BKN Pindahkan 101 ASN Lebih Dekat dengan Keluarga
Program pemindahan aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja lebih dekat dengan keluarga terus diperluas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hingga November 2026, sebanyak 101 pegawai telah memperoleh penempatan baru di unit kerja BKN Pusat, Kantor Regional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, pemindahan tersebut dilaksanakan melalui empat tahap. Sebanyak 27 pegawai dipindahkan pada tahap pertama, 11 pegawai pada tahap kedua, 48 pegawai pada tahap ketiga, dan 15 pegawai pada tahap keempat yang berlaku mulai November 2026.
Menurut keterangan BKN yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026 dan laporan Detik Finance pada 1 November 2026, program ini merupakan bagian dari 15 Kebijakan BKN Pro-Karier ASN. Kebijakan tersebut mempertimbangkan kehidupan keluarga dan kondisi lingkungan kerja sebagai bagian dari pengelolaan karier pegawai.
Zudan menyebut keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi salah satu pertimbangan dalam transformasi manajemen ASN.
"Kebijakan ini menjadi salah satu wajah dari transformasi manajemen ASN yang tengah dibangun BKN sehingga karier ASN tetap tumbuh, kinerja tetap dijaga, tetapi ASN juga memiliki ruang untuk menjalani kehidupan keluarga secara lebih seimbang," ujar Zudan Arif Fakrulloh, Kepala BKN.
Selain persoalan psikologis, keterpisahan tempat tinggal juga dapat meningkatkan pengeluaran pegawai. Biaya perjalanan, akomodasi, serta kebutuhan hidup di dua lokasi berbeda menjadi beban tambahan bagi ASN yang bekerja jauh dari keluarganya.
"Selain itu, pegawai juga dapat menata kondisi ekonominya dengan lebih baik karena tidak lagi terbebani biaya transportasi maupun akomodasi akibat tinggal berjauhan dengan keluarga," ujar Zudan.
BKN juga mencatat kebijakan serupa telah diterapkan oleh lebih dari 63 instansi pemerintah di berbagai wilayah kerja Kantor Regional BKN. Salah satu penerapannya dilakukan melalui program Si Zona Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang telah membantu sekitar 60 ASN mendekatkan tempat tinggal dengan lokasi kerja.
Pada 23 Oktober 2026, Zudan memberikan Humanis Leader Award kepada Bupati Bondowoso sebagai penghargaan atas penerapan kebijakan pengelolaan pegawai yang memperhatikan aspek kemanusiaan.
Meski demikian, Zudan menegaskan bahwa pemindahan pegawai tidak berarti ASN dapat menentukan lokasi kerja secara bebas. Penyesuaian tetap harus mempertimbangkan kebutuhan formasi, ketersediaan pegawai, kompetensi, serta kelangsungan tugas organisasi.
"Kebijakan ini tentunya berorientasi pada kepentingan organisasi yang tetap dijaga, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan pegawai," tegas Zudan.
Ia juga berharap kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan keluarga dapat mendukung kualitas pekerjaan ASN.
"ASN yang lebih sejahtera dan memiliki keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga diharapkan mampu memberikan kontribusi serta pelayanan publik yang semakin optimal," ujar Zudan.
Pemkab Paser Siapkan Koordinasi dengan BKN
Dukungan terhadap kebijakan penempatan ASN dekat keluarga juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Namun, pemerintah daerah tersebut masih mengkaji mekanisme penerapannya, terutama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Paser, Liswandi, mengatakan penyesuaian lokasi kerja perlu memperhatikan ketentuan administratif dan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Informasi dari BKN Pusat menyatakan bahwa P3K dan ASN bakal ditempatkan sesuai domisili atau didekatkan dengan keluarga. Pada prinsipnya kami sangat mendukung hal tersebut agar para pegawai bisa bekerja lebih tenang dan optimal," ujar Liswandi, Kepala BKPSDM Paser.
Menurut Liswandi, PPPK memiliki keterikatan perjanjian kerja berdasarkan jabatan dan kebutuhan unit organisasi tertentu. Karena itu, pemindahan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan permintaan pegawai tanpa memperhitungkan kebutuhan instansi.
"Karena kita tahu bahwa status P3K yang terikat pada kontrak kerja berbasis kebutuhan unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu. Jadi tetap harus kita petakan kebutuhan sesuai dengan unit kerja di masing-masing OPD," ujar Liswandi.
BKPSDM Paser mengidentifikasi perubahan perjanjian kerja dan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan jabatan sebagai dua persoalan utama. Pemerintah daerah juga harus memastikan pemindahan tidak menyebabkan kekurangan tenaga di unit asal maupun ketidaksesuaian kompetensi di tempat tujuan.
"Pergeseran lokasi tugas memerlukan perubahan kontrak secara resmi. Selain itu penempatan pegawai tetap harus memperhitungkan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan analisis jabatan serta kebutuhan riil pada OPD tujuan," jelas Liswandi.
Untuk memastikan ketentuan pelaksanaannya, BKPSDM Paser berencana berkonsultasi dengan BKN Pusat mengenai persyaratan administrasi, perubahan perjanjian kerja, dan petunjuk teknis pemindahan PPPK.
"Kami akan berkoordinasi ke BKN Pusat mengenai tata cara memindahkan atau menyesuaikan status P3K ini. Kita merespons apa yang disampaikan dari pusat dan mengupayakan solusi terbaik bagi kebutuhan organisasi maupun kesejahteraan pegawai," pungkas Liswandi.
Pengalaman penerapan kebijakan di lingkungan BKN juga dirasakan pegawai yang sebelumnya bertugas jauh dari keluarga. Muhammad Basori, misalnya, dipindahkan dari Kantor Regional XIV BKN Papua di Manokwari ke Kantor Regional II BKN Surabaya setelah bertugas selama tujuh hingga delapan tahun. Penempatan baru tersebut memungkinkannya mendampingi istri yang sedang sakit serta mengurus kedua anaknya yang berusia tiga tahun dan sembilan bulan.
Larenta Dwi Safitri juga memperoleh penempatan di Kantor Regional II BKN Surabaya setelah sebelumnya bertugas selama 11 tahun di wilayah Kendari dan Makassar. Ia mengajukan perpindahan untuk mendampingi ibunya yang tinggal sendiri setelah ayahnya meninggal dunia.
Sementara itu, Dwikurniati Agustini yang sebelumnya bertugas di Banjarmasin kini ditempatkan di Kantor Regional VII BKN Palembang, dekat tempat tinggal orang tuanya. Sebelumnya, perjalanan pulang melalui rute Banjarmasin-Jakarta-Palembang membutuhkan biaya sekitar Rp5 juta.
Pengalaman serupa dialami Yahya Rudia Pratama yang dipindahkan dari Kantor Regional IX BKN Jayapura ke Kantor Regional VI BKN Medan setelah tiga tahun bertugas di Papua. Ia pernah mengeluarkan biaya tiket pesawat pulang-pergi hingga Rp10 juta, sementara penghasilannya saat itu masih di bawah Rp10 juta.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow