifikat tersebut merupakan kewajiban setiap unit pelayanan. Penilaian kelayakan sanitasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan.
"SLHS merupakan persyaratan mutlak dan wajib bagi setiap unit pelayanan. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kesehatan sangat penting dalam proses penilaian," pungkas Ranto.
Di sisi lain, BGN juga mengatur kebutuhan tenaga kerja dapur berdasarkan kapasitas produksi harian. Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan bahwa petunjuk teknis terbaru tidak mewajibkan mitra memberhentikan relawan ketika jumlah tenaga kerja disesuaikan dengan penerima manfaat.
"Tidak ada paksaan untuk melakukan pengurangan jumlah relawan yang membantu di setiap SPPG. Kami juga tidak meminta para SPPG untuk meng-cut atau mem-PHK para relawannya," ucap Tysa Novenny, Juru Bicara BGN.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapur yang melayani 1.000-1.499 penerima manfaat membutuhkan 15-24 relawan. Untuk kapasitas 1.500-1.999 penerima diperlukan 24-33 orang, sedangkan pelayanan 2.000-2.499 penerima membutuhkan 33-42 relawan.
Dapur berkapasitas 2.500-2.999 penerima membutuhkan 42-47 relawan. Sementara itu, unit yang melayani sedikitnya 3.000 penerima dibatasi maksimal 47 relawan. Angka tersebut merupakan kebutuhan tenaga kerja harian sehingga pengelola dapat menerapkan jadwal kerja bergiliran.
Tysa menjelaskan bahwa pengaturan jadwal memungkinkan relawan tetap bekerja tanpa harus hadir setiap hari. Sistem tersebut menjadi alternatif penyesuaian tenaga kerja berdasarkan kebutuhan produksi.
"Contoh shifting-nya, biasanya mereka mungkin masuk setiap hari, tapi dengan adanya penyesuaian jumlah relawan ini mereka mungkin bisa masuk hari ini, besok enggak. Jadi selang-seling begitu. Jadi mereka pun juga tidak kehilangan pekerjaan mereka," jelas Tysa.
Pengelola juga diperbolehkan mempertahankan jumlah relawan di atas ketentuan kebutuhan selama pengeluaran operasional tidak melampaui batas maksimal Rp3.000 per penerima manfaat. Besaran biaya tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
"Kalau mau 20 (relawan), kalau misalkan alternatifnya cuma 15, ya enggak apa-apa, selama Rp3.000 itu cukup untuk operasional. Kita tahu juga bahwa biaya tenaga kerja mungkin di setiap daerah berbeda. Jadi pintar-pintar menyesuaikan antara kebutuhan dengan budget yang kita punya," kata Tysa.
Penyesuaian tersebut berkaitan dengan pengendalian anggaran negara agar kebutuhan tenaga kerja sebanding dengan jumlah makanan yang diproduksi. Sebelumnya, sejumlah pengelola SPPG menyampaikan keluhan mengenai perubahan jumlah relawan, jam kerja, dan hari libur yang berdampak terhadap pendapatan mereka.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow