Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DPR Evaluasi Anggaran MBG Saat Program Jangkau 57 Juta Penerima

Smallest Font
Largest Font

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah menjangkau lebih dari 57 juta penerima hingga 30 September 2026. Di tengah perluasan layanan ke berbagai daerah, Komisi X DPR mendorong evaluasi anggaran, sementara akademisi menekankan pentingnya pemerataan akses, keamanan pangan, dan pengawasan pelaksanaan program.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI Kurnia Ramadhana menyebutkan, program tersebut didukung 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi. Penerimanya mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Menurut Kurnia, realisasi anggaran MBG yang bersumber dari APBN mencapai Rp153,2 triliun per 30 September 2026. Angka tersebut setara dengan 66,9 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp229 triliun.

Dalam aspek keamanan pangan, Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah tersebut merupakan bagian dari pengetatan standar kebersihan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima MBG meningkat menjadi 72.464.886 orang pada 2027. Perluasan jangkauan tersebut berlangsung bersamaan dengan upaya memperkuat layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, BGN meresmikan sembilan SPPG baru pada 14 Oktober 2026. Penambahan unit tersebut meningkatkan jumlah SPPG di wilayah itu menjadi 14 unit, termasuk fasilitas di Sedanau 2 (Segeram), Mekar Jaya, Binjai, Batu Berian, Teluk Buton, Pulau Laut, Sabang Mawang, Sededap, dan Selading.

Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Brawijaya, Andy Fefta Wijaya, mengapresiasi prioritas MBG di wilayah 3T. Ia menilai kebijakan tersebut membuka kesempatan bagi anak-anak di daerah dengan keterbatasan akses untuk memperoleh pemenuhan gizi yang setara.

Dalam keterangan resmi yang diterima RRI pada Senin, 19 Oktober 2026, Andy menekankan pentingnya pemerataan akses sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan publik.

"Untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses, juga memperoleh kesempatan yang sama dalam pemenuhan gizi. Pemerataan seperti inilah yang penting dalam sebuah kebijakan publik," ujar Andy Fefta Wijaya, Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Brawijaya.

Andy juga menyoroti tata kelola SPPG sebagai faktor penentu mutu program. Menurut dia, integritas pengelola, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, dan konsistensi pengawasan harus berjalan seiring dengan perluasan cakupan layanan.

"Prioritas wilayah 3T merupakan langkah penting, tetapi konsistensi pengawasan, kualitas makanan, dan ketepatan sasaran juga harus dijaga. Dengan begitu, MBG tidak hanya menjadi program yang luas cakupannya, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Andy.

Di sisi pengawasan anggaran, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG secara berkala. Ia menilai hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) mengenai keberlanjutan program dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan DPR, dengan tetap memperhatikan metodologi dan temuan penelitian.

"Terkait hasil survei tersebut, tentu kita menghormati dan menjadikan referensi dalam menjalankan fungsi pengawasan selain perlu juga kita cermati metodologi dan temuannya secara objektif," ujar Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR, pada Senin, 19 Oktober 2026.

Dalam pernyataan yang sama, Lalu menekankan perlunya evaluasi terukur, keterbukaan anggaran, dan penilaian berdasarkan dampak nyata program terhadap masyarakat.

"Yang paling penting, setiap kebijakan harus didasarkan pada evaluasi yang terukur, transparansi anggaran, serta dampak nyata bagi masyarakat," ujar Lalu.

Komisi X DPR juga menyatakan akan mengawasi alokasi anggaran pendidikan untuk memastikan pembiayaan MBG tidak mengurangi kebutuhan sektor tersebut. Lalu mendorong koordinasi antara BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar program pemenuhan gizi dan peningkatan mutu pendidikan berjalan beriringan.

"Pada prinsipnya, pemenuhan gizi anak dan penguatan kualitas pendidikan merupakan dua agenda penting yang harus berjalan beriringan," ujar Lalu.

Ia menilai pengawasan lintas kementerian dan evaluasi penggunaan dana diperlukan untuk menjaga efektivitas program sekaligus mempertahankan dukungan anggaran bagi pendidikan.

"Yang perlu diperkuat adalah koordinasi lintas kementerian, pengawasan penggunaan anggaran, dan evaluasi berkala agar pelaksanaan MBG berjalan efektif tanpa mengorbankan kebutuhan mendasar sektor pendidikan. Prinsipnya, pemenuhan gizi dan peningkatan mutu pendidikan harus saling mendukung," ujar Lalu.

Survei Celios yang menjadi sorotan tersebut menunjukkan 87 persen pakar merekomendasikan penghentian MBG, sedangkan 13 persen menyarankan program tetap dilanjutkan. Survei itu mengangkat kekhawatiran mengenai dampak pembiayaan MBG terhadap anggaran pendidikan serta manfaat program bagi masyarakat.

Selain memperluas jangkauan penerima, pemerintah juga menguji sistem penyajian makanan secara prasmanan di sejumlah daerah, termasuk Pulau Jawa, Aceh, Palembang, dan wilayah 3T. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa uji coba dilakukan bertahap agar persoalan operasional dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum penerapan diperluas.

"Jadi, kami ingin piloting ini betul-betul prima, kami bisa lihat dan mitigasi semua persoalannya, bisa kita atasi, baru kemudian kita secara bertahap, ya, dari katakanlah ini 66 (SPPG, red.), mungkin di tahap berikutnya setelah dua minggu kita evaluasi, kita bereskan, misalnya di 500, habis itu 1.000, 1.500, secara bertahap akan bertambah," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

BGN menargetkan 5.000 SPPG mulai menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026. Pelaksanaan program selanjutnya akan bergantung pada evaluasi uji coba, kesiapan fasilitas, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, dan pengawasan penggunaan anggaran.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed