Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kemendagri Tunjuk Darmawangsa Muin sebagai Plt Bupati Gowa

Smallest Font
Largest Font

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, menyusul pemberhentian Sitti Husniah Talenrang yang resmi diteken pada 14 Oktober 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengonfirmasi penunjukan tersebut pada Kamis (15/10), sembari menunggu proses penetapan bupati definitif.

Bima menjelaskan, Darmawangsa akan menjalankan tugas sebagai Plt hingga proses pengusulan dan penetapan kepala daerah definitif selesai. Penetapan tersebut akan dilakukan Kemendagri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten Gowa.

Dalam keterangannya kepada CNN Indonesia, Bima menyatakan bahwa penunjukan pelaksana tugas telah dilakukan untuk mengisi posisi kepala daerah setelah pemberhentian Husniah.

"Kemendagri sudah menunjuk wakil bupati sebagai PLT, status PLT berlaku sampai ada penetalan dari kemendagri untuk status definitif bupati sesuai usulan DPRD," ujar Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Untuk mengisi posisi wakil bupati yang nantinya kosong setelah Darmawangsa ditetapkan sebagai bupati definitif, Kemendagri masih menunggu usulan nama. Bima menjelaskan bahwa proses pengajuan calon tersebut melibatkan partai politik pengusung sebelum dibahas di DPRD.

Ia menyebut mekanisme pengisian jabatan wakil bupati akan mengikuti tahapan pengusulan oleh partai pengusung dan proses di DPRD Kabupaten Gowa.

"Nanti berproses di DPRD, diusulkan partai pengusung," kata Bima Arya.

Sementara itu, Sitti Husniah Talenrang sebelumnya menyatakan menghargai proses hukum yang berjalan terkait usulan pemberhentian dirinya. Namun, ia mempersoalkan proses penyampaian hak untuk memberikan tanggapan kepada Mahkamah Agung (MA) sebelum putusan diterbitkan.

Husniah menduga terjadi sabotase terhadap surat yang dikirimkan kepadanya. Menurut keterangannya, surat tersebut berkaitan dengan hak untuk menyampaikan tanggapan kepada MA dalam proses hukum yang berujung pada pemberhentian dirinya.

Husniah juga menilai polemik politik di Kabupaten Gowa telah mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak proses politik tersebut terhadap masyarakat setempat.

"Proses politik di Kabupaten Gowa ini sangat tidak sehat bagi masyarakat kita pada umumnya. Tentu ini sangat mengganggu jalannya proses pemerintahan, dan yang pasti proses pelayanan bagi masyarakat. Itu yang sangat tidak saya inginkan," jelas Sitti Husniah Talenrang.

Permohonan terkait usulan pemberhentian Husniah sebelumnya diajukan oleh DPRD Kabupaten Gowa kepada MA. Berdasarkan informasi dalam laporan CNN Indonesia, MA mengabulkan permohonan tersebut melalui putusan yang dibacakan pada 1 Oktober 2026.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed