Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BKN Bagikan Cara Verifikasi Keaslian SK ASN

Smallest Font
Largest Font

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan ASN dan masyarakat di Jakarta pada Rabu (14/10/2026) untuk memeriksa keaslian Surat Keputusan (SK) kepegawaian guna mencegah penipuan dan penyalahgunaan dokumen melalui sejumlah metode verifikasi resmi.

Menurut BKN, pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengecek identitas penerbit, memindai QR code, serta menggunakan portal Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Tampilan dokumen dan nomor keputusan tidak menjadi satu-satunya dasar penilaian.

Wisudo Putro Nugroho, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, menjelaskan masyarakat perlu memastikan SK diterbitkan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Pemeriksaan resmi diperlukan ketika terdapat keraguan terhadap dokumen.

"BKN mengimbau ASN dan masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan keaslian suatu dokumen hanya berdasarkan tampilan atau nomor yang tercantum. Apabila terdapat keraguan mengenai status suatu SK, lakukan konfirmasi melalui unit pengelola kepegawaian instansi terkait atau kanal resmi BKN sesuai dengan kewenangannya," ujar Wisudo Putro Nugroho, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN.

Menurut BKN, hasil pemindaian QR code harus diperiksa untuk memastikan pengguna diarahkan ke portal resmi dan informasi yang muncul sesuai dengan data pada SK. Portal SIASN juga menyediakan informasi kategori produk kepegawaian.

BKN menjelaskan identitas instansi penerbit, pejabat berwenang, nomor keputusan, tanggal penerbitan, serta identitas pihak dalam dokumen perlu diperiksa sebagai satu kesatuan. Tidak seluruh SK ASN diterbitkan langsung oleh BKN karena instansi lain dapat mengeluarkan dokumen sesuai kewenangannya.

Selain imbauan verifikasi dokumen, BKN melaporkan asesmen bagi 11 kandidat Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Menurut BKN, asesmen tersebut berlangsung pada Selasa (13/10/2026) di Kantor Pusat BKN, Jakarta, dengan peserta terdiri dari sepuluh orang dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan satu orang dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Penilaian kandidat menggunakan tiga simulasi, wawancara kompetensi, dan psikotes berdasarkan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 serta standar kompetensi dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed