Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Perluas MBG ke Pesantren dan Uji Penyajian Prasmanan

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah memperluas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke pondok pesantren di Pulau Jawa mulai pekan keempat Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan rencana tersebut di Jakarta, Senin (19/10/2026), sekaligus memaparkan verifikasi satuan pelayanan dan pengujian metode penyajian makanan untuk meningkatkan ketepatan sasaran serta kualitas layanan.

Menurut Zulkifli, pendataan santri dilakukan melalui penyerahan data langsung dari masing-masing pondok pesantren kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah memperkirakan perluasan layanan di Pulau Jawa dimulai sekitar 25 Oktober 2026.

Zulkifli menegaskan bahwa mekanisme pendaftaran tidak menggunakan perantara. Antara melaporkan pernyataannya dalam konferensi pers hasil rapat koordinasi MBG di Jakarta.

"Pulau Jawa akan mulai dilaksanakan akhir Oktober ini, minggu keempat. Jadi diperkirakan tanggal 25," kata Zulkifli, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Ia menjelaskan bahwa pengelola pesantren dapat mengirimkan data peserta didik secara langsung kepada BGN. Mekanisme ini menjadi bagian dari pendataan penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat.

"Tidak ada perantara, tidak ada makelar. Langsung data dari pondok langsung BGN," ujar Zulkifli.

Menurut Zulkifli, data penerima manfaat dihimpun dengan mengacu pada sejumlah instansi, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Kesehatan untuk data balita. Ia mengakui masih ada calon penerima yang belum memperoleh layanan karena datanya belum tercatat dalam sistem.

Di sisi operasional, BGN mencatat 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditetapkan memenuhi standar pelayanan. Dalam keterangan yang diberitakan MetroTV News pada Senin (19/10/2026), Zulkifli menyebut penilaian tersebut mencakup kelengkapan sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS), keandalan operasional, serta kapasitas pelayanan.

"Sudah ada penetapan SPPG operasional sejumlah 26.385 yang sudah lulus, bagus," kata Zulkifli di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat.

Ia menjelaskan bahwa SPPG yang lolos harus memiliki sertifikat sanitasi, tidak sedang dikenai penghentian operasional, tidak mengalami insiden fatal, dan melayani lebih dari seribu penerima.

"Artinya sudah memiliki SLHS, tidak di-suspend, tidak ada kejadian yang fatal, tidak ada kejadian yang luar biasa, dan melayani di atas seribu," terang Zulkifli.

Selain verifikasi fasilitas, pemerintah menguji metode penyajian MBG secara prasmanan sebagai upaya memperbaiki proses distribusi makanan. Uji coba tersebut dilakukan untuk mengevaluasi cara penyajian sekaligus mengurangi kendala yang dapat memengaruhi mutu makanan sebelum dikonsumsi.

"Menindaklanjuti sekali arah membawa presiden, karena harus melakukan pembandingan dengan negara lain, maka sudah ada uji coba MBG secara prasmanan," ujar Zulkifli.

Menurut Zulkifli, skema tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko masalah keamanan pangan yang berkaitan dengan pengantaran panjang dan makanan yang kehilangan suhu ideal. Pengujian awal telah melibatkan 66 SPPG di 10 provinsi.

"Untuk mengurangi hal-hal yang keracunan dan lain-lain, pengantaran yang panjang dan seterusnya, makanan yang dingin dan seterusnya. Sudah dicoba 66 SPPG di 10 provinsi," tutur Zulkifli.

Evaluasi awal menunjukkan perkembangan positif dalam kebersihan penyajian dan pengurangan sisa makanan. Metode prasmanan juga memungkinkan siswa mengambil tambahan makanan ketika porsi awal belum mencukupi kebutuhan mereka.

"Sudah dicoba 66 SPPG di 10 provinsi. Tentu ini baru percobaan ini kelihatan progres-nya sudah ada, bersih. Bahkan ada beberapa siswa yang masih lapar, dia bisa tambah lagi, jadi makanan tidak ada yang tersisa," jelas Zulkifli.

Pemerintah juga mempercepat pengaktifan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Zulkifli, tahap pertama mencakup penyelesaian 480 SPPG di Indonesia Timur, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Pada tahap kedua yang dimulai 14 Oktober 2026, sebanyak 980 SPPG baru diaktifkan di wilayah 3T di Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Pembaruan data penerima manfaat tetap diperlukan agar layanan dapat menjangkau calon penerima yang belum tercatat dalam sistem.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed