Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Bupati Bone Percepat Penataan Kawasan Hutan dan Kepastian Lahan

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, memperkuat koordinasi penataan kawasan hutan untuk menyelesaikan persoalan status kepemilikan lahan dan batas wilayah. Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman memimpin rapat koordinasi pada Selasa, 20 Oktober 2026, guna merumuskan langkah penanganan yang terukur sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Menurut laporan Pemerintah Kabupaten Bone dan Radio Republik Indonesia (RRI), pertemuan tersebut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si., sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, seluruh camat se-Kabupaten Bone, serta pemangku kepentingan terkait. Pembahasan mencakup pemetaan batas kawasan, verifikasi kondisi lahan, dan penyelesaian persoalan pertanahan.

Andi Asman menempatkan kepastian hukum atas status tanah sebagai salah satu sasaran utama penataan kawasan hutan. Ia menilai penyelesaian persoalan tersebut juga berkaitan dengan peluang ekonomi bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan.

"Ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kita di sekitar kawasan hutan," kata Andi Asman saat membuka rapat koordinasi, sebagaimana dilaporkan RRI.

Dalam penanganannya, pemerintah daerah menekankan perlunya identifikasi kondisi lapangan secara menyeluruh. Menurut laporan RRI, penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan secara parsial karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda.

Validitas data menjadi unsur penting dalam penentuan batas kawasan dan penyusunan kebijakan. Pemerintah daerah mendorong koordinasi antarlembaga agar langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Andi Asman juga meminta pemerintah desa menginventarisasi aset secara tertib dan memperbarui data kepemilikan lahan. Pendataan tersebut mencakup tanah desa, bangunan kantor desa, serta fasilitas publik lainnya yang berpotensi berkaitan dengan persoalan status dan batas wilayah.

Dalam keterangannya yang dikutip RRI, Bupati Bone menekankan perlunya tindakan proaktif untuk mengidentifikasi masalah sejak awal agar persoalan pertanahan tidak berlarut-larut.

"Pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan diharapkan bertindak proaktif dalam mengidentifikasi titik masalah sejak dini sekaligus merumuskan solusi penanganan yang efektif," ujar Andi Asman.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi vertikal terkait. Pemerintah Kabupaten Bone mendorong kerja sama lintas sektor untuk menyelaraskan data, menentukan langkah penyelesaian, serta memastikan pemanfaatan ruang mengikuti peraturan yang berlaku.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed