Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Kaji Gaji PPPK Ditanggung APBN dan Tegaskan Seleksi PNS

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah pusat tengah menyiapkan pedoman pengelolaan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk kemungkinan pengalihan gaji ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2027. Pada saat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa PPPK yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap harus mengikuti seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam keterangan yang disampaikan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada 17–18 Oktober 2026, Zudan menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan pedoman tertulis bagi pemerintah daerah mengenai pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK. Pegawai yang tidak melakukan pelanggaran didorong untuk memperoleh perpanjangan kontrak.

Zudan menyatakan, “PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, kalau nanti ada tes CPNS dan masih memenuhi syarat usia, silakan mengikuti. Jadi, skema untuk berpindah dari PPPK ke PNS harus melalui tes. Tidak ada yang otomatis,” kata Zudan saat kunjungan kerja di Magetan, Minggu, 18 Oktober 2026.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme seleksi tersebut mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah mengenai pengadaan PNS. Batas usia umum pelamar CPNS adalah maksimal 35 tahun, sedangkan pengecualian hingga usia 40 tahun berlaku untuk persyaratan tertentu, termasuk kualifikasi pendidikan doktor.

Zudan menegaskan, “Jadi kalau umur di atas 35, yang masih boleh itu sampai dengan umur 40 dengan syarat sudah memiliki pendidikan doktor atau S3. Karena memang sistem aturannya begitu. Kita ikuti sistem aturan yang saat ini masih berlaku, sampai dengan nanti ada peraturan lebih lanjut, gitu ya,” jelasnya.

Dalam laporan Kompas.com pada 19 Oktober 2026, Zudan juga menyampaikan rencana penerbitan keputusan tertulis kepada kepala daerah mengenai skema pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK.

“Untuk PPPK, terutama PPPK paruh waktu, pemerintah sudah mendorong untuk yang tidak melakukan pelanggaran untuk terus diperpanjang,” ujar Zudan setelah kegiatan di Kabupaten Magetan, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Ia menambahkan, “Nanti dari pemerintah pusat akan ada keputusan yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh bupati/wali kota skema pengangkatan PPPK paruh waktu menuju PPPK,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Zudan kembali menekankan persyaratan seleksi PNS. Ia mengatakan, “Jadi skemanya untuk berpindah dari PPPK ke PNS harus melalui tes. Jadi tidak ada yang selama ini disampaikan untuk otomatis,” kata Zudan.

Mengenai pembiayaan, Zudan menyebut gaji PPPK paruh waktu masih ditanggung pemerintah daerah. Pemerintah pusat sedang menyiapkan alternatif kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk rencana pembiayaan pada 2027, 2028, dan 2029.

“Kalau umur di atas 35, yang masih boleh itu sampai dengan umur 40 dengan syarat sudah memiliki pendidikan doktor,” kata Zudan mengenai pengecualian batas usia pelamar CPNS.

Di Kota Malang, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Baihaqi menyatakan pemerintah kota masih menunggu kepastian tertulis mengenai kemungkinan pengalihan pembayaran gaji PPPK ke pemerintah pusat.

“Kalau yang selama ini kita informasinya, dasar regulasi tertulisnya belum kita terima. Jadi, kita masih menunggu pemberian peluang secara tertulis dari pemerintah pusat terkait bagaimana mekanisme pembayaran P3K,” ujar Baihaqi pada 19 Oktober 2026.

Baihaqi menjelaskan bahwa komponen anggaran untuk pembayaran PPPK telah dihitung. Apabila pemerintah pusat menetapkan pembiayaan bagi kelompok tertentu, termasuk guru dan tenaga kesehatan, pemerintah daerah dapat menyesuaikan perencanaan berdasarkan ketentuan tersebut.

“Kalau misalkan sewaktu-waktu ditetapkan untuk P3K guru dan kesehatan berapa, kita tinggal mengambil angkanya saja. Karena komponen-komponen itu sudah kita hitung, angkanya sudah ada,” jelasnya.

Menurut Baihaqi, pengalihan seluruh atau sebagian beban pembayaran PPPK berpotensi membuka ruang fiskal Kota Malang lebih dari Rp200 miliar. Nilai tersebut masih berupa perkiraan, bukan anggaran yang sudah dapat dialihkan, karena keputusan pemerintah pusat belum diterima.

“Ya, kurang lebih di atas Rp200 miliar. Besar kalau totalnya,” ungkap Baihaqi.

Ia menilai pengurangan beban tersebut dapat membantu daerah yang menghadapi keterbatasan fiskal. Baihaqi mengatakan, “Mudah-mudahan, dengan kondisi keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah Kota Malang, bahkan di seluruh Indonesia, jika nanti ada kebijakan pembayaran P3K ditarik ke pusat, ini luar biasa bagi semua daerah, termasuk Kota Malang,” tegasnya.

Baihaqi menambahkan bahwa penggunaan ruang fiskal tambahan akan mengikuti prioritas pembangunan daerah. “Penggunaannya nanti tergantung prioritas program di RKPD tahun 2027. Program mana yang capaiannya perlu ditingkatkan, di sektor mana saja, dalam rangka percepatan penyelesaian program prioritas pembangunan,” paparnya.

Di Balikpapan, Penjabat Sekretaris Daerah Agus Budi Prasetyo memperkirakan pengalihan pembiayaan gaji PPPK dapat mengurangi belanja pegawai sekitar 30 sampai 50-an, tanpa merinci satuan angka dalam keterangannya. Pemerintah kota memperkirakan pengurangan tersebut dapat membantu mengatasi defisit APBD pada 2027.

“Lumayan, sekitar 30 sampai 50-an,” ujar Agus saat ditanya mengenai perkiraan pengurangan belanja pegawai pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Agus menegaskan bahwa pemerintah kota belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat. Ia menyatakan, “Kalau sudah ada surat resmi dari pusat bahwa pembiayaannya dibebankan ke APBN, lumayan, kita bisa lebih longgar. Paling tidak, rencana defisit kita yang besar tahun depan itu bisa kita kurangi,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pengurangan belanja pegawai kemungkinan akan diprioritaskan untuk menutup defisit, bukan langsung membiayai program baru. Agus mengatakan, “Defisit kita lumayan besar, jadi kemungkinan nanti akan kita arahkan untuk menutup defisit tahun depan,” jelasnya.

Agus menambahkan bahwa rencana anggaran belum diubah karena belum ada aturan tertulis. “Sepanjang belum ada resminya, kita masih belum utak-atik anggaran. Masih pakai yang kemarin, sesuai kesepakatan dengan dewan,” tegas Agus.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyambut positif kemungkinan pembiayaan gaji PPPK melalui APBN. “P3K tahun depan itu dibebankan untuk gajinya ke APBN. Alhamdulillah,” kata Rahmad.

Rahmad menyatakan pemerintah kota akan mengikuti keputusan resmi pemerintah pusat. “Apapun keputusan dan kebijakan dari pusat, kami sebagai kepala daerah tetap mendukung arahan dari pemerintah. Kami sami’na wa atha’na,” ujarnya.

Ia juga menilai pengalihan pembiayaan dapat mengurangi tekanan terhadap anggaran daerah. “Efeknya pasti ada. Artinya, anggaran dari APBD kita mungkin tidak akan terganggu. Paling tidak, itu,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Ubaidillah meminta pemerintah memprioritaskan pembiayaan gaji guru PPPK melalui APBN. Ia menilai persoalan kesejahteraan tenaga pendidik perlu dipertimbangkan di tengah wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ubaidillah, yang merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan usulan tersebut pada Kamis, 15 Oktober 2026. Ia menyoroti kondisi guru PPPK di sejumlah kabupaten dan kota yang menurutnya masih menerima penghasilan relatif rendah.

“Saya rasa itu lebih mendesak daripada gaji ASN yang melalui itu,” tegas Ubaidillah ketika menanggapi wacana penyaluran gaji ASN melalui Koperasi Merah Putih.

Selain pembiayaan gaji, Ubaidillah meminta pemerintah memastikan kesiapan pengelola koperasi sebelum lembaga tersebut dilibatkan dalam layanan pembayaran. Menurutnya, mekanisme itu membutuhkan pengelolaan profesional, keamanan transaksi, dan pengawasan yang memadai.

“Tentunya bahwa upaya pemerintah dalam rangka menghidupkan Koperasi Desa Merah Putih ini patut kita apresiasi. Tetapi kan ini terkait dengan profesionalitas juga. Terus terkait dengan nantinya, takutnya pengurus kooperasinya tidak amanah,” ujarnya.

Ubaidillah juga menyoroti kredibilitas lembaga yang menangani transaksi gaji. Ia mengatakan, “Kalau bank Himbara kan selama ini sudah aman ya bahwa lah itu kan juga terkait dengan kredibilitas, terkait dengan hal-hal lain itu patut dipertimbangkan sih,” ungkapnya.

Dalam pembahasan kebijakan tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno meminta pemerintah menguji kesiapan pengurus dan infrastruktur koperasi sebelum layanan pembayaran diperluas. Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati mengusulkan sinergi Koperasi Merah Putih dengan Bank Jatim, sedangkan Suli Da'im menyoroti potensi dampak perubahan mekanisme pembayaran terhadap bank daerah tersebut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed