Pemerintah Benahi MBG dan Uji Coba Sistem Prasmanan
Pemerintah menetapkan empat fokus pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mencakup pemerataan layanan, penataan tata kelola, penerapan metode prasmanan, serta pembenahan data penerima manfaat. Langkah ini disertai penguatan pengawasan untuk mengurangi risiko kejadian fatal dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program, dilansir dari Detik Finance.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pembenahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran dan memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah juga mendorong penerapan layanan secara merata, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Perluasan jangkauan menjadi prioritas pertama. Mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 480 SPPG baru pada 2 Oktober di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur.
Perluasan berikutnya dilakukan melalui aktivasi 980 SPPG baru pada 14 Oktober di Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Pada tahap III, yang dijadwalkan berlangsung pada minggu keempat Oktober, sasaran diperluas dengan fokus pada pesantren dan sekolah keagamaan di daerah terpencil.
Pemerintah juga menargetkan Petunjuk Teknis SPPG 3T selesai pada pekan ini. Dokumen tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian operasional bagi SPPG di wilayah 3T yang sudah diaktifkan.
Zulkifli Hasan menekankan bahwa perluasan program harus berjalan bersamaan dengan pembenahan pelaksanaan di lapangan.
"Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas," ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Prioritas kedua berfokus pada perbaikan tata kelola penyelenggaraan MBG. Salah satu kebijakannya ialah penerapan skema insentif baru sebesar Rp2.000/porsi yang mulai berlaku pada 2 Oktober 2026.
Selain penyesuaian insentif, pemerintah melakukan pendataan ulang untuk memastikan setiap SPPG yang beroperasi memenuhi persyaratan. Berdasarkan ketentuan Surat Penetapan Sementara 2 (SPS 2), terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan.
SPPG berstatus operasional wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang di-suspend, tidak pernah mengalami kejadian fatal, serta melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat. Data BGN mencatat sebanyak 26.385 SPPG berstatus operasional dalam SPS 2.
Uji coba prasmanan dan pembenahan sasaran penerima
Prioritas ketiga adalah mempelajari penerapan program serupa di negara lain, termasuk Jepang dan Italia. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah telah menguji coba penyajian MBG dengan metode prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 Provinsi.
Hasil awal pengujian memperlihatkan sejumlah manfaat. Metode prasmanan dinilai dapat mempertahankan suhu makanan agar tetap hangat ketika disajikan, mengurangi sisa makanan, dan memperkuat edukasi gizi melalui keterlibatan guru serta siswa.
Meski menunjukkan hasil tersebut, penerapan metode prasmanan belum langsung diperluas ke seluruh wilayah. Pemerintah akan mengevaluasi hasil uji coba secara berkala sebelum menentukan perluasan pelaksanaannya ke daerah lain.
Prioritas keempat menyangkut validasi data penerima manfaat sekaligus pemberantasan penyimpangan. Data sasaran MBG ke depan harus diverifikasi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address (BNBA), serta dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data yang perlu diintegrasikan mencakup siswa, santri, serta kelompok 3B, yaitu Balita, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui. Integrasi tersebut menjadi landasan untuk menentukan penerima program dan mengevaluasi dampak pelaksanaan MBG secara lebih akurat.
Dalam pembenahan ini, pemerintah juga menyoroti praktik perantara dan kerja sama yang melibatkan oknum serta berpotensi mengarah pada korupsi. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pelanggaran yang disengaja dan didukung bukti jelas dapat diproses melalui jalur hukum.
"Kalau dulu itu, yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan, ya akhirnya kerjasama korupsi, itu yang kita bersihkan. Dan kalau ada kesalahan yang sengaja, (bukti) jelas terang-benderang, bisa dibawa ke pengadilan," tegas Zulkifli Hasan.
BGN siapkan pemantauan dapur melalui CCTV dan kecerdasan buatan
Pengawasan operasional juga diperkuat untuk menekan risiko kejadian fatal di lingkungan SPPG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa lembaganya sedang menguji sistem pemantauan terpusat yang menghubungkan kamera pengawas di dapur dengan BGN menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
Menurut Sudaryono, kamera pengawas sebenarnya sudah tersedia di dapur-dapur SPPG. Namun, rekaman tersebut selama ini hanya digunakan secara internal dan belum terhubung dengan pusat pemantauan BGN.
"Jadi semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya CCTV-nya belum (terkoneksi), hanya dikonsumsi oleh internal dari dapur itu. Sehingga kami sedang piloting, ada sekitar 70-an dapur yang kita piloting, untuk CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence, sehingga kita bisa memonitor SOP. Apakah SOP pengolahan, SOP persiapan, SOP cuci ompreng, dan sebagainya," kata Sudaryono.
Melalui uji coba yang melibatkan sekitar 70 dapur tersebut, BGN berupaya memantau kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP). Pengawasan mencakup proses pengolahan makanan, tahap persiapan, hingga pencucian ompreng.
Selain pemantauan berbasis teknologi, pemerintah akan memperkuat fungsi Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah. Penguatan ini diarahkan agar pemantauan dan pengawasan berjalan sesuai tugas serta kewenangan yang diatur dalam Perpres No. 115 Tahun 2025.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow