Kemenkeu Catat Defisit APBN Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026
Belanja pemerintah yang melampaui penerimaan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp379,3 triliun hingga Oktober 2026. Kementerian Keuangan mencatat angka tersebut setara dengan 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana dilansir dari Money.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan penjelasan mengenai kondisi anggaran tersebut dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Suahasil menjelaskan bahwa defisit merupakan kondisi ketika pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan. Menurut dia, keadaan tersebut tidak dapat disamakan dengan kerugian karena APBN berfungsi membiayai kebutuhan masyarakat.
"Jadi defisit bukan berarti rugi. APBN tidak berkaitan dengan untung atau rugi. APBN merupakan belanja untuk masyarakat," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.
Ia juga menegaskan bahwa rancangan APBN memang memungkinkan belanja negara lebih besar dibandingkan penerimaan. Karena itu, Suahasil menolak penggunaan istilah tekor untuk menggambarkan kondisi defisit anggaran pemerintah.
Dari sisi penerimaan, Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp2.618,0 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.997,2 triliun. Angka tersebut meningkat 15,6 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit APBN sebesar Rp379,3 triliun. Meski demikian, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus Rp114,8 triliun hingga Oktober 2026.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, defisit APBN tahun ini tercatat lebih rendah. Pada akhir Oktober 2025, pemerintah mencatat defisit sebesar Rp479,7 triliun atau setara 2,02 persen dari PDB.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow