Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BGN Batasi Biaya SPPG dan Picu Kekhawatiran Relawan MBG

Smallest Font
Largest Font

Penyesuaian pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan perhatian terhadap efisiensi anggaran dan keberlangsungan tenaga kerja dapur. Kebijakan yang diumumkan pada 4 November 2026 tersebut membatasi biaya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maksimal Rp3.000 per penerima manfaat sekaligus mengubah skema insentif mitra.

Dalam aturan baru, kendaraan distribusi makanan tidak lagi masuk komponen biaya operasional. Penyediaan kendaraan, bangunan dapur, peralatan memasak, serta peralatan makan menjadi tanggung jawab mitra penyelenggara SPPG.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan bahwa fasilitas tersebut sejak awal merupakan kewajiban mitra dalam menjalankan program MBG.

"Mengenai kendaraan yang tidak lagi dibebankan dalam komponen biaya operasional karena memang sedari awal program MBG ini ada, kendaraan distribusi merupakan kewajiban yang harus disediakan mitra selayaknya bangunan dapur, peralatan masak dan peralatan makan," ujar Tysa Novenny.

Menurut Tysa, pembatasan biaya diperlukan karena sebelumnya terdapat dapur yang mengajukan pengeluaran operasional lebih dari Rp3.000, bahkan mencapai Rp10 ribu per penerima manfaat. Mekanisme sebelumnya menggunakan sistem penggantian biaya berdasarkan pengeluaran tanpa batas maksimal.

BGN kini menghitung biaya operasional berdasarkan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani setiap SPPG. Anggaran makanan ditetapkan Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar.

Dalam penjelasan kepada ANTARA, Tysa menyebut penataan tersebut diarahkan untuk menjaga penggunaan anggaran negara agar sesuai alokasi yang tersedia.

"Penataan pembiayaan tersebut bertujuan memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan tidak melampaui batas alokasi yang tersedia," kata Tysa Novenny.

Ia menjelaskan bahwa penghitungan berdasarkan jumlah penerima manfaat menjadi dasar pengendalian pengeluaran masing-masing dapur.

"Dengan adanya mekanisme ini, biaya operasional dapur dapat dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat," ujar Tysa Novenny.

Perubahan juga menyentuh insentif fasilitas dapur. Sebelumnya, mitra menerima insentif tetap Rp6 juta per hari, sedangkan skema terbaru menetapkan Rp2.000 per penerima manfaat dengan mempertimbangkan ketersediaan dan mutu pelayanan.

BGN turut memastikan pembatasan biaya operasional tidak mengurangi pembayaran gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan. Kedua komponen tersebut berada di luar plafon Rp3.000 per penerima manfaat.

Tysa menegaskan bahwa penghitungan biaya operasional, bahan baku, serta insentif ketersediaan dan mutu layanan dilakukan dalam periode satu bulan.

"Komponen biaya operasional, biaya bahan baku dan biaya insentif ketersediaan mutu layanan ini dihitung dibebankan selama satu bulan," ujar Tysa Novenny.

Ia juga menyebut perencanaan menu, pengadaan bahan baku, pengelolaan dapur, dan distribusi perlu dilakukan secara teratur agar anggaran dapat digunakan sesuai kebutuhan pelayanan.

Dalam penjelasan yang disampaikan melalui ANTARA, Tysa menilai pengelolaan dapur yang terencana dapat mendukung penyediaan makanan sesuai alokasi pemerintah.

"Dengan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan menu, belanja bahan baku, operasional, hingga distribusi yang optimal, anggaran yang disediakan oleh negara diyakini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan porsi MBG yang berkualitas tinggi bagi masyarakat," kata Tysa Novenny.

Di sisi lain, penyesuaian kebijakan BGN melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63551 Tahun 2026 mendapat perhatian Serikat Relawan MBG. Organisasi tersebut mendukung pembenahan tata kelola anggaran, tetapi meminta pemerintah mengevaluasi ketentuan kuota relawan berdasarkan jumlah penerima manfaat.

Ketua Serikat Relawan MBG Andi Ali Fikri mengatakan sejumlah dapur sebelumnya melibatkan hingga 35 relawan dalam satu unit operasional. Sementara itu, ketentuan untuk dapur yang melayani 1.000 hingga 1.499 penerima manfaat menetapkan alokasi sebanyak 15 relawan.

"Misalnya, pada kisaran 1.000 hingga 1.499 penerima manfaat, alokasi relawan hanya 15 orang. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena banyak dapur sebelumnya melibatkan puluhan relawan," ujar Andi Ali Fikri pada 4 November 2026.

Menurut serikat, pembatasan tanpa mekanisme peralihan yang jelas berpotensi mengurangi kesempatan kerja masyarakat lokal. Relawan yang selama ini memperoleh penghasilan dari aktivitas dapur MBG juga berisiko kehilangan sumber pendapatan.

Serikat Relawan MBG mengakui adanya fleksibilitas dalam Bab III poin 1.e petunjuk teknis BGN yang memungkinkan pengaturan jumlah dan pola kerja melalui sistem bergilir atau shifting. Namun, organisasi tersebut menilai penerapan sistem itu perlu mempertimbangkan beban kerja dan kebutuhan operasional setiap dapur.

Serikat juga mengkhawatirkan keterbatasan tenaga kerja dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan kondisi fisik relawan, terutama pada dapur dengan volume pekerjaan tinggi.

Andi Ali Fikri menegaskan bahwa keberhasilan program perlu berjalan seiring dengan perlindungan kesempatan kerja masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

"Program MBG adalah napas kebaikan bersama. Jangan sampai niat mulia ini tercoreng oleh stigma bahwa program nasional justru mengurangi kesempatan kerja rakyat kecil di akar rumput," tegas Andi Ali Fikri.

Serikat Relawan MBG meminta BGN membuka dialog dengan perwakilan relawan di daerah serta mempertimbangkan penyesuaian kuota berdasarkan kondisi operasional, beban kerja, dan kebutuhan tenaga kerja masing-masing SPPG.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed