Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Muhidin Kukuhkan Harry Bowo sebagai Kepala BPKP Kalimantan Selatan

Smallest Font
Largest Font

Penguatan pengawasan anggaran menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan setelah Harry Bowo resmi menjabat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur H. Muhidin mengukuhkannya di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (15/10/2026), untuk mendorong pembinaan dan koordinasi pengawasan sejak perencanaan pembangunan.

Harry menggantikan Ayi Riyanto, yang mendapat penugasan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Pergantian tersebut menjadi bagian dari upaya melanjutkan koordinasi pengawasan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi vertikal.

Menurut laporan Kalselpos.com, Muhidin meminta perangkat daerah melibatkan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan inspektorat sejak penyusunan rencana anggaran. Pendampingan sejak awal diharapkan membantu memastikan penganggaran sesuai ketentuan dan mencegah kesalahan dalam pelaksanaan program.

Muhidin menempatkan kolaborasi antarlembaga sebagai bagian penting dalam pembenahan tata kelola keuangan daerah. Ia meminta pembinaan dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur sebelum muncul persoalan dalam pelaksanaan anggaran.

"Mari berkolaborasi, baik pemprov, kabupaten, maupun instansi vertikal, untuk membangun tata kelola keuangan di Kalsel," ujar Muhidin.

Gubernur juga menekankan perlunya bimbingan berkelanjutan untuk mengevaluasi perencanaan dan penganggaran. Pendekatan tersebut diharapkan membantu aparatur memahami ketentuan pengelolaan keuangan sekaligus mengurangi risiko kesalahan administrasi.

"Sekarang penekanannya pada pembinaan. Kami mengharapkan bimbingan terus-menerus agar wawasan kita mengenai keuangan meningkat," ujar Muhidin.

Dalam arahannya, Muhidin turut menyoroti perlunya perbaikan sistem pengelolaan keuangan agar kesalahan serius tidak menghambat pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Selatan.

"Di masa pemerintahan saya, tidak boleh ada lagi kesalahan fatal. Kita harus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan demi Kalsel yang lebih baik," tegas Muhidin.

Dari pihak BPKP, Deputi Akuntan Negara Iwan Taufiq Purwanto menekankan pentingnya menjaga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik setelah pergantian pimpinan. Pembinaan dan pengawasan yang disampaikan dalam acara tersebut mencakup pemerintah daerah, instansi vertikal, serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Iwan mendorong agar pengawasan lebih mengutamakan pencegahan daripada tindakan perbaikan setelah masalah ditemukan. Pendekatan ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan mengawal pelaksanaan program pemerintah.

"Ini tentu bisa mengutamakan pencegahan dibandingkan korektif nantinya. Jadi, ini yang kita dorong," kata Iwan.

Iwan berharap Harry melanjutkan pembinaan yang telah berjalan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Pengawasan juga diharapkan menjangkau program pemerintah pusat serta program strategis Gubernur Kalimantan Selatan.

Dukungan terhadap penguatan koordinasi turut disampaikan pemerintah kabupaten. Bupati Hulu Sungai Utara H. Sahrujani hadir bersama Kepala Inspektorat HSU Syamrani dan berharap kerja sama dengan BPKP mencakup pengelolaan keuangan serta pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif diwakili Inspektur Edi Prasetia dalam acara tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan komitmen memperkuat pengawasan bersama BPKP untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed