BPH Migas Tambah Kuota Solar Subsidi Jadi 20,27 Juta KL
Pemerintah meningkatkan alokasi solar subsidi menjadi 20,27 juta kiloliter (kl) pada 2026 setelah lonjakan konsumsi di berbagai daerah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyetujui tambahan kuota sebesar 7,8 persen pada 11 November 2026, sedangkan alokasi Pertalite tetap dipertahankan sebesar 29,26 juta kl.
Dilansir dari Money, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan bahwa kuota solar subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebelumnya ditetapkan sebesar 18,64 juta kl. Penambahan dilakukan karena masyarakat beralih dari BBM nonsubsidi akibat perbedaan harga.
Dalam rapat kerja bersama Komite II DPD RI yang disiarkan melalui kanal YouTube DPD RI, Wahyudi menjelaskan alasan pemerintah meningkatkan alokasi solar subsidi.
"Karena situasi volume konsumsi masyarakat meningkat karena adanya disparitas harga, karena shifting, pemerintah sudah menyetujui dengan tambahan kurang lebih sekitar 7,8 persen," ujar Wahyudi Anas.
Dampak peningkatan konsumsi terlihat pada penyaluran solar subsidi di berbagai wilayah. Menurut Wahyudi, sebanyak 30 provinsi telah mengalami penyaluran melampaui kuota, terutama daerah dengan kegiatan pertambangan dan perkebunan.
"Per provinsi. untuk Solar ini 30 provinsi itu overkuota semua. Dan jumlahnya signifikan, dan rata-rata daerah tambang, sama perkebunan ya," ungkap Wahyudi Anas.
Selain kelebihan alokasi di sejumlah daerah, realisasi penyaluran nasional juga berada di atas proyeksi normal. BPH Migas mencatat penyerapan solar subsidi mencapai 88,02 persen hingga 31 Oktober 2026, sedangkan perkiraan normal pada periode tersebut sebesar 83 persen.
Wahyudi menyampaikan bahwa selisih realisasi tersebut mencerminkan peningkatan penyaluran sekitar 5 persen dibandingkan proyeksi normal.
"Posisi realisasi sekarang itu 88,02% per tanggal 31 Oktober 2026. Artinya, kalau dengan realisasi normal itu harusnya 83 persen. Berarti pertumbuhannya 5 persen," jelas Wahyudi Anas.
Penambahan kuota solar subsidi tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, pemerintah belum mengubah alokasi nasional Pertalite karena persediaan dinilai masih mencukupi hingga penghujung 2026.
Wahyudi menyebut realisasi penyaluran Pertalite telah mencapai 83,22 persen. Berdasarkan proyeksi BPH Migas, kebutuhan hingga akhir tahun masih dapat dipenuhi melalui pengaturan distribusi yang tersedia.
"Jenis Pertalite, rata-rata kebutuhan adalah 83,22%. Jadi ini ada kenaikan sedikit konsumsinya dan kami sudah lakukan prognosa hingga akhir tahun insyaallah cukup ya dengan pola distribusi ini," beber Wahyudi Anas.
Berbeda dengan solar subsidi yang mengalami kelebihan kuota di 30 provinsi, penyaluran Pertalite tercatat melampaui alokasi di delapan provinsi. Wahyudi menjelaskan bahwa perpindahan konsumen dari Pertamax menjadi salah satu penyebab peningkatan konsumsi BBM jenis tersebut.
"Kalau untuk Pertalite, memang murni shifting dari Pertamax pindah ke Pertalite, ya. Untuk mencermati ini, kalau Pertalite itu yang overkuota kurang lebih jumlahnya tadi cuma 8 provinsi. Kalau tadi Solar 30 provinsi, ini berbanding terbalik," imbuh Wahyudi Anas.
Untuk menjaga ketersediaan BBM di setiap wilayah, BPH Migas memberikan keleluasaan kepada Pertamina dalam melakukan penyesuaian alokasi. Mekanisme tersebut memungkinkan pemindahan kuota dari daerah yang memiliki kelebihan alokasi menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
Wahyudi menjelaskan bahwa pengaturan dapat dilakukan pada tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi agar distribusi mengikuti kebutuhan masyarakat.
"Kita sudah open (kepada Pertamina). Open itu boleh mengalihkan alokasi per kabupaten/kota maupun provinsi yang under kepada yang over. Agar dapat menjawab dinamika masyarakat, sehingga tidak terjadi antrean dan mengatur pola penyediaan maupun distribusi di beberapa wilayah tersebut," pungkas Wahyudi Anas.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow